Jakarta, Aktual.co — Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Saptastri Ediningtyas mengatakan pihaknya akan mengerahkan sekitar 750 petugas untuk menjaga kebersihan pada acara Festival Budaya Jakarta Marathon 2014. 750 petugas, akan disebar di titik-titik yang menjadi rute lintasan lari di sepanjang wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
Ratusan petugas ini, akan mulai bertugas dari pukul 00.00 WIB, tanggal 26 Oktober 2014 untuk mensterilkan wilayah-wilayah yang akan dilalui peserta, mengingat acara perlombaan akan dimulai pada pukul 05.00 WIB.
“Mulai pukul 00.00 WIB hari Minggu. personil kami mulai bergerak membersihkan seluruh rute. Kemudian pukul 03.00 WIB seluruh rute ditargetkan steril dari sampah, pukul 09.00 WIB setelah Jakarta Marathon, personel kebersihan akan kembali bergerak membersihan lokasi eks marathon,” ujar Saptastri di Jakarta, Sabtu (25/10).
Selain mengerahkan 750 petugas, Dinas Kebersihan DKI Jakarta juga akan menyiapkan lima penyapu jalan otomatis, tujuh truk sampah, 26 kijang lintas pengawas kebersihan, 14 toilet mobile, empat unit truk tangki air bersih, tiga unit truk tinja, 100 tong sampah roda, 1.000 kantong sampah, dan 750 sapu lidi.
Dengan persiapan-persiapan tersebut, Dinas Kebersihan yakin pada acara tersebut akan bebas dari sampah. Namun, ia juga menghimbau kepada peserta ataupun masyarakat yang berpartisipasi pada acara tersebut untuk sama-sama menjaga kebersihan dengan tidak mebuang sampah di sembarang tempat, mengingat pada pengalaman acara kirab Jokowi lalu, walaupun sudah dipersiapkan secara matang namun masih saja ada sampah yang menumpuk akibat kurangnya kesadaran masyarakat.
“Kami berharap seluruh warga Jakarta khususnya yang akan menyaksikan acara itu untuk menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya,” ujarnya.
Sebagai informasi, Festival Budaya Jakarta Marathon merupakan acara Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang akan diselenggarakan di Monumen Nasional pada 26 Oktober mendatang sejak pukul 05.00-12.00 WIB. Festival Budaya Jakarta Marathon akan  memulai start di Monas menuju Jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk, berputar di Kota Tua. Kemudian, kembali lagi ke Monas, menyusuri Thamrin, Sudirman menuju arah Kuningan, Tendean, dan kembali lagi ke Monas.
Acara tersebut memperlombakan lima kategori. Yakni, Marathon 42,195 kilometer, Half Marathon 21 kilometer, 10K (10 kilometer), 5K (5 kilometer), dan Maratoonz (khusus anak-anak).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengkritik kebijakan Pemprov DKI dalam hal moratorium mal, ia mengatakan kebijkan penghentian izin pembangunan mal sementara tersebut tidak jelas karena sifatnya tidak mengikat dan hanya berdasarkan instruksi gubernur, belum ditingkatkan jadi peraturan daerah.
“Ya saya rasa itu sesaat saja, kita lihat mall tetap terus tumbuh kok. Jadi tidak jelas kebijakan itu berisikan mal-mal baru itu ditunda atau dihentikan pembangunannya,” ujarnya ketika dihubungi, Sabtu (25/10).
Terlebih lagi kebijakan tersebut hanya berlaku di daerah tertentu, seperti Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dibangun mal. Ia meragukan, ketika mal di kedua kawasan tersebut tetap akan menimbulkan kemacetan seperti halnya mal-mal di wilayah lainnya akibat melakukan pelanggaran dalam hal AMDAL serta peraturan zonasi.
Nirwono mengatakan, kalaupun tidak ditingkatkan menjadi peraturan daerah, untuk mengatasi resiko kemacetan yang mungkin terjadi, dapat mengacu kepada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta 2030 yang telah disahkan Desember tahun 2013 lalu. Namun, ia menghimbau perlu diperhatikan secara serius oleh Pemprov DKI agar pembangunan mal di kedua kawasan tersebut sesuai dengan peruntukan dan sudah memiliki kajian AMDAL.
“ Itu bisa cek ulang di RTRW tahun 2030. Bisa cek dua hal, pertama cek mengenai izin mendirikan bangunan di Dinas P2B, untuk peruntukan bisa di Dinas Tata Ruang. Nanti bisa dicek apakah izinnya tepat atau jelas sesuai RTRW, karena sudah diatur di dalam RTRW mengenai zonasi wilayah mana saja yang boleh dibangun mall dan wilayah mana yang tidak. Harus ada ketegasan dari Pemprov untuk itu agar tidak terjadi kesalahan,” ujarnya.
“Kalau ada AMDAL ya bisa diberikan izin, kalau tidak ya tidak boleh, harus tegas,” tambahnya.
Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban (P2B) DKI Jakarta, Putu Indiana mengatakan memang kebijakan penghentian izin pembangunan mal sementara tidak ditingkatkan menjadi perda. Ia mengatakan kebijakan tersebut sifatnya sementara. Kebijakan penghentian izin pembangunan mal sementara dilakukan di daerah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan karena di kedua kawasan tersebut sudah memiliki banyak mal dan mengakibatkan kemacetan sehingga pemerintah lebih berkonsentrasi untuk mengatasi kemacetan dahulu dan menunda pembangunan mal di wailayah tersebut.
“Memang tidak ada Perdanya. Jadi itu sementara dihentikan karena macet kan, jadi kami ingin mengatasi kemacetannya dulu dengan trasportasi missal. Jika sekiranya sudah selesai dan ada pengembang bisa bangun diditu asal tidak buat kemacetan,” ujar Putu ketika dihubungi, Sabtu (25/10).
Ia mengatakan tujuan mengalihkan pembangunan mall ke wilayah timur dan utara adalah sebagai upaya untuk mengurangi penumpukan di wilayah pusat dan selatan karena masyarakat memilih untuk berkunjung ke sana.
“Pemerintah tugasnya untuk mengembangkan pembangunan dan meratakan pembangunan supaya tidak ada penumpukan atau kepadatan. Karena kebanyakan larinya ke pusat dan selatan dan pergerakannya jadi tidak terkendali. Oleh karena itu kita sebarkan di wilayah timur dan utara supaya di wilayah tersebut terdapat fasilitas pendukung juga berupa mall,” ujarnya.
Sementara itu, untuk penyebab kemacetan di wilayah-wilayah tersebut yang terkait dengan pelanggaran AMDAL yang dilakukan oleh pihak mal, Kadin P2B mengaku akan melakukan penertiban dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu.
“Nanti kami akan melakukan survey dahulu oleh TPKB (tim penilai konstruksi bangunan), kalau terbukti tidak ada izin atau ada pelanggaran ya pasti ditertibkan,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid