Jakarta, Aktual.co —Pemprov DKI Jakarta mendorong daerah Jakarta Timur dan Jakarta Utara untuk dibangun pusat perbelanjaan atau mal sebagai akibat dari penghentian izin pembangunan mall sementara di wilayah Jakarta Pusat dan Selatan. Ia beralasan jika dengan didirikan mal, dapat membantu penyerapan tenaga kerja hingga 8000 orang.
“Selama jalan penunjangnya memenuhi syarat karena pendirian mall juga efeknya besar karena bisa menyerap 6000-8000 tenaga kerja. Itu kan sesuatu yang baik. Kalau bangun mal di tengah kota yang gak baik karena bikin macet. Makanya kita dorong daerah berkembang seperti Timur dan Utara,” ujar Ahok di Jakarta, Sabtu (25/10).
Untuk mencegah resiko kemacetan yang terjadi ketika mal di kedua wilayah tersebut beroperasi, pihak Pemprov mewajibkan kepada pihak pengembang yang ingin membangun mall untuk membangun infrastruktur atau fasilitas (rekayasa jalan) agar tidak mengganggu lalu lintas kendaraan lain. 
Selain itu, Ahok juga menginginkan pengembang yang ingin membangun mall untuk memenuhi syarat terkait kajian tata ruang dan sosial. Jika tidak, pihak Pemprov akan menolak pengajuan pembangunan mal tersebut.
Kemudian, untuk di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat yang jumlah mallnya tergolong sangat banyak dan menimbulkan kemacetan, akan diatasi Pemprov dengan membangun Light Rail Transit (LRT) di titik-titik tersebut.
“Jakarta ini sudah padat. Karena jalan yang terbatas, mal-mal tersebut membikin macet. Nah, guna mengatasinya, kami akan membangun light rail transit di titik-titik strategis sebagai terusan dari pembangunan jalur lingkar tak sebidang kereta api atau loop line,” ujarnya.
Ahok juga mengatakan kemacetan mall di Jakarta terjadi karena terkait AMDAL dimana manajemen mall dalam hal dropping penumpang tidak baik.
“Kalau di Singapura itu drop penumpang semua pasti di belakang dan semua mall ada trotoar untuk pejalan kakinya. Nah kalo kita konyol, mall-mall di Sudirman-Thamrin ngedropnya di depan,” ujarnya.
Untuk itu ia mengatakan akan melakukan kajian ulang mengenai kemacetan yang terjadi akibat kemungkinan pelanggaran yang dilakukan mall terkait dengan AMDAL. “Nanti dilihat dulu peraturannya kita lihat yang melanggar ya kita tindak,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga menilai, terdapat beberapa kesalahan pada pusat perbelanjaan modern atau mall yang ada di Jakarta. Pertama, ia menilai bahwa mall di Jakarta tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia mengatakan, jumlah mall di Jakarta yang mencapai 170-an itu sudah melebihi kebutuhan masyarakat.
“Jumlah mall di Jakarta sudah melebihi kebutuhan. Sebenarnya kan kalau di mall itu biasanya ramainya hanya di hari libur seperti Sabtu atau Minggu, tetapi di hari biasa cenderung sepi pengunjung,” ujar Nirwono ketika dihubungi, Sabtu (25/10).
Kedua, ia mengatakan bahwa penempatan lokasi mall tidak dilakukan secara matang sehingga menimbulkan masalah kemacetan. Ketiga, belum dilakukan audit terhadap mall di Jakarta untuk melakukan pengkajian ulang mengenai kesesuaian tata ruang mall dengan peruntukannya, termasuk mengenai zonasi/jarak, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Nirwono mengatakan, sebelum melakukan pembangunan, pengelola mall seharusnya sudah melakukan pengkajian terhadap AMDAL sebagai guna untuk mengurai kemacetan jika mall tersebut sudah beroperasi seperti mengkaji mengenai lahan parkir sehingga tidak ada pengunjung yang memarkir kendaraan di badan jalan dan akses keluar masuk mall agar tidak mengganggu arus lalu lintas kendaraan lain.
“Tindakan apa yang perlu dilakukan pengelola mall untuk mengurai kemacetan itu seperti menyediakan lahan parkir yang cukup sehingga tidak ada pengunjung yang memarkir kendaraan di badan jalan, kemudian akses keluar masuk mall agar tidak ganggu arus lalu lintas kendaraan lain. Selain itu pengaturan jarak karena bagaimana mungkin mall saling berhadapan. Padahal aturan untuk jarak adalah 5 km?” ujarnya.
Nirwono juga mengatakan, belum ada tindakan tegas dari pihak Pemprov DKI untuk melakukan pengawasan dan pengendalian secara ketat. Untuk mall yang terbukti dalam pengoperasiannya ternyata tidak mendukung lingkungan sekitar harus ditindaklanjuti.
“Contohnya di Pejaten Village, Plaza Semanggi dalam akses keluar masuk mall, kemudian mall yang letaknya berdekatan seperti di Senayan dan Kuningan itu harus ditindak. Seperti di Bogor, Giant Ekstra yang belum lama beroperasi langsung ditutup oleh Wali Kota karena belum ada AMDAL. Mereka berani tutup itu. Kalau di Jakarta, beum ada tindakan tegas dari pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian,” ujarnya.
Nirwono juga membuka kemungkinan bahwa terdapat permainan antara pihak Pemprov DKI dengan pengelola mall dalam soal perizinan ataupun pengoperasiannya karena banyak ditemukannya pelanggaran dari pihak pengelola mall yang tak urung diproses oleh pihak Pemprov DKI. Namun, selebihnya ia mengharapkan pihak Pemprov dapat secara tegas untuk melakukan penegakkan peraturan dan pengawasan serta penindaklanjutan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh mall-mall di Jakarta dalam hal AMDAL, IMB atau masalah zonasi.
“Ya bisa saja hal itu terjadi karena pelanggaran bisa kita lihat tapi belum ada tindak lanjut. Oleh karena itu, Pemprov DKI harus evaluasi kembali sudah ketat atau tidak peraturannya? kalau masih ada kekurangan untuk membangun mall ya jangan diizinkan dulu, kalau ada pelanggaran ya harus ditindak,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid