Jakarta, Aktual.co — Koalisi Merah Putih membantah memberikan jatah pimpinan komisi ke Koalisi Indonesia Hebat. 
Hal itu dikatakan oleh politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo, di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (23/10).
Menurut wakil bendahara umum Partai Golkar itu, KIH yang meminta kepada KMP jatah pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan.
“Jadi, KIH atau PDIP (pimpinan KIH) mendesak KMP (memberikan jatah komisi), awalnya minta 10 pimpinan komisi (termasuk AKD), (lalu) berkurang menjadi 5. 4 untuk komisi dan 1 AKD. Jadi bukan kita yang memberikan,” kata Bambang.
Pernyataan Bambang berbanding terbalik dengan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Ade Komaruddin. Ade mengatakan memberikan jatah pimpinan Komisi ke fraksi PDI Perjuangan. 
“Kita musyawarah mufakatkan. Dari proses musyawarah itulah (PDIP cs dikasih jatah pimpinan Komisi) kita kan sama-sama di sini (DPR),” kata Ade di gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/10).
Namun dirinya enggan mengatakan, PDIP Cs akan dapat jatah Komisi mana saja. Dia juga tak mau menjelaskan, apakah pimpinan komisi itu hanya diberikan kepada PDIP saja atau juga PKB, NasDem, Hanura ataupun PPP.
Yang jelas, pihaknya akan membicarakan ini kepada PDIP. Soal pembagian di antara partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat, hal itu diserahkan kepada PDIP.
“Yang jelas kita bicara dengan PDIP, soal PDIP bagaimana itu urusan PDIP.”
Ade menambahkan, soal pimpinan komisi, yang jelas pihaknya bakal mengakomodir keinginan PDIP. Yakni memberikan sejumlah kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan.
“Pokoknya kita mengakomodir, kita bagian dari musyawarah tadi,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Selain Ferry Mursyidan Baldan, politisi Partai Nasdem lain, Enggartiasto Lukita juga dipanggil menghadap presiden Joko Widodo. Namun, sama seperti Ferry, Enggar juga mengaku pertemuannya dengan Jokowi-JK di Istana hanya untuk “mengobrol saja”.
“Macam-macam (obrolannya). Berbagai hal soal kenegaraan,” kata Enggartiasto 
Enggartiasto juga mengatakan masih belum tahu soal pengumuman kabinet atau apakah dirinya ditunjuk sebagai menteri. 
“Tunggu saja,” katanya sambil terus tersenyum kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (Kamis, 23/10).
Enggartiasto dikenal luas di kalangan pengusaha properti dan juga menjadi Ketua Kehormatan Real Estat Indonesia (REI). Enggar sendiri dikabarkan bakal menjadi menteri di kabinet Jokowi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Baru empat hari dilantik, Presiden Joko Widodo didemo oleh mahasiswa. Pada hari ini, Kamis (23/10) Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Bung Karno (KBM-UBK) menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta.
Mahasiswa meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat merealisasikan konsep Trisakti ke dalam pemerintahan yang akan dijalankannya lima tahun ke depan.
“Kami mendesak presiden Jokowi jalankan Trisakti seperti yang pernah dijanjikan pada masa kampanye Pilpres 2014,” ungkap Valen selaku koordinator aksi.
Para pendemo juga menyuarakan, seharusnya Jokowi memilih menteri-menteri kabinet yang anti neoliberalisme
“Jokowi jangan memilih orang-orang yang neolib. Kalau itu tidak dilakukan, Jokowi berarti omong kosong. Jangan-jangan Jokowi tidak tahu apa itu Trisakti. Ini harus dipertanyakan,” tambah Valen.
Selama ini penderitaan rakyat akibat pemerintah bekerjasama pada pemodal asing dan meninggalkan kedaulatan bangsa.
“Hanya dua persen masyarakat Indonesia yang bisa mengenyam pendidikan tinggi. Kenapa Papua, Aceh, Maluku ingin merdeka? Karena kita tidak berdaulat dengan banyaknya undang-undang yang menindas rakyat. Akibatnya hasil alam kita dikeruk asing,” demikian Valen.
Sekedar diketahui, unjuk rasa mahasiswa yang pertama di masa pemerintahan Jokowi ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian Polsektro Gambir dan Polrestro Jakarta Pusat. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Nasional Demokrat, Ferry Mursyidan Baldan mengklaim hanya mengobrol saja dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara dan tidak menyebut secara pasti mengenai pengumuman susunan kabinet.
“Biasa-biasa saja. Kami hanya mengobrol saja,” kata Ferry Mursyidan Baldan kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/10).
Menurut Ferry yang juga sebagai Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem pada Pemilu 2014, obrolan yang dibicarakan adalah beragam masalah seperti terkait pelayanan dan proteksi atau perlindungan kepada rakyat.
Ketika dibicarakan mengenai pengumuman susunan kabinet atau penunjukkan sebagai menteri, Ferry hanya menyatakan tidak tahu mengenai hal tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, Presiden Joko Widodo tak bisa mengumumkan kabinet pemerintahannya sebelum ada pandangan dari DPR, terkait surat perubahan nomenklatur kabinet yang diserahkan Jokowi ke DPR, Rabu (22/10) kemarin.
“Harus tunggu tujuh hari sesuai UU,” kata Bambang di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (23/10).
Bahkan, kata dia, pimpinan tidak bisa memberikan pertimbangan pada Presiden karena belum ada Alat Kelengkapan DPR (AKD). Sebab, kata dia, ini merupakan ranah atau wewenang dari Komisi II DPR untuk membahas nomenklatur.
“Ketua DPR harus ingatkan ke Presiden,” kata Bambang.
Bambang meminta pimpinan DPR mengingatkan Presiden agar tidak boleh umumkan kabinetnya sekarang.
“Kalau setelah tujuh hari tidak ada pertimbangan (dari DPR), baru bisa diumumkan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: