Jakarta, Aktual.co — Politikus PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, penundaan pengumuman nama-nama menteri lantaran Presiden Jokowi tidak ingin ada  menteri yang nantinya terjerat kasus korupsi.
“Karena ini untuk kebaikan bersama. Karena dalam waktu yang lalu ada tiga menteri yang terjerat kasus korupsi,” kata Pramono di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (23/10).
Menurutnya, kehati-hatian pemerintah dalam menentukan kabinetnya dengan berkonsultasi kepada KPK dan PPATK adalah peringatan bagi para politisi agar berhati-hati terhadap rekam jejak mereka masing-masing.
“Jangan nanti kemudian, rekam jejak itu bisa terhapuskan. Ini yang kemudian sangat positif dari proses yang dilakukan pak Jokowi,” kata dia.
Pramono menjelaskan, dalam pemilihan kabinet Jokowi tidak sendiri, melainkan bersama JK.
“Mereka membuat rumusan kabinet dengan intens,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun memperkirakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Romahurmuziy atau Romi, tidak mendapatkan jatah menteri dari kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla lantaran PDI Perjuangan kemungkinan mengabaikan nama-nama calon menteri yang sebelumnya diajukan.
Dia mengatakan, salah satu faktor penyebabnya adalah campur tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Dalam konteks nama yang diajukan oleh kelompok Romi, dimungkinkan Mega tidak akan respek. Dan tak bisa dipungkiri lagi Megawati lebih dekat dengan Mbah Moen,” kata Ubed, Kamis (23/10).
Jika benar terealisasi, kata dia, maka pola politik yang dimainkan oleh PDIP sangat ekstrem dengan memutuskan meninggalkan Romi Cs. Namun, pada akhirnya membutuhkan komunikasi politik yang harus dilakukan Presiden Jokowi.
“Leadership Jokowi akan teruji dalam tarik-ulurnya kabinet ini,” kata dia.
Sementara itu, politisi PDIP Aria Bima mengatakan, untuk pos menteri bagi PPP, akan diputuskan setelah ada pembicaraan dengan Ketua Majelis Syariah KH Maemun Zubair.
“Masih nunggu Mbah Moen,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pramono Anung politisi senior mengungkapkan alasan kenapa Jokowi menunda pengumuman kabinet.
Dia mengatakan Jokowi mungkin akan memilih calon menteri sebaik mungkin agar tidak lagi menteri aktif terlibat korupsi seperti pemerintahan yang lalu.
Kata dia, perlu yang menjadi catatan maju yang dilakukan presiden Jokowi adalah langkah melibatkan lembaga yang notabene selama ini tidak dilibatkan.
“Nah, kalau kalau setelah itu terlambat 1-2 hari harusnya bisa dipahami karena toh untuk kebaikan bersama. Kita belajar dari pengalaman lalu ketika perjalanan ada 3 menteri aktif yang terkena tindak pidana korupsi,” ungkapnya, di Gedung DPR, Senayan, Kamis (23/10).
Dengan demikian, melihat rekam jejak itu sangat diperlukan dalam pembentukan sebuah kabinet. “Wajar saja Presiden masih memerlukan waktu dalam memutuskan siapa menteri-menteri yang akan bekerja bersamanya,” sergahnya.
Oleh karena itu, mudah-mudahan ini pelajaran baru bagi semua dan ini peringatan bagi para politisi bahwa rekam jejak itu menjadi sangat penting bagi siapapun. “Jangan menganggap rekam jejak bisa terhapuskan, ini hal yang sangat positif dari proses yang dilakukan oleh pak Jokowi-JK,” kata anggota DPR Fraksi PDIP itu,” tambah dia.
Seperti diketahui, dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ada 3 menteri yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Yakni mantan Menpora Andi Mallarangeng, mantan Menteri ESDM Jero Wacik, dan mantan Menag Suryadharma Alie.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Joko Widodo (Jokowi) batal mengumumkan kabinet di Pelabuhan Tanjung Priok semalam (Rabu, 22/10). Diduga, pengunduran ini karena peringatan dari KPK bahwa ada delapan menteri yang bermasalah.
Alif Kamal, Staf Deputi Politik KPP PRD mengatakan, sejak kampanye pemilihan presiden tahun 2014, kata Trisakti seakan setiap saat menjadi bahan perbincangan rakyat Indonesia. 
Bukan apa-apa, kata Trisakti menjadi jualan dari kedua calon presiden yang menjadi kontestan dalam pemilihan presiden kali ini. 
“Kata Trisakti menjadi pamungkas manakala pada saat Presiden Jokowi menjadikannya sebagai inti dari Pidato Kenegaraan pertama beliau pada saat mengambil sumpah menjadi Presiden di forum sidang MPR,” kata Alif dalam keterangan pers yang diterima Aktual.co, Kamis (23/10).
Trisakti sendiri memiliki ruh kedaulatan politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Hal ini mengandung makna besar apalagi diucapkan dalam forum besar sekelas sidang MPR dan dihadiri oleh beberapa kepala negara sahabat. 
“Bagi Presiden Jokowi dan pemerintahannya kedepan akan terus menuai dukungan dari rakyat ketika cita-cita Trisakti menjadi ruh dari jalannya pemerintahan akan tetapi akan menjadi “senjata makan tuan” ketika ruh Trisakti justru jauh dari pemerintahan Jokowi-Jk,” ujarnya.
Catatan awal bagi Pemerintahan Jokowi-JK adalah penempatan orang-orang yang akan dipilih menjadi Menteri dalam kabinet. Hal ini penting mengingat cerminan dari program pemerintahan akan terlihat dengan siapa yang terpilih dalam kebinet Jokowi-JK. 
“Karena semangat Jokowi-JK adalah semangat Trisakti maka struktur kabinetnyapun harus mencerminkan semangat Trisakti. Orang-orang yang selama ini disinyalir menjadi agen komprador neoliberal harusnya tidak masuk dalam urutan kandidat menjadi menteri,” imbuhnya.
Pesan Bung Karno,”dalam perjuangan habis-habisan mendatangkan Indonesia Merdeka, kaum Marhaen harus menjaga agar jangan sampai nanti mereka yang kena getahnya, tetapi kaum borjuis yang memakan nangkanya”, dalam artian sebagian besar rakyat Indonesia yang menaruh harapan besar dengan memilih Jokowi-Jk tidak lagi hanya menjadi “Pengupas Nangka”.
“Semoga cita-cita Jokowi-JK tentang Trisakti betul-betul menjadi Trisakti bukan malah menjadi Trisakit,” demikian Alif.

Artikel ini ditulis oleh: