Jakarta, Aktual.co — Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, Presiden RI wajib menggunakan Bahasa Indonesia dalam setiap pidato di forum internasional, karena hal tersebut telah diatur dalam UU.
“Dalam Pasal 28 (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan) dikatakan presiden wajib, jadi harus menggunakan Bahasa Indonesia di forum internasional,” kata Hikmahanto Juwana melalui pesan singkat di Jakarta, Senin (10/11).
Dia mengingatkan bahwa Presiden RI dalam sumpahnya mengatakan akan menjalankan Undang-Undang Dasar dan undang-undang selurus-lurusnya.
Jika presiden tidak menggunakan Bahasa Indonesia dalam forum internasional, maka menurut dia, Presiden bisa dianggap melanggar undang-undang.
“Belum lagi logikanya kalau Presiden RI melanggar undang-undang bagaimana dengan rakyatnya,” kata dia.
Hikmahanto berpandangan jika alasan tidak menggunakan Bahasa Indonesia karena di forum internasional ditetapkan menggunakan bahasa asing juga tidak bisa dibenarkan.
Sebab, kata dia, dalam tata tertib Majelis Umum PBB pasal 53 disebutkan bahwa pembawa pidato bisa menggunakan bahasa negaranya, tetapi harus diterjemahkan ke salah satu bahasa yang ditetapkan oleh PBB. Selanjutnya satu bahasa itu juga kemudian diterjemahkan ke dalam lima bahasa resmi PBB.
Hikmahanto mengatakan sejatinya mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyalahi undang-undang, karena dalam pidatonya di forum internasional kerap menggunakan bahasa asing.
“Betul (pak SBY) menyalahi (undang-undang),” kata dia.
Dia menyarankan agar Presiden RI Joko Widodo tidak mengulangi kesalahan yang sama. Menteri Luar Negeri harus membaca undang-undang agar tidak memaksa Presiden Joko Widodo melakukan pelanggaran undang-undang dengan berbahasa asing dalam pidatonya di forum internasional.
Saat ini Presiden RI Joko Widodo tengah melakukan lawatan perdana menghadiri forum internasional di luar negeri. Presiden berkunjung ke tiga negara antara lain Tiongkok, Myanmar dan Australia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktur Puspol Indonesia dan Pengamat Politik Energi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mengatakan bahwa yang patut diperhatikan dalam kriteria sosok calon Dirut Pertamina adalah nilai integritas dan nasionalismenya.
“Jika ingin mencari sosok dari internal, maka harus mencari betul-betul yang memiliki integritas juga  mengedepankan kepentingan nasional,” kata Ubedillah di Jakarta, Senin (10/11).
Sementara, lanjutnya, jika dari eksternal maka selain integritas dan nasionalismenya diperhitungkan, harus diperhatikan juga rekam jejaknya. Dianalisis lagi apakah sosok itu ada kaitannya dengan mafia migas.
“Dan juga, baik dari internal atau eksternal harusnya memiliki spirit trisakti, visi kemandirian ekonomi sektor migas. Harus dilihat juga national interestnya,” ujarnya.
Menanggapi nama Mantan Dirut Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Rinaldi Firmansyah yang mencuat sebagai kandidat kuat menjadi Direktur Utama Pertamina, Ubedillah menegaskan bahwa secara substansial sosok Rinaldi bukanlah orang yang memahami dunia migas dan problem-problem bisnis yang ada di sektor migas.
“Menurut saya, secara substansial sebetulnya Rinaldi tidak paham tentang Migas. Mengingat dia sebelumnya hanya merupakan dirut Telkom yang jelas tidak ada hubungannya dengan Migas,” ucapnya.
Seperti diketahui, Menteri BUMN Rini Soemarno dikabarkan telah melakukan tahapan uji fit and proper terhadap para calon Direktur Utama Pertamina dalam beberapa hari terakhir. Fit and Proper di berlakukan ke seluruh Direksi yang ada sekarang dan plus ada 6 calon eksternal Direksi.
Kabarnya, calon kuat dalam bursa kandidat tersebut adalah Rinaldi Firmansyah yang disebut-sebut di-endorse langsung oleh  Menteri BUMN Rini Soemarno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan Wapres Jusuf Kalla. Sementara lima nama lain hanya sekedar pembanding.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga sambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (10/11). Kedatangannya guna melaporkan harta kekayaan.
“Kalau totalnya sama dengan dulu, sekitar Rp 4 miliar sekian ya. Kalau tanah dan bangunan itu ada kenaikan karena NJOP saja. Kemudian ada penurunan di tabungan. Tidak ada peningkatan. Sama saja dengan yang dulu,” ujar Puspayoga yang mengenakan batik coklat di gedung KPK, Jakarta, Senin (10/11).
Menteri Koperasi dan UKM itu mengaku tidak memiliki tabungan di luar negeri. Piutang dan hutang juga diakuinya tidak ada. Ia menyatakan, setelah menjadi menteri, kekayaannya juga akan naik.
“Kalau dengan NJOP naik, pasti naik dia kan. Kemudian gajinya Rp 19 juta kan habis untuk konsumsi,” jelasnya.
Selain melaporkan LHKPN, Puspayoga juga mengatakan akan meminta rekomendasi dari KPK untuk program kerjasama ke depannya.
“Gini, saya termasuk wali kota yang pertama kali melakukan kerja sama dengan KPK. Kalau gak salah tahun 2005. Kita minta saran-saran KPK. Kita bicarakan sedikit, sebentar. mohon arahan dari KPK,” tutur Puspayoga.
Dengan melapornya Menteri Koperasi dan UKM, bertambah satu menteri kabinet kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang telah melapor LHKPN ke KPK menjadi 6 menteri setelah sebelumnya ada 5 menteri yang melapor yakni Menpan-RB Yuddy Chrisnandi, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Kesehatan Nilla F. Moeloek, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Negosiasi yang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih menemui titik terang usai pertemuan yang digelar di rumah Hatta Rajasa pada Sabtu (8/11) petang.
Bahkan, masing-masing perwakilan kedua kubu menggelar rapat untuk mengkonkretkan ‘deal’ keduanya, di ruang rapat pimpinan DPR, di gedung DPR, Jakarta, Senin (10/11).
Rapat itu sendiri dipimpin oleh ketua DPR yang juga bendahara umum Partai Golkar Setya Novanto.
Hadir dalam rapat seluruh wakil ketua DPR yaitu Fahri Hamzah (PKS), Agus Hermanto‎ (Demokrat), Fadli Zon dan Taufik Kurniawan (PAN) yang kesemuanya juga bagian dari KMP. 
Selain itu, meski bukan anggota DPR, ada Sekjen Golkar Idrus Marham yang dikenal sebagai ‘pelobi’ dari KMP. Idrus memang kerap hadir di beberapa kali lobi, sebelumnya soal pimpinan DPR dan MPR.
Sementara perwakilan KIH hanya dihadiri juru lobi Pramono Anung didampingi ketua Fraksi PDIP Olly Dondokambey. Rapat berlangsung tertutup, namun di awal wartawan diberi kesempatan untuk mengambil gambar.
“Sudah selesai (ambil gambar),” kata Setya Novanto.
Hal yang dibahas masih seputar finalisasi kesepakatan soal 16 kursi untuk KIH di seluruh Alat Kelengkapan Dewan dan mekanisme yang akan ditempuh.

Artikel ini ditulis oleh: