Jakarta, Aktual.co — Ubedillah Badrun pengamat politik dari UNJ menegaskan bahwa Menkum dan HAM keliru dan ikut campur terlalu jauh dalam konflik PPP. 
“Jadi Mahkamah Partai belum selesai menyelesaikan tugasnya, Menkum dan HAM mendahului. Ini faktor penyebab konflik PPP makin meruncing,” ujarnya, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (29/10).
Ubed dengan tegas, konflik ini merupakan design atau bagian kerja dari kutub politik KIH.
“Wajar saja jika beberapa anggota DPR melakukan Hak Interpelasi akibat kecerobohan Menkum dan HAM,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengaku telah telah menyelesaikan kisruh PPP menurut ketentuan yang berlaku.
“Saya tidak mau menimbulkan banyak masalah. Kita selesaikan sepanjang sudah ketentuannya begitu,” kata Yasonna usai menghadiri perayaan HUT 50 Golkar di Kemayoran Jakarta Pusat, Selasa (28/10) malam.
Politisi PDIP ini mengatakan langkahnya mengesahkan kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy sebagai upaya menjalankan amanat Presiden Jokowi yang memintanya segera menyelesaikan masalah kepengurusan PPP agar tidak memperkeruh keadaan.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukriyanto menyatakan, sangat wajar kalau DPR RI mengajukan hak interpelasi (bertanya) kepada Menteri Hukum dan HAM.
“Kita punya hak untuk bertanya kepada Menteri Hukum dan HAM terkait surat keputusannya tentang pengesahan hasil Muktamar PPP ke VIII Surabaya. Apa yang melatarbelakangi keluarnya SK tersebut. Apa urgensinya,” kata Didik di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/11).
Didik menyebutkan, keluarnya SK tersebut merupakan kewenangan Menkumham.
“Tapi dari kacamata politik, ada ketidaklaziman, padahal baru dilantik, belum ada konsolidasi internal di Kemenkumham, tiba-tiba keluarkan SK.  Dari sisi politik, ada keputusan politik luar biasa dampaknya,” kata Didik.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah pengamat mengkritisi blundernya Menkum dan HAM Kabinet Kerja Jokowi-JK atas konflik PPP.
Dalam pendapat sebagian pengamat politik ini menilai, Menteri kabinet Jokowi bukan berupaya melakukan islah namun justruh memperkeruh keadaannya.
Hal itu disampaikan DR Budi Setiono pengamat politik dari Universitas Diponegoro, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (29/10).
Dikatakannya, ada indikasi keanehan dalam konflik PPP saat ini. Keanehan yang cukup mencolok yakni keluarnya SK Keputusan Menkum dan HAM yang dinilai melanggar UU Partai Politik. 
“Dalam UU Parpol yakni penyelesaian konflik hanya internal partai dan penentu akhir adalah pengadilan yang keputusannya harus merujuk dan memperkuat kewenangan Mahkamah Partai,” ujarnya.
Di sisi lain, Jokowi diduga melakukan design melalui orang-orang di kalangannya untuk bermain di dalam perpecahan PPP.
“Bukti nyata ditunjukkan SK dari Menkum dan HAM yang mendahului dari keputusan Mahkamah partai,” sergahnya.
Seyogyanya, semacam apapun perbedaan pendapat setelah diputuskan dalam sebuah keputusan yang baku (Mahkamah Partai), maka semua pihak wajib mentaati keputusan tersebut. “Tidak ada opsi keputusan yang berbeda,” tutupnya.
Sementara itu, antusias DPW-DPW untuk memenuhi undangan Muktamara Islah sangat hangat.
Seperti jajaran Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah mengaku siap menghadiri Muktamar Islah PPP yang direncanakan berlangsung pada 30 Oktober-2 November 2014 di Hotel Sahid Jakarta.
“Insya Allah semua DPC PPP di Jateng akan menghadiri muktamar di Jakarta,” kata Wakil Ketua DPW PPP Jateng Istajib.
Sedangkan tema dalam Muktamar PPP di Jakarta adalah Islah Nasional Untuk Rakyat yang bermakna bagaimana islah dimaknai sebagai sebuah maksud kembali merukunkan persaudaraan antar bangsa pascapemilu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, I Made Hendra menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta hak politik Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk dicabut.
Hakim Hendra menilai, tuntutan jaksa agar terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk dipilih dalam jabatan publik harus ditolak, majelis hakim berpendapat bahwa sebagai negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat, maka berhak untuk menentukan dan memilih siapa-siapa saja yang dianggap layak dan pantas untuk menduduki jabatan publik.
“Hak untuk dipilih dalam jabatan publik adalah hak publik, karenaya publiklah yang akan menentukan apakah memilih atau tidak memilih sseornag untuk duduk dalam jabatan publik tertentu. Maka demikian tuntutan penuntut umum itu harus ditolak,” kata Jaksa Hendra ketika membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (29/10).
Dalam kasus ini, Yesaya telah divonis bersalah. Dia terbukti secara sah melawan hukum. Bupati Biak Numfor itu divonis empat tahun enam bulan kurungan dan diwajibkan bayar denda Rp200 juta, apabila tak membayar makan digantikan dengan 4 bulan kurungan

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby