Jakarta, Aktual.co —Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah kabar ada warga Kampung Pulo, Jakarta Timur yang belum didata terkait relokasi ke rumah susun.
Bahkan dia mengaku heran, lantaran menganggap semua penduduk Kampung Pulo sudah didata. Mengingat relokasi itu terkait dengan upaya Pemprov DKI untuk mengebut normalisasi Sungai Ciliwung.
“Belum didata? Sebenernya sih udah didata semua tapi ada orang yang ngerasa belum didata. Udah heboh begitu di sana, Jatinegara aja udah dibongkar,” ujar Ahok di Balaikota DKI, Rabu (5/11).
Kalaupun memang benar ada warga yang belum didata, Ahok mengatakan akan memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum untuk segera melakukan pendataan kembali. 
Meski membantah ada warga yang belum didata, Ahok mengakui kalau masih banyak warga Kampung Pulo yang masih ngotot minta ganti rugi atas tanah dan bangunan tempat tinggal mereka sebelum direlokasi. 
Mantan Bupati Belitung Timur itu justru menganggap permintaan ganti rugi dari warga Kampung Pulo adalah tidak masuk akal. 
Alasannya, warga selama ini menempati lahan milik Pemprov DKI.
Ketimbang memberi ganti rugi, kata Ahok, Pemprov DKI akan memberikan uang kerohiman saja ke warga yang sudah tinggal dalam waktu lama di Kampung Pulo.
Meskipun di Peraturan Gubernur sudah disepakati bahwa tidak ada kebijakan uang kerohiman.
“Tapi kita temuin kasus mereka udah tinggal berpuluh puluh tahun, ada yang ngaku punya surat juga. Nah makanya kita bayar,” ujarnya.
Meski menyetujui memberi uang kerohiman, Ahok sendiri mengaku merasa lucu karena surat yang dimiliki warga sebagai dasar untuk meminta ganti rugi juga ‘surat bodong’ yang didapat lewat ‘bawah tangan’.
“Lucu juga kan surat yang belinya di bawah tangan itu bisa jadi patokan. Masa jual tanah negara bisa dapat ganti rugi. Nah itu yang jadi masalah,” jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, saat Aktual.co menyambangi Kampung Pulo, didapati ada warga yang mengaku belum didata terkait relokasi ke rusun.
Nurdin (35) salah satu warga di RT 16/RW 02 Kampung Pulo, salah satu yang mengaku belum didata. Selain itu, dia juga mengungkapkan kalau warga sebenarnya tak keberatan dipindah ke rusun asal mendapat ganti rugi yang sesuai dari Pemprov DKI. 
“Kita setuju saja, tapi dibayar dulu, baru warga mau pindah. Kalau ga dibayar warga mana mau pindah, lah mereka kan sudah puluhan tahun tinggal di sini,” ujar Nurdin kepada Aktual.co, di Jakarta, Senin (3/11).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan mendukung penaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Dia beranggapan kalau Pemerintah Pusat tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, maka nilai tukar rupiah akan terus melemah.
“Kalau nggak mau naikkan itu dollar bisa sampai Rp13 ribu – Rp14 ribu. Kita sudah defisit (neraca perdagangan dan anggaran), makanya ini harus dinaikkan,” ujar Ahok di Balaikota DKI, Rabu (5/11).
Lagipula dia menilai penggunaan BBM bersubsidi di Jakarta sering tidak tepat sasaran. Karena lebih banyak digunakan  kendaraan pribadi ketimbang kendaraan umum. 
Sebagai solusi untuk menyikapi kenaikkan BBM, mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku telah mempersiapkan beberapa hal. Seperti memaksimalkan transportasi umum dengan penambahan bus tingkat dan bus Transjakarta. 
Selain itu, Pemprov DKI juga akan memperluas pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai pelengkap dari Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang telah diterapkan di Jakarta.
“Yang penting kita siapin ini aja KIP dan KIS. Terus kita siapin bis tingkat sama Transjakarta yang ga begitu naik harganya. Itu yang penting, terus kami juga mesti kerja dengan baik menekan inflasi, terutama kebutuhan pokok,” ujarnya.
Sebagai informasi, isyarat mengenai kenaikan BBM bersubsidi telah diberikan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Harga BBM bersubsidi akan dinaikkan setelah pendistribusian KIP dan KIS usai dilaksanakan.
“Ya semestinya begitu,” ujar Jusuf Kalla di Kementerian Dalam Negeri, Selasa (4/11) kemarin.
Ia juga merencanakan kenaikan harga BBM berubsidi akan dilakukan pada bulan November ini. “Pokoknya bulan inilah,” ujarnya.
Sebagai solusi, JK mengatakan akan mengalihkan subsidi BBM ke bidang kesejahteraan rakyat seperti KIP dan KIS. “Kenaikan BBM kan mengalihkan subsidi dari konsumtif ke produktif, salah satu pengalihannya ke kesejahteraan sosial masyarakat.” 

Artikel ini ditulis oleh: