Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum PB Pemuda Muslim Indonesia Muhtadin Sabili  mengatakan, Direktur Utama Pertamina harus berideologi pro terhadap Pasal 33 UUD 1945.
Dimana dalam pasal tersebut tertulis, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bahkan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Serta bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.
Selain itu, calon pemimpin Pertamina juga harus bermental revolusioner serta berjiwa sosial dan memiliki kepemimpinan yang kuat, berani, jujur, dan ikhlas.
Menurut dia, untuk menghadapi tekanan mafia miyak yang selama ini terus menggerogoti keuangan negara, maka Dirut Pertamina perlu “Revolusi Mental” dengan kembali kepada filosofi dasar, yakni Pancasila dan UUD 1945. 
“Revolusi Mental kepada penguasa-penguasa negeri ini. Kembali kepada konstitusi dasar yaitu Pancasila dan UUD45 serta cita-cita pendiri bangsa, yaitu meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan bangsa, dan keadilan sosial,” kata dia melalui pesan singkat, Rabu (12/11).

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Ketua MPR Zulkifli Hasan kembali menjalani pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (12/11).
Zulkifli tiba di gedung KPK pukul 09.50 WIB. Mengenakan kemeja lengan panjang biru gelap, ia memilih irit bicara.
“Keterangannya nanti ya,” ujar mantan menteri kehutanan itu sambil berjalan memasuki lobby KPK.
“Kemarin Bogor, hari ini Riau (pemeriksaan kasus),” lanjut Zulkifli.
Kemarin, Selasa (11/11) Zulkifli diperiksa KPK sebagai saksi selama 10 jam terkait kasus proses tukar menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa Barat. Dirinya juga menyatakan siap untuk diperiksa kembali untuk kasus alih fungsi hutan Riau. Menurutnya, pemanggilan dirinya sebagai saksi merupakan tugas mulia untuk membantu penegakkan hukum di Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus pengadaan proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik di Kementerian Dalam Negeri. Lembaga tersebut terus menyasar keterangan dari Pegawai Negeri Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri dan pihak swasta.
Saksi-saksi yang bakal dimintai keterangan itu antara lain, Kusmihardi yang merupakan PNS Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Johanes Richard Tanjaya yang merupakan pihak swasta, Yimmy Iskandar Tedjasusila, alias Bobby, karwayan swasta (mantan pegawai javatrade) Malyono Mawar, swasta.
“Mereka bakal dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto,” kata Kepala Pemberitaan dan Publikasi ketika dihubungi, Rabu (12/11).
KPK telah menetapkan status tersangka kepada pejabat Kemendagri bernama Sugiharto terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan elektronik KTP tahun anggaran 2011-2012.
Penetapan tersangka atas nama Sugiharto itu dilakukan menyusul keputusan KPK meningkatkan penyelidikan status kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP dari penyelidikan ke penyidikan. Sugiharto merupakan Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011 – 2012 dengan nilai anggaran mencapai Rp6 triliun.
Dia diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan. Di Kemendagri sendiri, Sugiharto menjabat Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil.
Atas status itu, anak buah Menteri Dalam Negeri di Kemendagri itu disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 subsidair pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHPidana. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby