Jakarta, Aktual.co — Tim investigasi kasus penyimpangan asimilasi bekas Wali Kota Bekasi, Mochtar Muhammad terlebih dahulu menyerahkan hasil invesitigasi ke Kanwil Jawa Barat, baru kemudian akan menyerahkan hasil tersebut ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, di Jakarta.
Demikian disampaikan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Handoyo Sudrajat saat dihubungi, Rabu (5/11).
“Kan laporannya ke Kanwil dulu, baru nanti ke kita yang di pusat (Jakarta). Jadi sampai hari ini saya memang belum tahu seperti apa temuan tim di lapangan,” kata dia. 
Menurut dia, sebelum pihak Kanwil menyerahkan hasil temuan tersebut kepada pihak Direktorat, akan dilakukan pengolahan dan pembuatan kesimpulan terlebih dahulu. Diharapkan dari hasil laporan yang diserahkan oleh Kanwil dapat langsung dibuatkan kebijakan untuk menyikapi laporan tersebut, terkait langkah administratif selanjutnya.
“Akan dilihat dulu bagaimana hasilnya. Kalau bisa ditindaklanjuti, akan langsung ditindaklanjuti,” kata dia.
Dari hasil tersebut, sambung dia, apakah masih perlu ditelusuri kembali, maka tidak menutup kemungkinan pihaknya akan membentuk tim dari pusat untuk memeriksa dan mendalami temuan tersebut.
Kementerian Hukum dan HAM melakukan investigasi untuk mendalami penyimpangan yang terjadi hingga membuat terpidana korupsi Mochtar Muhammad bisa keluar dari LP Sukamiskin.
Keberadaan Mochtar di salah satu rumah makan di bilangan Jakarta Selatan pada Senin (27/10) lalu dianggap sebagai sebuah kesalahan meskipun saat itu mantan Wali Kota Bekasi tersebut dalam pengawalan petugas LP.
Berdasarkan temuan awal, diduga kuat ada penyimpangan dalam proses asimilasi Mochtar yang membuatnya dapat keluar dan pergi jauh dari LP. Penyimpangan ini yang kemudian didalami dengan membentuk tim khusus dan langsung diterjunkan ke LP Sukamiskin.
Selain melakukan investigasi, pihak Kementerian Hukum dan HAM pun melakukan tindakan tegas dengan mencabut hak asimilasi Mochtar Muhammad. Selain itu disebutkan bahwa nantinya penerapan sanksi tegas juga akan diberikan jika ada pegawai LP yang melakukan penyimpangan dalam tugasnya terkait peristiwa ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengingatkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk tidak membuat sesuatu yang berpotensi inskunstitusional.
“Jangan ciptakan masalah yang berpotensi inkonstitusional. Sebab ini negara, tidak boleh main-main. Anda boleh main-main bikin ormas tandingan, bikin parpol tandingan, tapi begitu masuk kedalam institusi negara, tidak boleh,” kata Fahri di Jakarta, Rabu (5/11).
Meskipun Koalisi Indonesia Hebat (KIH) maupun Koalisi Merah Putih (KMP) sama-sama menyatakan optimismenya konflik di DPR segera berakhir, namun hingga kini belum jelas seperti apa kompromi yang disepakati nantinya.
“Semua peluang ada. Selama ini juga kita bicara baik-baik. Ini mediumnya kan banyak,” kata Fahri.
Menurut dia salah satu prasyarat berakhirnya konflik dan tercapainya musyawarah mufakat adalah seluruh fraksi KIH terlebih dulu menyetorkan nama-nama anggotanya untuk ditempatkan di AKD.
“Sudahlah, duduk dulu di dalam,” imbuhnya. Apabila seluruhnya telah masuk, maka musyawarah baru bisa dilakukan dari dalam AKD itu sendiri. Termasuk, kemungkinan kocok ulang pimpinan AKD.
Menanggapi munculnya alternatif solusi konflik berupa penambahan jumlah pimpinan, baik di komposisi pimpinan DPR maupun komisi dan badan-badan, Fahri menilai bahwa hal tersebut bukanlah solusi instan. Sebab penambahan pimpinan harus merubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Proses pembentukan UU tidak mungkin cepat.
“Karena harus masuk prolegnas dulu, terbentuknya pansus atau panja kemudian pembicaran tingkat pertama kemudian tingkat kedua. Dan itu semuanya bersama eksekutif,” katanya.
Penambahan pimpinan tersebut, sambung politisi PKS ini, juga tidak bisa dilakukan lewat penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang prosesnya bisa dalam hitungan hari.
“Perppu tidak berlaku surut, dan berpotensi menciptakan konflik. Jadi anda mau memperpanjang konfliknya atau menyelesaikan masalah. Kalau masuk selesaikan masalah, masuk saja dulu ke AKD,” pungkasnya.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Meski Presiden Joko Widodo tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menseleksi Jaksa Agung. Namun, lembaga tersebut siap bekerja sama dengan Presiden Jokowi dalam pemilihan Jaksa Agung yang baru.
Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan, pihaknya siap untuk bekerja sama dalam proses pemilihan Jaksa Agung. Terlebih lagi, sejak tahun 2012 lalu KPK sudah membuat nota kesepahaman dengan lembaga Kejaksaan Agung dan Kepresidenan terkait proses seleksi Jaksa Agung.
“Ya tentu kita siap untuk bekerja sama dengan Presiden. Lagipula memang sudah ada nota kesepahaman antara kami dengan Kejaksaan dan Presiden,” kata Zulkarnain ketika dihubungi, Rabu (5/11).
Menurut dia, nota kesepahaman yang ada tinggal diteruskan dan ditingkatkan pelaksanaannya untuk mendapatkan Jaksa Agung yang bisa memberikan warna baru di lembaga tersebut.
Zulkarnain berpendapat, Jaksa Agung baru nanti cakap dalam bidang hukum. Dimana orang tersebut memahami dan menguasai betul aspek-aspek hukum baik itu pidana maupun perdata.
“Tentu kita berharap Jaksa Agung terpilih nantinya juga mengetahui dan memahami isu-isu hukum yang berkembang dan tengah berlangsung saat ini,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby