5 April 2026
Beranda blog Halaman 42192

Pengosongan Kolom Agama Picu Konflik

Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan bukan tanpa alasan banyak pihak yang menolak rencana pemerintah yang memperbolehkan pengosongan kolom agama dalam KTP. 
Pasalnya, manfaat dari kolom agama dalam KTP dapat memudahkan seseorang dalam pengurusan yang berkaitan dengan keagamaan seperti nikah, pengurusan jenazah, pengangkatan sumpah jabatan dan sebagainya. Menurut Jajat, penghapusan kolom agama dalam KTP dikhawatirkan dapat memicu konflik sosial diantara masyarakat, sanksi sosial merupakan hal yang patut di waspadai. 
Sebagai contoh bila ada diantara masyarakat diketahui tidak mempunyai keyakinan yang jelas seperti dalam KTP dikhawatirkan akan terjadi pengucilan yang berdampak terjadinya perpecahan antar masyarakat. “Sebaiknya Mendagri menjelaskan secara rinci apa yang menjadi motif dibalik pengosongan kolom agama dalam KTP tersebut, sehingga tidak menimbulkan konflik berkelanjutan. Bahkan akan lebih baik jika niat tersebut dikaji ulang terhadap dampak-dampak lain yang bisa mengancam keutuhan NKRI”, tegas Jajat dalam keterangan persnya yang diterima redaksi Aktual.co, Rabu (12/11). “Mempermasalahkan kolom agama dalam KTP secara tidak langsung Kemendagri di awal masa jabatannya sudah melakukan kebijakan blunder, faktanya banyak pihak yang menolak kebijakan tersebut, padahal masih banyak hal-hal lain yang sifatnya lebih mendesak dari permasalahan pengosongan kolom agama yang harus segera di selesaikan seperti e-KTP yang hingga kini tidak kunjung rampung”, tutup Jajat.

Artikel ini ditulis oleh:

Ahok Sesumbar Banjir di Jakarta Hanya Satu Hari

Jakarta, Aktual.co —Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sesumbar mengatakan banjir yang terjadi di DKI Jakarta di musim penghujan kali ini tidak akan berlangsung lebih dari satu hari.
Lantaran dia telah menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk sigap menyikapi banjir.
“Persiapan banjir sejauh ini oke, pembersihan, pengerukan sungai lebih baik. Saya prediksi, banjir ini tidak akan lebih dari sehari banjirnya,” ujar Ahok di Balaikota DKI, Rabu (12/11).
Dinas Pekerjaan Umum DKI pun sudah diinstruksikannya untuk memperbaiki pompa air yang mati di beberapa daerah. Sehingga saat banjir melanda, mesin-mesin itu bisa kembali berfungsi.
Mengenai masih banyaknya warga yang belum juga pindah ke rusun dan memilih tetap tinggal di rumahnya, Ahok mengatakan tidak dapat berbuat banyak. Ia mengatakan sudah menawarkan untuk memberikan ganti rugi, namun pada akhirnya ditolak juga oleh warga.
“Masih banjir memang. Kalau mau dibebasin juga susah karena belum ada kesepakatan ganti untung. Makanya yang di Kampung Pulo itu, mereka masih kebanjiran. Saya udah suruh Dinas Sosial bantu, itu udah otomatis lah,” kata dia.
Mengenai aturan soal ganti rugi pada warga yang direlokasi, kata Ahok, Pergubnya akan segera dikeluarkan paling lambat minggu ini sehingga pembebasan lahan bisa segera dilakukan.
“Lagi disiapin. Harusnya udah beres minggu ini. Nanti kita bayar mereka dan mereka harus keluar. Soalnya kan kalau gak mau ngalah ya begitu, kebanjiran kan,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Pembangunan MRT, Dishub: Kondisi Penurunan Tanah Menjadi Kendala

Jakarta, Aktual.co —Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar mengatakan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) tidak terkendala kondisi penurunan tanah yang kerap terjadi di Jakarta.

“Walaupun ini pertama kali tapi tidak ada kendala. Toh buktinya banyak bangunan tinggi di Jakarta tidak bermasalah terhadap penurunan tanah,” kata Akbar, Rabu (12/11).

Menurutnya hal tersebut sudah diperhitungkan oleh para insinyur pelaksana, dan tidak perlu khawatir karena bisa diatasi dengan olah teknologi.

Untuk itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan negara yang memiliki teknologi transportasi yang baik agar mampu mengatasi permasalahan tersebut, ia menjelaskan.

Akbar pun mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan proses pembangunan MRT tersebut, karena sejumlah negara telah membuktikan keberhasilannya dalam mengembangkan alat transportasi massal.

“Misalnya terowongan bawah laut dari Inggris ke Prancis, atau Jepang lebih gawat lagi. Setiap saat terjadi gempa bumi tapi berkat teknologi yang baik semua bisa diatasi,” kata Akbar mencontohkan.

Proyek tersebut kini dalam tahap pembangunan infrastruktur fisik berupa stasiun bawah tanah maupun permukaan, Akbar menjelaskan.

“Untuk yang bawah tanah mulai dari Bundaran HI dan sepanjang jalan Sudirman, sedangkan jalur layang juga sudah dimulai di depan Blok M Plaza,” kata Akbar.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Arist Merdeka Sirait Minta Pelaku Pelecehan Anak Dikebiri

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait berharap pemerintah mengikuti kebijakan Korea Selatan terkait pelaku tindak pidana kejahatan seksual kepada anak-anak.
Menurut dia, di Korea pelaku kejahatan seksual kepada anak-anak dikebiri dan disuntik kimia.
“Di Korea Selatan saja seperti itu, kenapa di kita tidak,” kata dia saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi VIII DPR, di gedung Parlemen,  Jakarta, Rabu (12/11).
Selain Komnas PA, dalam RDPU ini juga hadir perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),  Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat, Komnas Perempuan dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya.
“Saya minta agar nanti ada RDP lanjutan lagi pimpinan. Karena masalahnya begitu kompleks dan kita harus dengar lebih banyak lagi masukan,” kata anggota Komisi VIII Saraswati Rahayu Djoyohadikusumo mengusulkan agar RDP lanjutan dilakukan mengingat kompleksnya masalah kejahatan anak.

Artikel ini ditulis oleh:

Ahok Ingin Bangun Hotel di Bawah Tanah Kawasan Monas

Jakarta, Aktual.co —Pemprov DKI Jakarta berencana bangun ruang bawah tanah seluas 60 hektar di kawasan Monas untuk dijadikan lahan parkir, dan tempat jualan pedagang kaki lima (PKL).
Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bahkan ingin di bawah tanah itu juga dibangun hotel.
“Saya maunya gedung, kalau perlu dibikin hotel di dalam, kenapa nggak boleh? Sebesar mungkin kita pakai, kapan lagi ada tanah di tengah monas. Terus kita kepingin masukin 20.000 motor di situ. Supaya nanti pas ada bus gratis, orang capek-capek sampai Jakarta, masuk ke situ,” ujar  di Balaikota DKI, Rabu (12/11).
Tapi saat ditanya kapan proyek itu bisa dimulai, dia mengatakan masih menunggu Detail Enginering Design (DED) dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI. Sedangkan untuk dasar hukumnya, menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI No. 167 Tahun 2012 tentang  pemanfaatan ruang bawah tanah.
Sementara itu, Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta, Gamal Sinurat memperkirakan DED akan selesai pada 2015 mendatang dan pembangunan dapat dimulai pada tahun 2016.
“Setelah 2016 baru pembangunan fisiknya. Semua tergantung karena DED sedang disusun oleh Dinas Perumahan,” ujar Gamal ketika dihubungi, Rabu (12/11).
Dari pihak Monas sendiri, Kepala UPT Monumen Nasional (Monas), Rini Hariyani menyambut baik rencana Pemprov tersebut. Ia beralasan dengan dibangunnya beberapa fasilitas di ruang bawah tanah Monas dapat menambah lokasi lahan parkir dan penataan PKL.
“Saya senang-senang saja kalau Monas mau dibangun. Pokoknya awalnya akan dibangun bawah tanah untuk parkir dan hotel,” ujar Rini ketika dihubungi, Rabu (12/11).
Untuk fasilitas hotel, Rini menjelaskan bahwa hotel itu akan berkapasitas 200 kamar. Dengan dibangun hotel, maka akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Monas. “Nanti katanya akan ada 200 kamar di hotel itu.”

Artikel ini ditulis oleh:

Hindari Krisis Air, Ahli: Jakarta Perlu Ruang Terbuka Biru

Jakarta, Aktual.co —Pakar hidrologi dari Universitas Indonesia Firdaus Ali mengatakan Jakarta perlu menambah ruang terbuka biru (RTB) agar terhindar dari krisis air.
“RTB harusnya lima persen dari luas wilayah, sekarang yang ada 0,1 persen,” kata Firdaus di Jakarta, Rabu (12/11).
Sebuah wilayah, kata dia, seharusnya memiliki lima persen RTB dan 30 persen ruang terbuka hijau (RTH), namun kondisi sekarang ini di Jakarta belum mencapai angka tersebut. RTH di Jakarta, lanjut dia, baru mencapai sekitar 9,8 persen.
“Mestinya yang bisa dibangun hanya 65 persen,” kata Firdaus.
Menurut dia, Jakarta harus segera menambah RTB dan RTH agar tidak mengalami kerusakan lingkungan yang lebih jauh.
Bila kawasan situ dibiarkan didominasi oleh pemukiman, konsekuensinya adalah situ akan mengalami penurunan kualitas air, pendangkalan dan juga mengurangi estetika lingkungan.
Selama ini, pembangunan infrastruktur terkendala pembebasan lahan dan untuk itu, menurut dia, perlu ada kemauan dari pemerintah untuk menuntaskan hal tersebut dan juga sosialiasi ke masyarakat.
Untuk itu, ia berharap adanya Kementerian Agraria dan Tata Ruang dapat membantu kendala pembebasan lahan di daerah situ dan sungai.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain