Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo mengatakan jika dirinya tidak tahu ke DPR yang mana dia harus berhadapan sebelum menerbitkan tiga kartu sakti, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Menanggapi kebingungan Presiden, Koordinator Presidium Forum Mahasiswa Aktivis Pemerhati Hukum dan Demokrasi Indonesia  Andi Awal Mangantarang menilai jika Presiden Jokowi lucu.
Sebab, kata dia, saat Jokowi bingung mau menghadap ke DPR mana, berarti Jokowi sudah tidak paham dengan peraturan. DPR yang dipimpin Setya Novanto Cs adalah DPR yang sah. Mereka sudah diakui konstitusi dengan menjalankan UU MD3 dan tata tertib dewan.
“Jokowi ini lucu. Jokowi tidak tahu atau tidak mau tahu aturan,” kata Andi, Senin (10/11).
Dirinya menduga Jokowi juga berarti secara tidak langsung melegitimasi DPR tandingan yang dimotori PDIP Cs. Padahal secara konstitusi, DPR tandingan versih KIH ini tidak sah.
“Inikah kabinet profesional yang digemborkan-gemborkan? Mengerti aturan bernegara saja tidak paham, apalagi mau urus rakyat Indonesia? Rakyat sebenarnya tidak butuh film drama ‘pencitraan ala blusukan’, tapi yang rakyat mau solusi nyata? Tapi mana ada solusi kalau menabrak aturan. Makanya ini hanya lucu-lucuan,” kata Andi. 
Seperti diketahui, di Parlemen saat ini memang ada dua kubu. Kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Dimana KIH yang merupakan pendukung pemerintah membentuk DPR tandingan karena merasa keinginannya tidak diakomodir KMP.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Koordinator Presidium Forum Mahasiswa Aktivis Pemerhati Hukum dan Demokrasi Indonesia (Formakpi) Andi Awal Mangantarang mengatakan, tiga kartu sakti Presiden Jokowi, Kartu Indonesia Sehat (KIH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), harus ditunda.
Hal itu lantaran ketiga kartu itu belum jelas dari mana anggarannya, belum berkoordinasi dengan DPR RI, dan belum jelas dasar hukumnya.
“Kami meminta hendaknya Jokowi menunda seraya memperbaiki sistem, melakukan validitas data penerima agar tepat sasaran, serta memperjelas legitimasi hukumnya,” kata dia, Senin (10/11).
Dirinya pun berharap program kartu sakti tersebut mengedepankan transparansi.
“Saya rasa kalau benar dan transparansi serta tepat sasaran untuk rakyat kecil, kritikan sekeras apapun tak masalah,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo akan memaparkan konsep poros maritim yang diusung pemerintahannya dalam pertemuan puncak Asia Timur (East Asia Summit), di Myanmar, 12-13 November.
“Presiden akan menggunakan KTT Asia Timur untuk menjelaskan dengan lengkap komponen-komponen dari poros maritim dunia, jadi di Myanmar,” kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Beijing, Minggu (9/11) malam waktu setempat.
Forum EAS mewadahi sepuluh negara Asia Tenggara –Indonesia, Myanmar, Vietnam, Brunei, Thailand, Laos, Kamboja, Singapura, Filipina dan Malaysia– dengan delapan mitranya yaitu Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, AS, Rusia, Selandia Baru, Australia dan India.
Sementara itu dalam pertemuan puncak Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Beijing, Tiongkok, Presiden hanya akan menyampaikan mengenai konektivitas maritim atau tol laut.
“Maritime connectivity saja, tol lautnya saja. Tol laut hanya merupakan satu komponen dari komponen-kompenen poros maritim,” kata Andy.
Dia mengatakan, saat Indonesia menjadi tuan rumah APEC pada 2013 salah satu proposal Indonesia memang konektivitas.
Menurut Seskab, dalam tiga tahun akan dikembangkan 24 pelabuhan, empat di antaranya pada 2015.
Saat ini, kata dia, pemerintah tengah membahas usulan mempertemukan konsep tol laut Indonesia dengan gagasan jalur sutera abad 21 Tiongkok.
“Kalau gagasan jalur sutera abad 21 Tiongkok kan proyek infrastruktur, pertama jalur darat trans-siberia, dari Moskow sampe Shanghai. Kedua, konektivitas maritim dari Afrika sampai Hindia, lompatnya di India, Bangladesh, Myanmar terus masuk ke Selat Malaka atau lewat selatan yang masuk lewat Selat Lombok, Selat Sunda, dari situ terus ke utara masuk ke laut tingkok selatan,” kata dia.
Tiongkok, tambah Seskab, memang sudah lama mempunyai program itu yang menghubungkan tata niaga dari Eropa-Asia Tengah-Asia Timur melalui darat dan tata niaga dan jalur energi dari Afrika-Asia Selatan-Asia Timur.
Presiden Joko Widodo selama sembilan hari melakukan kunjungan kerja ke tiga negara untuk menghadiri pertemuan puncak APEC di Tiongkok, ASEAN di Myanmar dan G20 di Australia.

Artikel ini ditulis oleh: