Jakarta, Aktual.co — Anggota Fraksi PDIP Effendi Simbolon menuding bahwa fraksi partai politik yang tergabung dalam Komisi Merah Putih (KMP) haus kekuasaan. Ia menyebut KMP seperti kartel atau kelompok organisasi besar.
Menurutnya, atas dasar itu, KIH yang terdiri lima fraksi di DPR mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pemimpin DPR.
‪”Kita lima fraksi sudah keluarkan mosi tidak percaya, jadi mohon maaf teman-teman yang di sana (KMP) karena sikap di sana sudah seperti kartel,” kata Effendy, Politikus PDIP yang ditunjuk menjadi Wakil Ketua sementara DPR versi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam diskusi Polemik bertajuk Politik Ribut DPR di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (1/11).
Dikatakannya, mereka (KMP) sudah melabrak kepatutan yang ada dan mereka seperti orang yang haus kekuasaan. DPR di bawah pemimpin dari KMP tidak bisa mengedepankan sebuah keputusan dan kemufakatan.
Effendi mengatakan, surat berisi pernyataan sikap mosi tidak percaya terhadap pemimpin DPR ini sudah disepakati sebanyak 178 dari 247 orang anggota fraksi. Berdasarkan surat tersebut, kata Effendi, KIH segera memilih ketua dan wakil ketua DPR dan selanjutnya pemimpin alat kelengkapan Dewan.
“Senin (3 Oktober 2014) kami akan tetapkan pemimpin baru. Dalam rapat juga sudah ditetapkan nama-nama anggota fraksi dari lima fraksi tersebut. Kami masih menunggu nama dari lima fraksi lainnya,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo memaafkan 100 persen MA, tersangka kasus penghinaan dan penyebaran pornografi di dunia maya melalui media sosial yang dimanipulasi dengan menaruh wajah presiden ketujuh RI itu dalam gambar yang disebarluaskan tersebut.
“Saya memaafkan 100 persen,” kata Presiden Jokowi, kepada wartawan setelah menerima orang tua dan kerabat MA yang ingin memohon maaf secara langsung kepada Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, Sabtu (1/11).
Presiden Jokowi juga mengemukakan bahwa di era keterbukaan seperti saat ini alangkah pentingnya untuk menambahkan rasa saling menghormati antarsesama manusia.
Sebagaimana diketahui, kedua orang tua MA secara khusus mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan untuk bertemu Presiden Jokowi secara langsung, guna meminta maaf atas tindakan yang telah dilakukan anak mereka di dalam internet.
Kedua orangtua MA, yaitu Mursida dan Syafrudin, diterima Presiden Jokowi sekitar pukul 15.00 WIB. Datang pukul 14.30 WIB. Mursida yang berjilbab biru dan Syafrudin yang memakai peci itu sama-sama mengenakan baju batik.
Sebelum menemui Presiden Jokowi, Mursida mengemukakan bahwa maksud kedatangan mereka untuk meminta maaf kepada Presiden Jokowi atas perbuatan yang dilakukan MA.
Saat menemui Presiden, kedua orang tua MA ditemani sejumlah pengacara, sedangkan Jokowi ditemani antara lain Ibu Negara Iriani.
Sebagaimana diberitakan, pelaku penghinaan terhadap Presiden RI Joko Widodo yang sudah ditahan pihak Mabes Polri akan dikenakan pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
“Pasal yang dikenakan adalah pasal 29 pornografi, ancaman hukuman 12 tahun penjara,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri Brigjen Kamil Razak di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Kamil mengatakan pelaku “bully” dengan inisial MA ditangkap setelah ketua tim kuasa hukum Joko Widodo, Henry Yosodiningrat melaporkan perbuatan tersangka berinisial MA ke pihak kepolisian pada 27 Juli 2014 kemudian MA ditahan pada Kamis, 23 Oktober 2014.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris fraksi Partai Golkar di DPR Aditya Anugrah Moha mengatakan, sudah seharusnya wakil rakyat bekerja. Bukan lagi berebut posisi atau jabatan struktural.
Sementara, kata dia, kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang membutuhkan peran wakil rakyat sesuai tugas anggota DPR, tetap bermunculan setiap harinya. Dia mencontohkan, kasus meninggalnya bayi dalam perawatan inkubator di sebuah rumah sakit, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, belum ditangani DPR lantaran para politikus memperebutkan persoalan jabatan.
“Jangan buat rakyat menunggu, sebagai anggota DPR, harus menjemput kerja kerakyatan,” kata Aditya saat dihubungi Aktual.co, Sabtu (1/10).
Anggota komisi IX DPR itu juga mengingatkan, ketika wakil rakyat diambil sumpahnya, maka saat itu juga tanggung jawab amanah kerakyatan diemban.
“Saya tidak berurusan soal kelompok A dan B. Tapi saya sebagai anggota DPR yang memiliki hak dan kewajiban yang sama,” kata dia.
Meski demikian, dirinya berharap keadaan di DPR dapat kembali normal dan kembali bersama-sama menjalankan agenda-agenda kerakyatan.
“Miris ketika kita terkesan lamban dan negatif dalam agenda kerakyatan yang sejatinya sudah harus berjalan. Semoga semua akan cepat kembali normal. Dan kawan-kawan DPR lainnya bisa menghadapi dengan bijak serta negarawan demi negeri yang sama kita miliki ini,” kata dia.

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Politik Golkar Aburizal Bakrie (ARB) menyatakan pemilihan ketua umum Golkar dalam pelaksanaan musyawarah nasional (Munas) harus demokratis.
“Harus demokrastis. Demokratis artinya demo kratis, suara daripada rakyat,” kata ARB usai pembukaan rapat konsultasi dengan seluruh DPD Golkar tingkat provinsi dan kota/kabupaten di Kota Bandung, Jabar, Sabtu (1/11).
Ia menjelaskan, demokratis merupakan pilihan rakyat yaitu rakyat yang memilih pemimpinnya.
“Rakyat itu pemilih, kalau pemilih maunya si A ya harus A itu demokratis,” katanya.
Pernyataan ARB tentang demokratis itu menanggapi hasil pertemuan tujuh bakal calon yang menyepakati kesepahaman diantaranya harapan pelaksanaan Munas Golkar dapat berlangsung secara demokratis.
Tujuh bakal calon tersebut yakni Priyo Budi Santoso, HR Agung Laksono, MS Hidayat, Airlangga Hartanto, Agus Gumiwang K, Hajriyanto Tohari, dan Zainudin Amali.
Hasil pertemuan tersebut menyepakati lima poin yakni pertama mendesak kepada DPP Partai Golkar untuk segera menetapkan melalui pleno atau Rapimnas tentang waktu dan tempat penyelenggaraan Munas IX, selambat-lambatnya November 2014.
Kedua mengharapkan munas IX Partai Golkar hendaknya dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan januari 2015. Ketiga agar seluruh tahapan pelaksanaan munas IX mulai dari persiapan sampai penyelenggaraan harus berlangsung secara demokratis, berlaku adil terhadap seluruh kandidat, tidak ada intimidasi seperti pemecatan.
Selanjutnya keempat yakni penyelenggaraan Munas Partai Golkar harus mendapat jaminan dari DPP Golkar dan seluruh kandidat ketua umum untuk menjunjung tinggi sportifitas kontestasi demi menghindari perpecahan partai dan menjaga keutuhan serta soliditas Golkar.
Kemudian kelima Munas IX harus melahirkan kepemimpinan yang mengutamakan semangat rekonsiliasi, persatuan dan kesatuan partai, kesinambungan, dan kejayaan Partai Golkar,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: