Jakarta, Aktual.co — Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan bahwa landasan hukum integrasi kementerian, dilakukan dengan landasan Keppres 121/P tahun 2014 tentang pembentukan kementerian, serta Perpres 165/2014 tentang penataan tugas dan fungsi kabinet kerja.
“Segala arah kebijakan ini dilakukan guna merealisasikan visi-misi presiden, yang terangkum dalam 9 agenda strategis prioritas, atau kita sebut sebagai Nawacita,” kata Marwan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama para pejabat eselon I dan II di kantornya, Selasa (11/11)
Mantan Ketua Fraksi PKB DPR RI ini Marwan menjelaskan bahwa ada beberapa isu strategis yang menjadi fokus utama dalam program kementeriannya, antara lain masalah kesejahteraan, disparitas pembangunan, dan pemerataan menyangkut transmigrasi antar daerah dan perpindahan penduduknya.
Program yang tersusun dalam Nawacita ini, sambung Marwan, merupakan upaya pengawalan bagi implementasi UU desa secara sistematis dan konsisten, sesuai haluan yang telah diamanahkan dalam undang-undang tentang desa.
“Jadi nanti kita akan membangun fasilitas kesehatan sesuai standar pelayanan minimum masing-masing daerah, serta pemenuhan strukur dokter dan tenaga medis di desa-desa. Kemudian ada juga perencanaan 1000 desa agraris berdaulat benih, serta program kawasan berupa pengembangan 20 kawasan perkotaan baru (KPB),” bebernya.
Lebih lanjut Marwan dalam sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, pihak Kementerian DPDTT juga akan melakukan penyaluran modal bagi UMKM dan revitalisasi pasar tradisional di 5000 desa, serta pengembangan jalan dan berbagai infrastruktur pendukungnya.
“Secara keseluruhan, program Kementerian  ini juga akan menjalin kerjasama dengan 17 kementerian lainnya, yang sumber dana bagi pelaksanaannya nanti akan bersumber dari APBN, program CSR dari berbagai pihak, serta kordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga donor internasional,” tegasnya.
Marwan juga menambahkan bahwa Nawakerja Prioritas, yang merupakan target-target utama jangka pendek dari kementerian dalam masa jabatan 2014-2019. Dalam Nawakerja Prioritas ini, terdapat sembilan program yang hendak dicapai Kemendes-PDTT.
“Yang pertama yakni program ‘Gerakan Desa Mandiri’ di 3500 desa pada tahun 2014. Yang kedua, pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur 3500 pada desa tahun 2015,” cetus Marwan.
Kemudian program yang ketiga, kata Marwan, yakni pembentukan dan juga pengembangan 5000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Yang keempat, yakni melakukan revitalisasi pasar desa yang di targetkan akan dilakukan di 5000 desa/kawasan pedesaan.
“Kelima, pembangunan infrastruktur jalan pendukung pengembangan untuk produk unggulan di 3500 Desa Mandiri. Keenam, persiapan implementasi penyaluran Dana Desa sejumlah Rp1,4 milyar untuk setiap desa secara bertahap,” kata Marwan menambahkan.
Ketujuh, penyaluran modal bagi koperasi/UMKM di 5000 desa. Kemudian delapan, Kemendes-PDTT akan melakukan ‘pilot project’ sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di 3500 desa. “Kesembilan ‘Save Villages’ (Desa) perbatasan, pulau terdepan, dan terluar,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi VI DPR tidak mempermasalahkan kekhawatiran berbagai pihak mengenai calon-calon Direktur Utama Pertamina yang kini tengah mengikuti proses seleksi, meski mereka adalah orang-orang titipan dari petinggi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pimpinan Rini Soemarno.
Terpenting, proses seleksinya berlangsung secara transparan. Yakni melalui uji publik untuk mengetahui rekam-jejak calon-calon yang ada berikut visi-misinya ke depan dalam memimpin Pertamina.
“Sebetulnya kita enggak ada masalah dengan orang-orangnya ‘X’ atau orang-orangnya ‘Z’, yang penting dia punya komitmen jadikan Pertamina sebagai perusahaan kelas dunia. Kedua proses seleksinya berlangsung transparan,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Dodi Reza Alex Noerdin saat dihubungi, Selasa (11/11). 
Komisi VI, kata dia, tidak terlalu memperdulikan kekhawatiran publik terhadap titipan-titipan dari Menteri BUMN Rini Soemarno. Dengan catatan persyaratan dimaksud terpenuhi. 
Apabila ada hal-hal ganjil dalam proses seleksi calon Dirut Pertamina, Komisi VI akan meminta kejelasan dalam rapat kerja. Apalagi Komisi VI DPR pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan terhadap BUMN berikut anak perusahaannya. 
“Sekarang ini Pertamina dan anak perusahaan BUMN jadi satu harus ke Komisi VI semua, termasuk misalnya menyangkut kebijakan privatisasi, penyertaan modal, semua. Kinerja operasional dan keuangan juga, kita akan awasi betul. Harus profesional, harus akuntabel,” kata Dodi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, Presiden Joko Widodo harus menempatkan Direktur Utama Pertamina yang sesuai kemampuan dan kealihannya di bidang tersebut.
“Dirut Pertamina harus paham betul bagaimana mekanisme proses dan masalah perminyakan, jangan orang yang tidak mengerti apa-apa ditaruh dijabatan itu,” kata dia kepada wartawan, di komplek parlemen, Jakarta, Selasa (11/11).
Dirinya juga mengatakan jika “background” Ditur Pertamina harus engineering, bisnisman, atau birokrat yang betul-betul memahami alur situasi perminyakan Indonesia.
Ketika disinggung soal adanya calon kuat Dirut Pertamina berlatar belakang Dirut Telkom, yakni Renaldy Firmansyah, dia mengatakan jika pimpinan Pertamina harus paham kalau aspek bahan bakar minyak adalah hal yang sangat penting.
“Jangan sampai kemudian kebijakan BBM di internal dalam nergeri bertentangan dengan situasi di dunia internasional,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang