Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB) mengingatkan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasca dilakukan amademen membuat batang tubuh tidak sejalan dengan mukadimah konstitusi Indonesia saat ini.
Dimana, UUD’45 mengakomodir seluas-luasnya kepentingan asing dalam penguasaan perekonomian Indonesia, seperti Perbankan, hingga soal penanaman modal asing.
“Batang UUD’45 sendiri saat ini sudah tidak sejalan lagi dengan mukadimah. Perubahan-perubahan fundamental itu dilakukan pada satu sistem untuk agar mendapatkan bantuan IMF ketika itu (krisis ekonomi yang melanda Indonesia),” kata Aburizal dihadapan para peserta muhtamar PPP ke VIII versi Suryadharma Ali (SDA), di Jakarta, Kamis (30/10).
Atas dasar itulah, sambung Ical, khususnya Partai Golkar dan umumnya partai koalisi merah putih (KMP) mengkaji bahwa sejak 2002 ada sebanyak 122 turunan UU yang tidak sejalan dengan konstitusi.
“UU sejak 2002 banyak sekali dengan yang tidak sesuai dengan UUD ’45. Ada 122 UU yang bertentangan dengan mukadimah terhadap UU hasil dari kajian yang kita lakukan,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Kupang, Aktual.co — Ketua DPR Setya Novanto tidak mempersoalkan ada pembentukan pimpinan DPR Tandingan oleh fraksi-fraksi yang tergabung dalam Kolaisi Indonesia Hebat (KIH).
Kepada wartawan di Kupang, Kamis (30/10) malam, Setya menyebutkan tidak ada kekisruhan di DPR. Pihaknya akan terus bekerja menjalankan program-program yang telah dirumuskan.
Setya malah menyerahkan pembentukan pimpinan DPR Tandingan tersebut kepada rakyat untuk menilai. 
“Tak ada hal yang masalah buat saya,” ucapnya. 
Dalam paripurna pemilihan alat kelengkapan dewan (AKD) dan pimpinan komisi, KIH tidak mendapat jatah. Ini yang akhirnya membuat KIH mengeluarkan mosi tidak percaya dan membuat pimpinan DPR tandingan.
Namun, menurut Setnov, sapaannya, penetapan AKD dan pimpinan komisi, sudah melalui mekanisme yang ada di MD3 dan Tatib. Alur prosesnya juga melalui paripurna ke Bamus. Dalam pembahasan sebelumnya, juga sudah memperhatikan semua kepentingan termasuk KIH.
“Kami juga sudah memberikan toleransi untuk melakukan musyarawah. Namun, musyawarah tidak bisa memenuhi keinginan KIH,” katanya.
Namun, ia menjelaskan, Koalisi Merah Putih (KMP) tetap terbuka dan selalu menjalankan komunikasi dengan pihak terkait setiap hari, bahkan setiap jam dan detik. 

Jakarta, Aktual.co — Meski masuk dalam jadwal pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, namun Kepala Bagian Akuntansi dan Biro Ke‎uangan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dwi Hardono, Kamis (30/10) mangkir dari pemeriksaan lembaga tersebut.
Dwi sedianya bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan ‎korupsi dalam pengelolaan dana sosialisasi, sepeda sehat, dan perawatan gedung Kesetjenan Kementerian ESDM. 
Hingga saat ini, tidak ada keterangan yang jelas yang disampaikan Dwi. “Saksi Dwi tidak hadir tanpa ada konfirmasi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Kamis (30/10).
Sesuai jadwal, Dwi akan diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka mantan Sekjen ESDM Waryono Karno. Keterangan Dwi diperlukan agar berkas Waryono Karno cepat rampung. Sebelumnya penyidik KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk melengkapi berkas Waryono Karno.
‎KPK telah menetapkan mantan Sekjen ESDM Waryono Karno sebagai tersangka dugaan ‎korupsi dalam pengelolaan dana sosialisasi, sepeda sehat, dan perawatan gedung Kesetjenan Kementerian ESDM. Ia disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Waryono diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait penggunaan anggaran di Kesekjenan ESDM pada tahun 2012 sebesar Rp 25 miliar terdiri dari sejumlah pengadaan barang dan jasa. Ia diduga merugikan keuangan negara Rp 9,8 miliar. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah mematenkan 350 hasil penelitian generasi muda untuk melindungi hasil inovasi anak bangsa dari pembajakan negara asing.
“Hasil penelitian yang dipatenkan ini, berasal dari peneliti-peniliti muda,” kata Kepala LIPI Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain, usai pembukaan International Exhibition for Young Inventors (IEYI) 2014 di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia mengatakan, berbagai hasil penelitian generasi muda difasilitasi agar hasil penelitiannya mendapatkan pengakuan pemerintah dan negara asing.
“Kita memberikan ruang kepada peneliti-peneliti muda agar dapat berinovasi menciptakan suatu karya untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, pematenan hasil penelitian anak bangsa ini merupakan indikator daya saing masyarakat sebuah negara menghadapi era perdagangan bebas.
“Semakin banyak hak paten yang dimiliki sebuah negara, maka semakin besar potensi pendapatan yang bisa dikantongi oleh suatu negara,” sambungnya.
Ia mengungkapkan, kegiatan International Exhibition for Young Inventors (IEYI) 2014 ke-10, digelar di Gedung SMESCO Convention Center Jakarta, pada 30 Oktober hingga 1 November 2014, untuk untuk meningkatkan motivasi remaja dalam menumbuhkembangkan ide-ide kreatif dan inovatif melalui penemuan mereka. Kemudian, meningkatkan daya tarik remaja untuk berkreasi di bidang iptek.
“Kegiatan ini untuk menumbuhkembangkan sikap berani berkompetisi di ajang internasional pada kalangan remaja dan memberikan wadah bagi mereka untuk saling berbagi pengalaman dan informasi terkait invensi bidang iptek,” jelasnya.
Ia berharap, dengan adanya kegiatan standar internasional yang diikuti kurator atau peserta 11 negara, akan meningkatkan daya saing hasil penelitian yang berkualitas, pada akhirnya akan memperbanyak hasil penelitian muda yang dipatenkan.
“Kami terus mendukung generasi muda khususnya pelajara tingkat SMP dan SMA untuk terus mengembangkan potensi dalam mengalisis atau mengkaji untuk menciptakan hasil karya yang bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh: