29 Desember 2025
Beranda blog Halaman 42322

Muhaimin Ajukan Iparnya Sebagai Menteri

Jakarta, Aktual.co — Setelah gagal menjadi menteri karena menjabat sebagai Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar tidak putus asa untuk menggapai lagi kekuasaan.

Untuk penyusunan Kabinet Jokowi-JK, Muhaimin Iskandar mengajukan calon menteri, yang mempunyai hubungan keluarga dengannya.

Misalnya, Muhaimin mengajukan rektor Universitas Diponegoro, M Nasir sebagai calon menteri. Meskipun Nasir adalah calon menteri dari kalangan profesional.

“M Nasir itu adalah ipar dari Muhaimin Iskandar,” kata sumber aktual.co di internal Partai Kebangkitan Bangsa, Jakarta, Minggu (26/10).

Sumber itu menambahkan, kalau memang Nasir berasal dari profesional, tentunya PKB tak perlu mengusung Nasir. “Biarkan saja Presiden dan wapres memilih calon menteri dari kalangan profesional,” kata sumber itu.

Selain itu, dalam pengajuan nama calon menteri dari PKB oleh Muhaimin adalah Marwan Jafar, Hanif Dhakiri, Nasir dan Halim Iskandar (Ketua DPW PKB) Jawa Timur.

“Namun menjelang dipanggil Jokowi, nama Halim Iskandar diganti dengan mantan Sekjen PKB, Imam Nahrawi,” kata sumber itu. (Adi Adrian)

Artikel ini ditulis oleh:

Yuddy Chrisnandi dan Saleh Husin Sampai di Istana‎

Jakarta, Aktual.co – Persiapan tea time antara Presiden Jokowi dengan menteri terpilih di Istana Merdeka terus dilakukan. Acara ini dikabarkan, akan dilanjutkan dengan pengumuman kabinet, sekitar pukul 16.00 WIB.

Di antara para menteri terpilih pun sudah ‎berdatangan. Di antara yang terlihat adalah Yuddy Chrisnandi dan Saleh Husin dari Partai Hanura. Yuddy dikabarkan bakal jadi Menpora, sementara Saleh digadang jadi Menperin.

‎Keduanya datang ke Istana mengenakan kemeja putih. Konon, kemeja putih adalah dress code pengumuman kabinet ini.

Kepada Aktual, Minggu (27/10), Yuddy menyatakan belum tahu dapat pos apa, tetap Menpora atau di pos lain.”Saya belum tahu.”‎

‎Sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan para pimpinan DPR. Ini dilakukan untuk membahas perubahan nama kementerian dan struktur kabinet.‎

Munculnya Skema Mafia Baru Sektor Migas di Kabinet Jokowi

Jakarta, Aktual.co —Munculnya nama Sudirman Said sebagai calon nominator kuat calon Menteri ESDM dan Rini Soemarno di Menteri BUMN semakin memperjelas sindikasi-skema Mafia Baru menguasai sektor energi dan menunjukan betapa kuatnya hegemoni keluarga Soemarno di Kabinet Jokowi.

Pasalnya, dengan masuknya Rini Soemarno dan Sudirman Said ke dalam Kabinet Jokowi maka semakin memperjelas skema untuk menempatkan Ari Soemarno sebagai Komisaris Pertamina guna menguasai sektor energi Migas di Tanah Air.

“Ya, skema seperti itu mungkin sekali terjadi. Tapi tidak akan mudah karena jika itu terjadi maka publik akan kembali bereaksi dan memudarkan kepercayaan kepada Presiden Jokowi,” kata Pengamat Ekonomi Politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti saat ditemui di Dapur Selera, Tebet, Jakarta, Minggu (26/10).

Menurutnya, semenjak nama Rini Soemarno mencuat masuk dalam kabinet saja publik sudah menunjukan kekesalan dan ketidaksetujuannya. Jika plot posisi untuk Rini terus berlanjut, lalu benar Ari Soemarno yang merupakan kakak dari Rini juga diplot sebagai Komisaris Utama Pertamina, jelas publik akan bereaksi lebih dari ini.

“Nama Rini Soemarno saja sudah cukup membebani Jokowi. Apa Jokowi akan menambah bebannya dengan nama Ari Soemarno? Saya rasa seharusnya tidak,” jelas Ray.

Berdasarkan analisa informasi yang dihimpun Aktual.co melalui berbagai narasumber, nama Sudirman Said muncul di politik publik awal 2003, ketika “menjual” nama Cak Nurcholis Madjid untuk maju Capres waktu itu dengan PMKI-nya. Sudirman di kalangan bisnis migas dikenal sebagai “Mafia Minyak” dengan strateginya seolah memotong impor minyak, tapi malah menerapkan skema pola Integrated Suply Chain (ISC), seolah importir langsung tetapi menjadi broker minyak sewaktu Sudirman menjabat Corporate Secretary Pertamina di era Ari Soemarno.

Sudirman Said, juga dikenal dekat dengan Eri Riyana Hardja Pamekas. Said juga dikenal dekat dengan jaringan Washington.

Berdasarkan analisa informasi yang dihimpun Aktual.co melalui berbagai narasumber, nama Sudirman Said muncul di politik publik awal 2003, ketika “menjual” nama Cak Nurcholis Madjid untuk maju Capres waktu itu dengan PMKI-nya. Sudirman di kalangan bisnis migas dikenal sebagai “Mafia Minyak” dengan strateginya seolah memotong impor minyak, tapi malah menerapkan skema Pola Integrated Suply Chain (ISC), seolah importir langsung tetapi menjadi broker minyak sewaktu Sudirman menjabat Corporate Secretary Pertamina di era Ari Soemarno.

Sudirman Said, dikenal dekat dengan jaringan sosdem seperti Eri Riyana Hardja Pamekas, saat ini Said Menjabat Dirut PINDAD. Said juga dikenal dekat dengan jaringan Washington.

“Sudirman Said di-endorse dan direkomendasikan oleh Ari Soemarno, saudara kandung Rini Soemarno, disini terlihat kuatnya intervensi keluarga Soemarno, bahkan Ibu Megawati pun suaranya kalah. Sudah pas, Rini Soemarno Menteri BUMN di hilir migas, Ari Soemarno Kandidat Kuat Komisaris Utama Pertamina dan penjaga kebijakan di pegang Sudirman Said kaki tangan Ari Soemarno memegang Hulu Migas di ESDM, lengkap sudah nNetwork Soemarno menguasai Jokowi, mengambil alih dari Megawati, Selamat Datang Mafia Migas Baru, era Kabinet Trisakti,” kata salah seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya itu.

Perlu diketahui, Sudirman Said dicopot jabatannya sebagai Deputi Direktur Integrated Supply Chain (ISC) karena kelangkaan BBM pada 2009. Di mana ISC kemudian dirombak total oleh Pansus Angket BBM karena dianggap memperpanjang mata rantai impor minyak dan menciptakan kelangkaan BBM.

Artikel ini ditulis oleh:

2015, Urus Perizinan di Bengkulu Via Internet

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Provinsi Bengkulu berencana membuat terobosan terkait pengurusan perizinan untuk pelaku usaha dan UKM dengan membuka pelayanan melalui internet.
“Tahun 2015, perizinan online sudah kami programkan, dan saat ini mempersiapkan kebutuhan untuk itu. Jadi masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu repot lagi untuk mengurus perizinan,” kata Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Provinsi Bengkulu, Hendry Poerwantrisno, di Bengkulu, Minggu (26/10).
Penerapan sistem perizinan berbasis online, menurut dia, segera diluncurkan setelah usulan program elektronik yang mendukung perizinan tersebut disetujui.
“Ada beberapa program yakni aplikasi registrasi perizinan, data base, dan beberapa program lain, pembangunan program ini membutuhkan anggaran, kalau sudah disetujui legislatif, segera akan kita buat dan luncurkan,” kata dia.
Hendry mengungkapkan, penerapan sistem online itu dapat mempersingkat waktu pengurusan izin, dan meringankan para pemohon.
“Sebagian besar masyarakat saat ini sudah menggunakan ‘smartphone’, jadi mereka bisa mengakses langsung dari tempat mereka berada, tidak perlu repot-repot, datang ke kantor,” sambungnya.
Lebih lanjut menurut Hendry, pada peluncuran perdana sistem tersebut, pihaknya akan memberikan pelayanan itu, baru untuk perizinan terbanyak yang dibutuhkan pelaku usaha dan masyarakat.
“Sementara kami sediakan untuk izin yang paling banyak, jadi mereka tidak perlu repot mengantri, jika program tersebut sudah stabil, kita berencana untuk memberikan pelayanan bagi seluruh izin yang diurus melalui KP2T,” ucapnya.
KP2T Provinsi Bengkulu, katanya, juga memberikan sejumlah fasilitas yang memudahkan pemohon izin, seperti transparansi waktu pengurusan.
“Kalau izin yang tidak perlu kajian dan analisa ilmiah serta teknis, maka bisa ditunggu, dan langsung selesai, kami juga memberikan informasi kepada pemohon, sudah sampai tahap apa perizinan yang meraka daftarkan,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Pengamat: Kabinet Jokowi Tak Cukup Hanya Berlabelkan Bersih

Jakarta, Aktual.co — Tidak lama lagi Presiden Joko Widodo akan mengumumkan susunan kabinetnya.

Namun pengumuman nama-nama calon pembantunya hingga saat ini masih tarik ulur sehingga membuat publik bertanya-tanya. Belum lagi, pengumuman kabinet tertunda. Dinamika penyusunan kabinet semakin panas setelah KPK menyerahkan daftar nama-nama yang berstatus “lampu kuning dan merah”.

Implikasi status lampu kuning dan merah terkait nama-nama calon menteri óleh KPK membuat Jokowi harus mengocok ulang kabinet.

Direktur Global Future Institute Hendrajit menyebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu jangan sampai terjebak oleh orang-orang yang disebut bersih untuk membantu di kabinetnya nanti.

“Kalau memang konteks ini betul-betul untuk memilih calon menterinya diharapakan nama-nama yang dikasih KPK itu untuk mengimbangi, namun cara-cara itu kedepan tipologi-tipologi kabinet tak cukup orang bersih, karena nantinya kedepan akan terjebak,” kata Hendrajit di Jakarta, Minggu (26/10).

Dia mencontohkan, seperti halnya bekas Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi Rudi Rubiandini dan bekas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik dalam memegang amanahnya sebagai pejabat tinggi, namun di dalam perjalannnya ruang lingkupnya terkecoh.

“Kalau tidak bisa menguasi ruang lingkupnya, akan menjadi tumbal oleh mafia-mafia. Ini patronnya bukan menterinya, tapi kita lihat luarnya. Orang-orang bersih ini tidak akan kuat,” kata dia.

Belum lagi, kata Hendrajit, dalam seleksi menteri yang dilakukan Jokowi, terlihat bahwa mantan Wali Kota Solo itu tak banyak berperan. Selain Jokowi, Jusuf Kalla juga memberikan masukan, jika tak tegas maka program kerja yang menggunakan visi-misi tak terealisasi.

“Belum lagi, ada tiga faksi yang ikut berperan. Dikawatirkan hal-hal tersebut dapat mengkawatirkan pemerintahan yang akan berjalan ini.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Setnov Hargai Niat Jokowi Perkuat Hubungan Pemerintah-DPR

Jakarta, Aktual.co – Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan pimpinan DPR di Istana Merdeka, siang jelang sore (27/10).

Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) mengatakan, pihaknya sangat menghargai niat presiden berkonsultasi.‎

‎”Kami menghargai. Padahal, dalam UU, penyusunan dan penggabungan kementerian negara merupakan hak prerogatif,” kata Setnov di Istana Negara.‎

‎Setnov yang datang bersama pimpinan DPR lainnya, minus Fahri Hamzah melanjutkan, sebagai pimpinan DPR, ia sangat menghargai niat presiden meningkatkan hubungan sinergi antara DPR dan pemerintah. 

Berita Lain