31 Desember 2025
Beranda blog Halaman 42355

Pengamat: Mall Banyak Melakukan Pelanggaran, Pemprov Dihimbau Segera Menindak

Jakarta, Aktual.co —Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga menilai, terdapat beberapa kesalahan pada pusat perbelanjaan modern atau mall yang ada di Jakarta. Pertama, ia menilai bahwa mall di Jakarta tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia mengatakan, jumlah mall di Jakarta yang mencapai 170-an itu sudah melebihi kebutuhan masyarakat.
“Jumlah mall di Jakarta sudah melebihi kebutuhan. Sebenarnya kan kalau di mall itu biasanya ramainya hanya di hari libur seperti Sabtu atau Minggu, tetapi di hari biasa cenderung sepi pengunjung,” ujar Nirwono ketika dihubungi, Sabtu (25/10).
Kedua, ia mengatakan bahwa penempatan lokasi mall tidak dilakukan secara matang sehingga menimbulkan masalah kemacetan. Ketiga, belum dilakukan audit terhadap mall di Jakarta untuk melakukan pengkajian ulang mengenai kesesuaian tata ruang mall dengan peruntukannya, termasuk mengenai zonasi/jarak, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Nirwono mengatakan, sebelum melakukan pembangunan, pengelola mall seharusnya sudah melakukan pengkajian terhadap AMDAL sebagai guna untuk mengurai kemacetan jika mall tersebut sudah beroperasi seperti mengkaji mengenai lahan parkir sehingga tidak ada pengunjung yang memarkir kendaraan di badan jalan dan akses keluar masuk mall agar tidak mengganggu arus lalu lintas kendaraan lain.
“Tindakan apa yang perlu dilakukan pengelola mall untuk mengurai kemacetan itu seperti menyediakan lahan parkir yang cukup sehingga tidak ada pengunjung yang memarkir kendaraan di badan jalan, kemudian akses keluar masuk mall agar tidak ganggu arus lalu lintas kendaraan lain. Selain itu pengaturan jarak karena bagaimana mungkin mall saling berhadapan. Padahal aturan untuk jarak adalah 5 km?” ujarnya.
Nirwono juga mengatakan, belum ada tindakan tegas dari pihak Pemprov DKI untuk melakukan pengawasan dan pengendalian secara ketat. Untuk mall yang terbukti dalam pengoperasiannya ternyata tidak mendukung lingkungan sekitar harus ditindaklanjuti.
“Contohnya di Pejaten Village, Plaza Semanggi dalam akses keluar masuk mall, kemudian mall yang letaknya berdekatan seperti di Senayan dan Kuningan itu harus ditindak. Seperti di Bogor, Giant Ekstra yang belum lama beroperasi langsung ditutup oleh Wali Kota karena belum ada AMDAL. Mereka berani tutup itu. Kalau di Jakarta, beum ada tindakan tegas dari pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian,” ujarnya.
Nirwono juga membuka kemungkinan bahwa terdapat permainan antara pihak Pemprov DKI dengan pengelola mall dalam soal perizinan ataupun pengoperasiannya karena banyak ditemukannya pelanggaran dari pihak pengelola mall yang tak urung diproses oleh pihak Pemprov DKI. Namun, selebihnya ia mengharapkan pihak Pemprov dapat secara tegas untuk melakukan penegakkan peraturan dan pengawasan serta penindaklanjutan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh mall-mall di Jakarta dalam hal AMDAL, IMB atau masalah zonasi.
“Ya bisa saja hal itu terjadi karena pelanggaran bisa kita lihat tapi belum ada tindak lanjut. Oleh karena itu, Pemprov DKI harus evaluasi kembali sudah ketat atau tidak peraturannya? kalau masih ada kekurangan untuk membangun mall ya jangan diizinkan dulu, kalau ada pelanggaran ya harus ditindak,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Rini Soemarno Masuk Kabinet, Pembangunan Ekonomi Indonesia Membahayakan

Jakarta, Aktual.co —‎Pembangunan pemerintahan ke depan akan dibajak oleh agen asing yang menyusup dalam pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Ini terjadi apabila nama-nama seperti Rini Soemarno dan Bambang Bojonegoro masuk dalam kabinet. 
“Pembangunan akan bertolak belakang dengan masyarakat ini sangat membahayakan. Secara cover mereka akan gunakan Trisakti sebagai landasan tapi kebijakannya liberal,” tegas Ketua Koalisi Anti Utang dan Anti Neolib, Dani Setiawan, kepada Aktual.co, Sabtu (25/10).
Menurutnya, komitmen Jokowi sejak awal pemerintahannya adalah menjalankan agenda Trisakti Bung Karno. Dimana agenda ini berlandaskan atas kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi dan kepribadian yang berbudaya melalui revolusi mental.
Komitmen tersebut, lanjut Dani, secara langsung membutuhkan upaya progresif dan transformatif oleh kementerian baru. Bukan sebaliknya, susunan kabinet didominasi kepentingan asing melalui orang-orang beraliran neoliberal. 
“Harus ada orang yang punya pemikiran dan mau melakukan koreksi terhadap sistem pasar, koreksi terhadap sistem neoliberal,” katanya.
Dani menyinggung nama-nama yang lebih pro rakyat seperti Hendri Saparini, Rizal Ramli dan Revrisond Baswir. Pemikiran dan tindakan mereka menurutnya mencerminkan komitmen pembangunan ekonomi rakyat. Namun karena kuatnya kepentingan asing, nama-nama ini tersingkir dari bursa kabinet. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Pengamat : Calon Menteri Versi Romi Bisa Tak Diakomodir Jokowi

Jakarta, Aktual.co —Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti mengatakan bisa saja Presiden Joko Widodo tidak mengakomodir calon menteri yang diajukan oleh kelompok Romahurmuziy (Romi) Cs.
Jika, dalam pelaksanaan muhtamar yang mengeluarkan Romi sebagai ketua umum baru tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART partai berlambang ka’bah itu.
“Bisa ya bisa tidak (calon menterinya diakomodir Jokowi). Sangat tergantung pada sifat kongres/muktamar yang diadakan,” ucap Ray dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (25/10).
Menurut pria yang senang berpenampilaan dengan kopiah hitamnya ini, kalau misalnya terpenuhi semua usur paling tidak minimal dari ketentuan di AD/ART, tentu saja kepengurusan ini dapat dilegalisasi di Kementerian Hukum dan HAM.
“Jika dilihat masih ada kelemahan-kelemahan (legalisasinya), mungkin akan ada kesulitan-kesulitan kecil (kedepannya),” ujarnya.
Oleh karena itu, sambung Rya, apakah proses muktamar yang dilakukan kemarin, di Surabaya oleh kubu Romi memenuhi setidaknya unsur minimal persaratan muktamar?.
“Kalau tidak, ya mungkin jalan Romi untuk duduk tetap dikekuasaan akan sedikit tambah panjang,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid

Rini Soemarno Masuk Kabinet, Agenda Trisakti Jokowi Dibajak

Jakarta, Aktual.co —‎Ketua Koalisi Anti Utang dan Anti Neolib Dani Setiawan menduga agenda Trisakti Presiden Joko Widodo tengah dibajak oleh pihak-pihak tertentu di tingkat internal. Mereka masuk dengan menggunakan berbagai cara untuk memuluskan langkahnya menguasai pemerintahan. 
“Sebenarnya kalau dilihat dari nama-nama yang kembali muncul, khususnya pos kementerian bidang perekonomian, kita bisa katakan, orang-orang yang akan ditempatkan di pos itu tidak punya komitmen untuk jalankan agenda Trisaksi,” tegas Dani kepada Aktual.co, Sabtu (25/10).
Salah satu nama dimaksud adalah mantan pimpinan Tim Transisi Rini Soemarno. Selain itu juga ada nama Bambang Bojonegoro. Padahal yang bersangkutan mempunyai track-record buruk dibidang perekonomian Indonesia. 
Pemikiran dan tindakannya selama ini tidak mencerminkan agenda Trisaksi, agenda yang menjadi komitmen Jokowi sejak pilpres. 
Dani menyayangkan apabila nama Rini dan Bambang nantinya benar-benar masuk dalam kabinet baru. 
“Sangat disayangkan kalau Rini masuk, juga nama Bambang Brojonegroro yang disebut-sebut sebagai Menkeu. Saya kira itu bukan nama akan melaksanakan ekonomi pro rakyat atau agenda Trisakti,” jelasnya.
Apakah nantinya Presiden berlaku tegas dalam menggunakan hak prerogratifnya, Dani ragu. Keraguannya didasarkan atas kemunculan nama-nama calon menteri beraliran neolib di media belakangan dan kedatangannya di Istana Negara. 
“Saya ragu kalau lihat dari info yang beredar sehari dua hari terakhir, termasuk yang dipanggil ke Istana, mereka itu tidak representasikan ekonomi kerakyatan, ekonomi Trisakti. Saya melihat agenda Trisakti akan dibajak oleh orang-orang ini,” tegas Dani.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

800 Personel Polda Metro Jaya Amankan Festival Jakarta Marathon

Jakarta, Aktual.co —Polda Metro Jaya akan mengerahkan sekitar 800 anggotanya untuk mengamankan acara Festival Budaya Jakarta Marathon yang akan diselenggarakan 26 Oktober mendatang. Pengamanan untuk acara tersebut akan dimulai pada hari in,Sabtu (25/10).
“Untuk Jakarta Marathon, Polda Metro Jaya telah menyiapkan 800 personel. Pengamanan dimulai dari H-1,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, di Jakarta, Sabtu (25/10).
Persiapan pengamanan untuk acara tersebut akan dilakukan mulai Sabtu malam di titik-titik yang akan menjadi jalur lintasan lari. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi gangguan atau sabotase yang mungkin saja datang.
“Ini untuk mempersiapkan segala sesuatu yang perlu diantisipasi seperti adanya gangguan-gangguan, sabotase dan lainnya,” ujarnya.Pengamanan mulai dilakukan pada Sabtu malam karena acara berlangsung sekitar pukul 05.00 WIB, dan peseta lari diperkirakan sudah akan hadir di tempat acara pada pukul 04.00 WIB. “Jadi, setengah enam sudah mulai start,” ungkapnya.
Selain itu, pengamanan ketat dilakukan karena acara Festival Budaya Jakarta Marathon merupakan acara besar yang melibatkan hingga 14.000 peserta dari berbagai negara. Ditambah lagi pelari professional hingga pejabat dikabarkan ikut serta dalam acara tersebut, diantaranya pejabat dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hingga Presiden RI Joko Widodo. “Namun, masih tentatif, masih dirundingkan dengan panitia,” ujarnya.
Sebagai informasi, Festival Budaya Jakarta Marathon merupakan acara Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang akan diselenggarakan di Monumen Nasional pada 26 Oktober mendatang sejak pukul 05.00-12.00 WIB. Festival Budaya Jakarta Marathon akan  memulai start di Monas menuju Jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk, berputar di Kota Tua. Kemudian, kembali lagi ke Monas, menyusuri Thamrin, Sudirman menuju arah Kuningan, Tendean, dan kembali lagi ke Monas.
Acara tersebut memperlombakan lima kategori. Yakni, Marathon 42,195 kilometer, Half Marathon 21 kilometer, 10K (10 kilometer), 5K (5 kilometer), dan Maratoonz (khusus anak-anak).

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Calon Menteri Dari Partai Nasdem, Tunggu Kepastian Presiden

Jakarta, Aktual.co —Calon menteri dari Partai Nasional Demokrat seperti Siti Nurbaya, Ferry Mursyidan Baldan dan Enggartiasto Lukita terus mengikuti perkembangan pengumuman kabinet bentukan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang rencananya diumumkan pada Jumat malam.

“Tidak ada persiapan kok. Kami masih saja menunggu informasi pengumuman kabinet ini,” kata Ferry Mursyidan Baldan di Sekretariat DPP Partai Nasdem.

Bahkan di saat-saat pengumuman, sosok yang saat ini tercatat sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Partai Nasdem itu mengaku perasaannya biasa-biasa saja.

“Tak ada perasaan lain, masih biasa saja,” katanya.

Sementara itu suasana di ruang pertemuan Sekretariat DPP Partai Nasdem perlahan menjadi sepi ketika informasi pengumuman menteri kabiner Jokowi-JK batal dilakukan Jumat malam.

Jurnalis cetak dan elektronik serta beberapa pengunjung mulai beranjak dari ruang pertemuan tersebut. Bahkan ketiga calon menteri tersebut terinformasi sementara beristirahat di lantai tiga gedung yang dijadikan sekretariat ini.

“Mereka (Siti Nurbaya, Ferry Mursyidan Baldan dan Enggartiasto Lukita) sementara beristirahat di lantai atas,” kata Damianus Bilo, staf Ketua Umum Partai Nasdem.

Di sisi lain terkait dengan rencana pengumuman kabinet Jokowi-JK kemungkinan akan dilakukan hari Senin (27/10) setelah pada hari Sabtu (25/10) presiden dan wakil melakukan pembahasan mengenai nomenklatur kementerian bersama dengan DPR, dan sehari setelahnya Minggu (26/10) dilaksanakan pengenalan kabinet.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain