Jakarta, Aktual.co — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menggunakan sembilan ukuran untuk dapat menilai keberhasilan reformasi birokrasi di instansi pemerintah.
“Pertama adalah tidak ada anggaran negara yang dikorupsi dan setiap pemakaiannya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” kata Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta, Senin (10/11).
Menurut dia, saat ini mekanisme penggunaan anggaran sudah sangat ketat dan kecil peluang untuk dapat melakukan korupsi.
“Pemerintah telah menggunakan sistem “at cost” atau dibayar sesuai kebutuhan sehingga kemungkinan terjadinya penyelewengan lebih kecil,” kata dia.
Selain itu, lanjut dia, ketatnya pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuat penggunaan anggaran menjadi lebih transparan.
Berikutnya, ukuran keberhasilan reformasi birokrasi adalah tidak adanya pelanggaran dan pemberian sanksi kepada aparatur negara.
Dalam hal ini, Muhammad Yusuf mengatakan perlu adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang pengawasan internal pemerintah guna memperkuat pengawasan.
Selama ini pengawasan internal sudah ada, namun belum berjalan efisien sehingga perlu diperkuat melalui undang-undang agar payung hukumnya lebih kuat, kata dia.
Kemudian penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Selanjutnya, semua perizinan yang diajukan masyarakat selesai dengan cepat serta penggunaan jam kerja yang efektif dan produktif pada jajaran aparatur negara.
Selain itu juga perlu pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan sanksi bagi yang melanggar aturan, kata dia.
Ia menambahkan jika semua itu berjalan dengan baik maka hasil pembangunan akan terlihat nyata ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terbukanya lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan rakyat.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) mengatakan tidak mengenal dengan calon Dirut Pertamina yang berlatar belakang Dirut Terlkom, Rinaldi Firmansyah.
Presiden KSPMI, Faisal Yusra mengatakan jika tidak punya track record tentang dia. Akan tetapi, pihaknya bakal menanyakan alasan Renaldy masuk dalam bursa calon Dirut Pertamina.
“Kami tidak kenal sama dia, jadi pekerja migas kami hanya bisa melihat dari apa yang dilakukan di migas, aspek berhubungan dengan migas, kami tidak punya track record dia. Dan kami juga ingin tau apa sebtulnya alasan dia menjadi salah satu calon,” ucap dia, di komplek parlemen, Jakarta, Senin (10/11).
Ia pun menuturkan bahwa kandidat calon yang digadangkan terkuat itu oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno itu, bukan orang yang punya keberhasilan dalam memimpin sebuah perusahaan. Pasalnya, PT Telkom selama ini tidak berkembang dengan baik.
“Kita harus tau bahwa Telkom itu 60-70 persen itu adalah keuntungan dan keberhasilan dari telkomsel. Jadi kalau bicaa Telkom, itu duduk manis saja, karena pusat keuntungan merka adalah Telkomsel. Jadi, kalau mau bicara soal hebat seharusnya telkomsel itu,” ucap dia.
Sementara itu dalam kesempatan yang berbeda, Politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon mengatakan bahwa untuk seorang Dirut Pertamina itu, harus memiliki ideologi Trisakti.
“Kita berharap di sektor yang menyangkut kebijkan publik strategis ini harusnya (diisi orang) benar- benar berlandaskaan ideologi Trisakti,” kata dia, di komplek parlemen, Jakarta, Senin (10/11).

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI meminta politikus senior PDIP Pramono Anung menjelaskan hasil kesepakatan antara partai-partai anggota Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Anggota FPKB DPR RI Daniel Johan di Jakarta, mengungkapkan bahwa PKB sampai saat ini belum mengetahui secara detail apa yang menjadi kesepakatan antara KMP dan KIH sebagaimana disebutkan Pramono dalam akun Twitternya, Sabtu (8/11).
“PKB berharap hasil tersebut dapat segera dikomunikasikan dan dikonsultasikan ke ketua umum dan ketua fraksi terkait agar keputusan itu dapat segera menjadi keputusan bersama yang bersifat final,” ucap Daniel, Senin (10/11).
Wakil Sekjen DPP PKB itu berharap kesepakatan dapat segera tercapai secara final dan tidak ada lagi dualisme kepemimpinan di DPR, sehingga para anggota dewan dapat segera bekerja mengawal politik anggaran, legislasi, dan pengawasan.
Daniel menegaskan, sikap PKB dalam merumuskan kesepakatan konsisten dengan hasil musyawarah dan mufakat para ketua umum bersama ketua dan sekretaris kelima fraksi anggota KIH, yaitu PDIP, PKB, NasDem, Hanura, dan PPP, bahwa Alat Kelengkapan Dewan harus proporsional.
Menurut dia, ada dua hal yang melandasi sikap PKB itu. Pertama, DPR bukan tanpa kewajiban dan tanggung jawab kepada rakyat sebagai konstituen, dan DPR memiliki kewajiban untuk mengawal aspirasi dan memenuhi janji dan cita-cita politik sesuai dengan ideologi masing-masing partai.
“Hal itu dapat dilakukan salah satunya melalui mekanisme keterwakilan dalam Alat Kelengkapan Dewan, mengingat 70 juta suara rakyat yang terwakilkan di dalam lima fraksi bukan tanpa makna,” tukasnya.
Kedua, kata Daniel, di dalam Pasal 98 UU MD3 disebutkan bahwa segala keputusan dan kesimpulan rapat kerja komisi bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan pemerintah. Bila pemerintah tidak melaksanakan, maka komisi dapat mengusulkan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat atau mengajukan pertanyaan.
“Keterwakilan proporsional di Alat Kelengkapan Dewan menjadi penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Untuk itu asas proporsionalitas ini bukan merupakan urusan bagi-bagi kedudukan tetapi sebagai upaya mengamankan dua hal substansi tersebut,” sambung Daniel.
Sebelumnya, Pramono Anung melalui akun Twitternya @pramonoanung menyebut jika perseteruan antara kubu KMP dan KIH telah selesai dengan penyelesaian yang saling menghormati.
Menurut mantan wakil ketua DPR ini, perseteruan KMP dan KIH diselesaikan dalam sebuah pertemuan yang dihadiri Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Radjasa, Wakil Ketua DPR/Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, Ketua MPR/Wakil Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin, dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Olly Dondokambey.

Artikel ini ditulis oleh: