Jakarta, Aktual.co —  Mantan Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, Yunus Husain menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi menindaklanjuti calon pembantu Presiden Jokowi yang telah diberi tanda merah dan kuning.

“Kalau memang ada indikasi ya harusnya ditindaklanjuti (merah-kuning itu) ya dua-duanya itu lah,” kata Yunus yang baru saja melengkapi berkas milik Bupati Karawang, Ade Swara, di Gedung KPK, Jumat (24/10).

Meski begitu, dia mengapresiasi langkah Jokowi yang telah melibatkan KPK dan PPATK dalam memeriksa rekam jejak para calon pembantu presiden itu. Sebab dia menyebut, hal tersebut lebih baik diantisipasi dari pada harus menindak setelah para menteri itu menduduki jabatan sebagai pembantu presiden.

“Ya biar terpilih menteri yang integritas lah, terutama itu ya, biar nanti kalau sudah jalan itu tidak ada masalah, kan lebih baik mencegah.”

Dia bahkan menyebut, langkah Jokowi yang telah melibatkan KPK untuk menseleksi menterinya itu juga bagus untuk membuat benteng dari lawan-lawan politiknya. “Ya kita harus sambut ide positif, perlu didkukung dong,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Mantan Juru Bicara Presiden KH Abdurahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi mengatakan kalau politikus PKB, Marwan Jafar tak layak dipilih sebagai calon menteri, apalagi dijadikan menteri.
Sebab, kata dia, Marwan melakukan korupsi intelektual. Seperti yang pernah dilakukan Anggito Abimanyu, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unversitas Gadjah Mada (UGM) yang juga Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.
“Marwan Jafar melakukan plagiator,” kata Adhie Massardi di Jakarta, Jumat (23/10).
Korupsi intelektual, kata Adhie, adalah kegiatan yang merusak integritas, intelektualitas dari berbagai bidang, termasuk dalam bidang akademik, seperti menciplak tulisan orang.
“Saya berharap Presiden Joko Widodo dalam memilih calon menteri harus memperhatikan track record. Track record, tidak hanya masalah korupsi, tapi juga tidak memilih calon menteri yang melakukan korupsi intelektual,” kata dia.
Dia mengatakan, bila Marwan tetap dipilih sebagai calon menteri yang pernah melakukan korupsi intelektual, tentu akan berpengaruh pada kinerjanya.
“Jadi baiknya Jokowi tidak memilih calon menteri yang melakukan korupsi intelektual,” kata dia.
Marwan dikabarkan termasuk salah satu calon menteri di kabinet Jokowi-JK. Dia disebut-sebut sebagai calon Menteri Infrastruktur dan Perumahan Rakyat.
Marwan adalah Ketua Fraksi PKB DPR periode 2009-2014. Selama menjadi anggota Dewan, Marwan aktif memperjuangkan kebijakan untuk kesejahteraan warga Nahdlatul Ulama.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo belum mengumumkan menteri, pimpinan lembaga negara termasuk Jaksa Agung. Posisi dan tugas yang ditinggal Basrief Arief karena masa jabatan habis sering berakhirnya tugas Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden, dilaksanakan oleh Andhi Nirwanto, Wakil Jaksa Agung.

Lantas ketika disinggung apakah Presiden Jokowi akan menunjuk Andhi sebagai Jaksa Agung? Dia mengatakan bahwa hal tersebut adalah wewenang seorang presiden. Dia juga mengatakan, lebih cepat lebih bagus jika Jokowi segera mengumumkan Jaksa Agung baru.

“Itu hak presiden, tapi lebih cepat lebih bagus,” kata Andhi kepada wartawan usai Salat Jumat di Kejaksaan Agung, Jakarta, (24/10).

Saat ini Andhi tengah menjalankan tugasnya sebagai Pelaksana Tugas Jaksa Agung. Menurutnya, tugas dan wewenang yang dijalankan itu sesuai pasal 36, 37, 38 Undang-undang Kejaksaan. “Di sana lengkap, mulai tugas dan wewenangnya,” kata Andhi.

Sebelumnya sejumlah nama digadang-gadang untuk menjabat Jaksa Agung. Mulai dari kalangan internal maupun eksternal Korps Adhyaksa itu. Dari internal, selain Andhi beredar nama Widyo Pramono selaku Jampidsus Kejagung saat ini. Dari eksternal ada yang menyebut Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnaen, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, M. Yusuf, hingga bekas Ketua PPATK Yunus Husein.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby