Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, menegaskan bahwa penegakan hukum akan berjalan untuk mengusut delapan calon menteri yang terindikasi kasus dugaan korupsi.
“Posisi KPK adalah lembaga independen dan lembaga hukum yang lebih memfokuskan pada pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, kita tetap bekerja secara profesional,” ujar Abraham Samad, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/10).
Bahkan, Abraham menegaskan, biarpun Presiden Joko Widodo tetap mengangkat ke-delapan Menteri itu, KPK tak segan untuk tetap mengusutnya.
“Pastilah kabinet itu akan mencerminkan, dibaca oleh masyarakat sebagai pemerintahan yang kurang bersih, begitu. Sederhana saja,” kata dia,
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, bahwa ada delapan menteri yang tidak direkomendasikan alias diberi tanda merah oleh KPK dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Wakil Ketua KPK, Zulkarnain menegaskan bahwa calon menteri yang diberi tanda merah terindikasi terlibat dalam kasus dugaan korupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Istana Negara mengangkut puluhan wartawan yang sedang meliput di Istana Kepresidenan ke Tanjung Priok yang disebut-sebut bakal menjadi lokasi pengumuman kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.
Biro pers Istana Negara belum mengetahui persis agenda kegiatan presiden sehingga mewajibkan wartawan untuk menaiki bus dan caravan.
Sebelumnya, Biro Pers Istana sempat menyebutkan bahwa apabila Jokowi akan mengumumkan kabinetnya, wartawan akan diarahkan ke “tempat khusus”.
Sejak Selasa (21/10) sore, lokasi di Dermaga 300, Terminal III, Tanjung Priok disebut-sebut akan menjadi tempat khusus yang disiapkan Jokowi untuk mengumumkannya.
Dugaan itu menguat setelah adanya panggung yang didirikan di tempat itu. Pasukan Pengamanan Presiden pun sudah bergerak dari Istana ke Tanjung Priok.
Pascadilantik, Presiden Jokowi sudah memanggil orang ke Istana. Mereka adalah Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono, mantan KSAD Ryamizard Ryacudu, cendekiawan muslim Komaruddin Hidayat, dan mantan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung.
Selain itu, Jokowi juga memanggil Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Ketua DPP Partai Nasdem Siti Nurbaya, dan pakar hukum tata negara Saldi Isra.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah jika nama-nama calon menteri bertanda merah yang beredar dimedia keluar dari KPK. 
“Sekali lagi saya bilang, bahwa posisi KPK tidak dalam posisi menjelaskan berapa jumlah dan siapa nama-nama itu,” ujar Ketua KPK, Abraham Samad, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/10).
KPK sambung dia, hanya berhak memberikan catatan berupa rekam jejak terhadap beberapa menteri yang diindikasikan terlibat dalam kasus dugaan korupsi.
“Sekali lagi bahwa posisi KPK berikan saran, memberikan rekomendasi agar Republik ini dipimpin oleh pimpinan yang bersih, berintegritas. Para pejabat publik yang ada di Republik ini haruslah orang-orang yang di jamin mempunyai integritas yang dapat dipertanggungjawabkan di masyarakat,” kata Abraham.
Ia mengatakan, urusan rekomendasi tersebut diterima atau tidak oleh Presiden Joko Widodo, hal itu bukan lagi urusan KPK.
“Seperti saya sudah jelaskan bahwa kita menghargai hak prerogatif presiden. Tapi tentu kita punya argumen-argumen juga, punya posisi yang akan kita tentukan di kemudian hari ketika nama-nama itu dilantik ya,” lanjutnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo sendiri menyebutkan bahwa ada delapan nama calon menteri yang tidak direkomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Sebelumnya, eks Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto  murka terhadap beberapa pihak termasuk media yang berspekulasi terkait nama-nama yang masuk di kabinet Jokowi-JK.
Menurut Putra dari Almarhum Theo Syafei ini, pihak atau media yang berspekulasi ini dinilai melanggar rahasia negara. “Dokumen dari KPK dan PPATK ke presiden itu adalah rahasia negara,” ujar dia. 
Pernyataan keras Andi Widjajanto ini menanggapi adanya penyebutan nama mantan Kepala Tim Transisi Rini Soemarno yang disebut-sebut tak mendapat catatan hijau dalam nama calon menteri kabinet Jokowi-JK.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby