14 Januari 2026
Beranda blog Halaman 42197

TNI Rampungkan Rumah Layak Huni di Kampung Eks Markas OPM

Jakarta, Aktual.co — Komandan Kodim 1703 Manokwari Letkol Inf. Stevanus Satrio Aribowo mengatakan anggotanya telah merampungkan pembangunan lima unit rumah layak huni bagi masyarakat Kampung Sosmuruf. Desa tersebut merupakan bekas markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) Pasukan Kaswari Satu Manokwari, Papua Barat.
“Pembangunan lima rumah layak huni bagi masyarakat Kampung bekas markas OPM itu dalam rangka Karya Bakti TNI Skala Besar Tahun 2014,” kata Letkol Inf. Stevanus Satrio Aribowo di Manokwari, Jumat (31/10).
Selain membangun lima unit rumah, aparat TNI juga membangun jalan utama Kampung Sosmuruf dan telah mencapai 100 persen. “Karya Bakti TNI Skala Besar 2014 di Kampung Sosmuruf selain melakukan pembangunan fisik, juga melakukan berbagai kegiatan pembinaan kepada masyarakat setempat,” katanya.
Kegiatan Karya Bakti itu, katanya, merupakan bentuk fungsi pembinaan teritorial, khususnya tugas misi sosial yang sudah menjadi tekat dan komitmen TNI untuk senantiasa peduli terhadap kesulitan rakyat.
“TNI peduli dan mempunyai tekat yang kuat membangun rakyat karena tentara lahir dari rakyat untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Dandim berharap seluruh komponen masyarakat di Kampung Sosmuruf bekas markas OPM Kaswari Satu pada tahun 60-an itu, menjaga dan memelihara rumah dan jalan yang dibangun oleh TNI agar bermanfaat bagi kehidupan masyarakat daerah itu.

Artikel ini ditulis oleh:

PLN: Pemadaman Bukan Cuma di Baturaja, Namun Seluruh Sumsel

Jakarta, Aktual.co —  PT PLN Ranting Baturaja menyatakan bahwa pemadaman listrik terjadi beberapa hari terakhir yang sangat mengganggu warga di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, akibat Tower Bukit Asam ke Lahat mengalami gangguan.
Hal itu dijelaskan Kepala PLN Ranting Baturaja H Supriyatna, di Baturaja, Jumat (31/10), bahwa pemadaman listrik bukan hanya terjadi di wilayah Baturaja, namun juga di seluruh wilayah Sumatera Selatan.
Menurut dia, pemadaman terjadi menyeluruh bukan di Baturaja saja, namun yang menginduk di gardu Lahat, seperti OKU Timur, Prabumulih dan Palembang, karena disebabkan adanya kendala di sekitar tower Bukit Asam ke Lahat.
Supriyatna yang dihubungi melalui telepon menjelaskan, penyebab pemadaman listrik masih ditelusuri dan sampai saat ini belum mengetahui secara pasti, karena belum ada pemberitahuan resmi dari PLN pusat.
Mengenai tidak ada pemberitahuan pihak PLN rayon Baturaja, Supriyatna menegaskan, untuk pemadaman bergilir pihaknya tidak tahu pasti, karena yang melakukan langsung dari pusat.
“Tidak adanya pemberitahuan dari kami, karena pemadaman ini dilakukan dari pusat langsung, bahkan penyebab pemadaman secara pasti kami belum tahu, yang jelas ada kerusakan di sekitar tower Bukit Asam ke Lahat,” katanya.
Sementara untuk pembangkit listrik yang ada di Desa Terusan, juga mengalami kendala, karena otomatis terkena dampaknya masalah pasokan air,” katanya.
Meskipun begitu, Rayon Baturaja berharap pemadaman ini tidak berlangsung lama, serta meminta maaf kepada pelanggan atas terjadinya gangguan tersebut.
Pantauan di lapangan, hingga Jumat, pemadaman terjadi di beberapa kecamatan di wilayah OKU, mulai dari Kecamatan Baturaja Barat, Kecamatan Peninjauan, Lubuk Batang dan beberapa kecamatan lainnya termasuk di wilayah Kota Palembang.

Artikel ini ditulis oleh:

PT HM Sampoerna Pekerjakan Tiga WNA Secara Ilegal

Surabaya, Aktual.co — PT HM Sampoerna di Jalan Raya Malang-Surabaya KM 51,4, Kabupaten Pasuruan kini menjadi sorotan Polda Jatim. Hal ini menyusul adanya tiga warga asing (WNA) yang bekerja di perusahaan tersebut tanpa dibekali dokumen resmi yang dikeluarkan Kementrian Ketenagakerjaan.
“Kita masih mendalami kasus ini siapa yang harus bertanggung jawab atas 3 WNA yang tidak punya dokumen tersebut,” ujar Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Awi Setiyono di Surabaya, (31/10).
Kombes Pol Awi membeberkan bahwa anggota Unit IV Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur telah mengamankan tiga WNA yang bekerja  secara ilegal di PT HM Sampoerna pada tangal 27 Oktober 2014 kemarin.
Mereka adalah Fornello Luca (47), asal Australia, Scintu Massimino (47),  dan D’Addona Simone (21) asal Italia.
Polisi juga menyita barang bukti Passport Italia Nomor: YA6400411 atas nama Scintu Massimino, Passport Italia Nomor: YA2610487 atas nama Scintu Massimino dan Passport Australia Nomor E3088060 atas nama Fornello Luca.
Ketiganya merupakan pekerja di bagian mesin penggilingan tembakau dan mesin pengepakan rokok di area PT HM Sampoerna. Namun, mereka hanya dibekali paspor dan visa kunjungan dengan indek visa 211, tetapi tidak punya visa bekerja di Indonesia.
Bahkan, lanjutnya, saat dilakukan penyidikan, pihak PT HM Sampoerna  juga tidak bisa menunjukkan dokumen IMTA (izin mempekerjakan tenaga kerja asing) dari Kementrian Ketenagakerjaan.
Kini ketiga WNA tersebut, sudah dilimpahkan ke Kantor Imigrasi Malang untuk diproses sesuai ketentuan keimigrasian dan dideportasi. Namun,  proses hukum tetap dilaksanakan.
“Karena yang teribat ini adalah perusahaan, kita masih melakukan pendalaman untuk mengetahui  siapa yang paling bertanggung jawab,” lanjutnya.
Yang jelas, dalam kasus ini  PT HM Sampoerna telah melanggar Pasal 187 juncto Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan. Dan hukumannya maksimal empat tahun penjara dan atau denda maksimal Rp 400 juta.

Ke KPK Tak Lapor Korupsi, Solusi Ahok Soal PD Dharma Cuma Copot Anak Buah

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku, kedatangannya ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya sekedar diskusi soal PD Dharma Jaya, bukan untuk melaporkan korupsi.. 
“Kita mau diskusi soal Dharma Jaya perdagangan sapi,” kata Basuki, di gedung KPK, Jumat (31/10)..
Ahok sapaan akrabnya, tidak bisa memastikan apakah ada pihak-pihak yang bermain dalam usaha pemotongan dan pendistribusian hewan ternak yang dikelola PD Dharma Jaya. 
“Tidak, kita pakai untuk agen, untuk melakukan penjaminan suplai daging sapi lokal, karena kita akan kerja sama dengan NTT, Lampung, dan kita mau pakai seperti itu,” kata dia.
Ahok memastikan, PD Dharma Jaya tidak akan dilebur. Yang ada, kata Ahok, akan dilakukan pembenahan. Termasuk salah satunya mengganti direksi. “Memang kita mau ganti direksi,” kata dia.
Pemprov DKI juga berupaya menjaga ketersediaan daging sapi lokal. Semua itu dikoordinasikan dengan sejumlah pihak. Termasuk dengan pihak KPK.
PD Dharma Jaya merupakan sebuah BUMD Pemprov DKI yang bergerak di bidang usaha pemotongan dan pendistribusian hewan ternak. BUMD itu sempat menjadi sorotan pada tahun 2013 lalu lantaran nihilnya setoran yang masuk ke Penerimaan Asli Daerah (PAD) DKI. Pada masa kepemimpinan Joko Widodo, BUMD itu sempat direncanakan ditutup lantaran tingginya dugaan tindak pidana korupsi.
“Kita pingin berusaha mengamankan kebutuhan daging di DKI,” kata Ahok.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Sita Rp800 Juta, Kejagung Incar Aset Udar Lain

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara TransJakarta yang menjerat mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Udar Pristono. Saat ini, penyidik gedung bundar telah menyita aset Udar senilai 800 juta rupiah dan masih terus menelusuri aset-aset lainnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung, Andhi Nirwanto mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah menelusuri aset-aset milik eks anak buah Joko Widodo (Jokowi) saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Sedangkan untuk kasus pencucian uang yang diduga hasil dari korupsi TransJakarta, Andhi mengatakan, sedang dalam proses penyidikan.
“Masih dalam proses penyidikan, barang buktinya sudah ada yang disita 800 juta rupiah lebih, aset lainnya sedang ditelusuri semuanya,” kata Andhi usai shalat Jumat di Kejagung, Kamis (31/10).
Sementara, menurut Direktur Penyidikan pada Bagian Tindak Pidana Khusus Jampidsus, Suyadi, terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan Udar, pihaknya masih melakukan penelusuran aset.
“Sementara kita masih terus lakukan penelusuran aset, mana yang layak dan tidak. Kita lakukan pilah-pilah,” imbuhnya.
Ketika disinggung tentang proses penggeledahan yang dilakukan tim penyidik terhadap kantor rekanan bus TransJakarta, PT Korindo, dan kediaman salah satu tersangka berinisial CCK, Suyadi mengakui, bahwa penyidik mendatangi  ke sejumlah tempat.
“Iya tadi tim penyidik ke sejumlah tempat. Kita lihat hasilnya, dia tersangka kasus Trans Jakata, rekanannya. Dari sana apa ada bukti atau dokumen untuk memperkuat penuntasan kasus ini,” papar Suyadi.
Sebelumnya, penyidik Kejagung telah menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) untuk menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Udar. Menurut Kepala Sub Bidang Tindak Pidana Korupsi Kejagung, Sarjono Turin, pihaknya sedang menunggu hasil dari PPATK.
“Karena itu terkait transaksi antar bank. Yang buka rekening itu PPATK. Kalau data lengkap, nanti kita kerja sama dengan PPATK,” ujar Turin.
Korps Adhiyaksa itu sendiri telah melakukan penyitaan aset yang dimiliki Udar. Salah satu aset yang telah disita yaitu kondotel yang berada di Bali. “Sudah (disita) aset yang di Bali, yaitu kondotel. Perolehannya sekitar tahun 2013. Ini terkait dengan kasus Trans Jakarta,” kata Turin.
Udar sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejagung terkait dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta tahun anggaran 2013.Dalam pengembangan, Udar juga menjadi tersangka dalam kasus serupa pada tahun anggaran 2012, dengan nilai anggaran Rp150 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Memimpin Itu Bukan Soal Berkuasa

Medan, Aktual.co — Wakil Ketua Pengurus Daerah Wilayah (DPW) Muhammadiyah Sumatera Utara, Sarwo Edi mengatakan bahwa memimpin itu bukan soal berkuasa. Namun menjadikannya amal ibadah yang berguna bagi banyak orang,
“Mari libatkan masyarakat dalam pembangunan. Memimpin itu bukan soal berkuasa, namun itu menjadikannya juga amal ibadah yang yang berguna bagi banyak orang,” ujar Sarwo saat menerima kunjungan silaturahmi Plt. Bupati Tapteng, Sukran Djamilan Tanjung di kantor DPW Muhammadiyah, jalan Sisingamangaraja, Medan, Jumat (31/10).
Dikatakan Sarwo, Sukran yang kini menjabat Plt. Bupati di Kabupaten Tapanuli Tengah harus amanah menjalankan kepemimpinannya. Apalagi, Sukran merupakan orang Muhammadiyah.
“Namun kami ingatkan bahwa untuk menjadi pimpinan itu, jangan melupakan prinsip kepemimpinan yang dimiliki Islam, khususnya muhammadiyah. Dan tentunya agar menjadikan Allah SWT sebagai prinsip kepemimpinan yang utama,” ujar Sarwo.
Prof Ibrahim Gultom menambahkan, kebanggaan tersendiri bagi pihaknya karena baru kali ini seorang pemimpin datang ke rumah besar pengurus Muhammadiyah Sumut guna berdiskusi dan menerima nasihat bagaimana menjadi seorang memimpin yang baik.
Untuk itu, Ibrahim menganjurkan agar semua elemen masyarakat dirangkul, dilibatkan dan diberdayakan untuk menunjang hal-hal yang penting bagi pembangunan Tapteng.
“Kami tentu tidak menggurui, namun paling tidak kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai Islam dilaksanakan dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Sukran mengaku bangga diberi kesempatan “belajar” dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumut. Dirinya pun berjanji mengembangkan Muhammadiyah di Kabupaten yang berada di pesisir barat Sumut itu. “Insya Allah kita Muhammadiyah menjadi berkah bagi banyak orang,” tukasnya.
Sukran mengakui amanah jabatan yang baru saja diembannya ini adalah tugas yang berat. Begitupun, dirinya berjanji kepemimpinannya di Tapteng berjalan dengan baik, utamanya sesuai dengan nilai-nilai ajaran budaya dan agama.
“Karena itulah saya datang ke sini untuk dibekali prinsip-prinsip memimpin dalam Islam, khususnya dalam nilai-nilai Muhammadiyah. Itu sangat penting untuk saya terapkan menjalankan amanah ini,” kata dia.
Sukran diterima Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumut, antara lain Wakil Ketua Drs H Dalail Ahmad MA, Wakil Ketua Drs H Sarwo Edi MA, Wakil Ketua Prof DR Ibrahim Gultom MA dan Wakil Ketua Drs Mario Kasduri MA dan Ahmad Hosen Hutagalung.

Berita Lain