Banda Aceh, Aktual.co — Pemerintah Aceh telah menyerahkan qanun jinayah ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Jakarta. Kemendagri akan melakukan klarifikasi terhadap isi qanun itu selama 60 hari ke depan. Diharapkan, qanun itu bisa segera diimpelemtasikan di provinsi yang menegakkan syariat Islam tersebut.
Kepala Biro Hukum, Pemerintah Aceh, Erdian kepada Aktual.co, Sabtu (1/11) menyebutkan pihaknya kini menunggu koreksi dari Kemendagri RI. “Dua hari lalu telah kami serahkan qanun itu ke Kemendagri. Jika selama 60 hari Kemendagri tidak memberikan koreksi, maka qanun itu dianggap sah dan bisa diimplementasikan,” sebut Erdian.
Disebutkan, isi qanun yang telah diserahkan Kemendagri itu tidak berubah seperti yang telah disepakati dengan DPR Aceh. Diharapkan, qanun itu bisa menjadi acuan untuk masyarakat di Aceh dalam penegakkan syariat Islam.
Sebelumnya, Koordinator Koalisi NGO HAM, Zulfikar Muhammad mengkritik isi qanun tersebut. Dia menganggap qanun itu belum sepenuhnya merujuk ke hukum Islam. Pasalnya, dalam qanun mengatur denda yang tidak dikenal dalam hukum Islam. Zulfikar mencontohkan pada pasal 47 tentang pemerkosaan disebutkan hukuman berupa cambuk 100 kali atau membayar denda 1,5 kilogram emas atau dihukum 150 bulan penjara.
“Dalam hukum itu jangan pakai kata “atau”. Kalau begitu, nanti orang yang kaya, bisa lepas jeratan hukum hanya karena sanggup membayar denda. Seharusnya, pasal itu langsung dihukum cambuk titik,” ujar Zulfikar. Disebutkan, pihaknya meminta isi qanun itu dikoreksi dan disempurnakan sesuai ajaran Islam. 

Jakarta, Aktual.co — Pihak kepolisian kini sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan beredarnya obat palsu di Rumah Sakit Simeulue yang disampaikan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh beberapa waktu lalu.
Kapolres Simeulue AKBP Edi Bastari di Sinabang, mengatakan, jika memang nanti hasil dari penyelidikan kasus benar, mendapat bukti obat palsu dan kemudian setelah di bawah ke labor forensik maka kasus ini tidak akan diendapkan.
“Undang undang kesehatan jelas mengatur tentang saksi bagi pelaku pemalsu dan juga pengedar obat obatan palsu itu,” terang dia.
Lebih lanjut dia meminta kepada masyarakat bahwa Kepolisian Simeulue saat ini dengan paradigma barunya akan bekerja profesional, melayani dan mengayomi.
“Kami akan bekerja riil sesuai dengan koridor hukum. Saya tidak ingin menegakkan hukum belah bambu, tajam ke bawah tumpul ke atas,” ujarnya.
“Beri saya waktu. Jika anda puas dengan kinerja saya, sampaikan kepada orang lain. Anda kurang puas sampaikan ke Kapolres Edi Bastari. Saya akan perbaiki,” janjinya.
Sebelumnya diberitakan, BBPOM Banda Aceh menemukan beredarnya obat palsu berupa ribuan tablet obat batuk dan 342 ampul botol kecil (2 mililiter) obat bius di dua rumah sakit pemerintah di Kabupaten Aceh Singkil dan Simeulue.
“Kami temukan dua kali dimana kali pertama penemuannya kami dapati 26 pot obat batuk tablet palsu dan kali keduanya kami temukan lebih banyak lagi. Begitu pula obat bius injeksinya kami temukan sebanyak 342 ampul,” ungkap Kepala BBPOM Aceh, Dra Sjamsuliani Apt MM.
Disebutkan, sebanyak 26 pot tablet obat batuk itu diperkirakan satu pot berisikan 250 tablet. Ada ribuan tablet obat batuk palsu yang ditemukan saat itu.
Sjamsuliani menjelaskan, yang seharusnya obat batuk ini mengandung kodein tapi ternyata setelah mereka uji, obatnya palsu, yang dipasok mengandung gliseril guaiakolat (GG).

Artikel ini ditulis oleh: