Jakarta, Aktual.co —   Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia tidak sedikit atau seringkali dikorbankan tawaran investasi dari pihak yang tidak memiliki ijin dari otoritas yang berwenang.

“Di Indonesia, sektor jasa keuangan tumbuh dengan pesat, beragam produk dan layanan keuangan ditawarkan kepada masyarakat, di sisi lain, masyarakat belum sepenuhnya memahami produk dan layanan tersebut,” kata Kepala Kantor Regional 6 Otoritas Jasa Keuangan Sulampua (KR6 OJK Sulampua), Adnan Djuandadi di Mamuju, Sabtu (25/10).

Ia mengatakan, karena pemahaman rendah produk-produk tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraannya kemudian seringkali terjadi perselisihan di atara lembaga jasa keuangan dengan nasabah yang merasa dirugikan, baik itu akibat kurangnya penjelasan yang diberikan, ataupun karena ketidakpahaman masyarakat itu sendiri akan produk yang dibelinya.

“Bahkan, tidak sedikit pula masyarakat yang menjadi korban tawaran investasi dari pihak yang tidak memiliki ijin dari otoritas yang berwenang,” katanya.

Menurut dia, berdasarkan, survey OJK tahun 2013 diketahui bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih relatif rendah bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, yaitu baru sebesar 21,8 persen.

“Artinya, dari 100 orang penduduk, baru 22 orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap produk, layanan dan lembaga jasa keuangan di Indonesia, sehingga masyarakat sering merasa dirugikan dan menjadi korban,” katanya.

Oleh karena itu ia mengatakan, literasi keuangan yang merupakan rangkaian kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), keyakinan (confidence) dan ketrampilan (skill) konsumen dan masyarakat sehingga mampu mengelola keuangan dengan lebih baik akan terus ditingkatkan dengan cara sosialisasi edukasi dan kampanye kepada masyarakat.

“Masyarakat nantinya diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami Lembaga Jasa Kaungan serta produk dan jasanya, melainkan juga dapat mengatur atau memperbaiki prilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan sehingga mampu meningkatkan kesehjahteraan, penguatan infrastruktur literasi keuangan pengembangan produk dan jasa keuangan juga akan dilakukan pemerintah.” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —  PT Kereta Api Indonesia berencana memindah Stasiun Wilangan yang berada di Daerah Operasi 7 Madiun, Jawa Timur, ke lokasi baru untuk menyesuaikan pembangunan “double track” atau jalur ganda kereta api lintas selatan Jakarta-Surabaya.

Manajer Humas PT KAI Daerah Operasi 7 Madiun, Supriyanto, Sabtu (25/10), mengatakan, sesuai wacana, Stasiun Wilangan akan dipindah dari lokasi awal yang berada di Kabupaten Nganjuk ke lokasi baru yang berada di Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.

“Wacana dari pusat ada rencana untuk menggeser Stasiun Wilangan ke arah barat atau di wilayah Saradan. Lokasi tepatnya berada di kawasan jalan lingkar atau “ring road” Saradan. Dimungkinkan tahun 2016 mulai dibangun,” ujar Supriyanto, kepada wartawan.

Menurut dia, wacana itu muncul menyusul kondisi tanah di sekitar lintasan kereta api Stasiun Wilangan yang tidak mendukung untuk pembangunan jalur ganda kereta api. Hal itu sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh konsultan Kementerian Perhubungan.

“Kondisi tanah di wilayah Stasiun Wilangan adalah bertebing. Sehingga tidak dimungkinkan untuk membangun jalur ganda di kawasan itu. Kecuali, jika mau mengepras tebing, baru bisa dilakukan,” kata dia.

Supriyanto menjelaskan, untuk membangun jalur ganda dibutuhkan fasilitas tambahan jalur di sejumlah stasiun. Minimal harus ada empat jalur lintasan kereta api.

“Dari empat jalur fasilitas tersebut, dua jalur untuk jalur hilir mudik kereta api dan dua jalur lainnya merupakan jalur sayap. Jalur sayap tersebut untuk mengantisipasi penyusulan jika terjadi kerusakan kereta api,” terang dia.

Ia menambahkan, saat ini lokasi yang rencananya akan dibangun untuk Stasiun Wilangan yang baru masih dipenuhi oleh warung-warung. Untuk itu, PT KAI Daerah Operasi 7 Madiun akan menggandeng Pemerinah Kabupaten Madiun guna menertibkan warung-warung tersebut.

Selain merupakan bangunan liar, warung-warung tersebut diduga juga menyediakan praktik prostitusi. Karenanya, Pemkab Madiun saat ini juga giat untuk menertibkan kawasan tersebut.

Asisten Pemerintahan Kabupaten Madiun, Anang Sulistiyono, mengatakan, sosialisasi kepada pemilik warung tentang penertiban lokasi akan dilakukan pada November 2014.

“Kabupaten Madiun harus bersih dari praktik prostitusi. Targetnya, akhir 2014 mendatang, kawasan tersebut harus sudah bersih. Kami akan mendukung upaya PT KAI selaku pemilik tanah,” kata Anang.

Adapun, jalur ganda kereta api lintas selatan akan dimulai dari Cirebon, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Madiun, dan terakhir di Surabaya. Sementara, jalur ganda di sisi selatan yang sudah terbangun adalah dari Cirebon menuju Solo.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan segera membangun jalur ganda dari Solo menuju Madiun dan berlanjut ke Surabaya. Bahkan pembangunannya sudah mulai masuk wilayah Kabupaten Ngawi.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka