Jakarta, Aktual.co — Kementerian Dalam Negeri dinilai melanggar Undang-Undang jika tetap kukuh melantik Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tanpa persetujuan DPRD DKI.
Karena jika mengacu pada Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) no 1 Tahun 2014, maka pengangkatan Gubernur harus melalui persetujuan DPRD. 
Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menanggapi pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo yang ingin Ahok dilantik jadi Gubernur DKI definitif pada 18 November 2014. 
“Kalau menjadi wagub sih (Ahok) sudah menjalankan tugas-tugas. tapi kalau untuk jadi Gubernur kan ada aturannya melalui perpu, jadi harus dipilih oleh DPRD. Kan sudah berlaku Perpu-nya,” kata Fadli, di Jakarta, Selasa (4/11) kemarin.
Karena itulah dia menilai Kemendagri menyalahi aturan jika melantik Ahok tanpa persetujuan DPRD DKI.
“Tidak boleh, itu pelanggaran terhadap Undang-Undang. Selain melangkahi DPRD DKI, ya melangkahi UU. Itu sudah ada aturannya,” paparnya. 
Sebelumnya Ahok telah yakin dirinya bakal dilantik 18 November. “Kalau lihat dari prosedur dan hasil Bamus-nya mereka (DPRD DKI), mungkin tanggal 18 November pelantikan,” kata dia beberapa waktu lalu.
Ahok mengatakan saat ini seluruh fraksi di DPRD DKI sudah setuju. Kalau tak ada lagi protes dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M. Taufik, Ahok yakin di tanggal 18 nanti dirinya jadi Gubernur DKI definitif.
“Kalau dia nggak macam-macam tanggal 18 November pelantikan sebetulnya. Kita tunggu saja, kalau dia nggak mau lantik, Mendagri yang lantik. Pak Jokowi bilang dilantik di Istana saja kalau gitu,” seloroh Ahok sembari tertawa.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengganti Direksi PD Dharma Jaya, lantaran kinerja buruk dan diduga jadi sarang korupsi. 
Tak tanggung-tanggung, demi merombak total Dharma Jaya, Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal mengganti seluruh jajaran direksinya.
“Dharma Jaya itu perusahaan paling bangkrut. Kita mau ganti semua direksinya,” ujarnya  di Balaikota DKI, Rabu (5/11).
Sebagai penggantinya, Ahok mengaku akan memasukkan orang-orang yang dinilai kompeten di bidangnya, terutama soal sapi.
Kebijakan tegas itu, diakuinya sebagai bentuk keseriusan DKI dalam menangani masalah sapi. “Mau nanganin mafia sapi yang belum dibuktikan.” 
PD Dharma Jaya merupakan perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta yang bertugas untuk menyediakan dan menampung ternak potong, mengelola rumah pemotongan hewan, penyediaan tempat penyimpanan daging dan pendistribusian sekaligus pemasaran daging.
Sebenarnya, saat Presiden Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur DKI, Dharma Jaya juga sempat akan ditutup. Karena diduga jadi sarang praktik korupsi, menyusul data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tahun buku 2010/2011 yang mengungkapkan ada 14 temuan dengan indikasi kerugian negara senilai Rp 4,9 miliar dari pemeriksaan PD Dharma Jaya.
Selain terindikasi kuat korupsi, Dharma Jaya ternyata juga tak pernah memberi sumbangan satu rupiah pun ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI.
Sedangkan di masa Ahok sekarang, persoalan di PD Dharma Jaya kembali mencuat saat Ahok mendatangi KPK untuk menyampaikan soal dugaan korupsi di Pemprov DKI. Termasuk di BUMD DKI.
Nah, di situlah Dharma Jaya ikut tersebut. Yakni terkait suplai dan distribusi daging sapi untuk wilayah DKI Jakarta.
Pemprov DKI pun menggandeng KPK untuk mengusut kasus itu dan bersedia menyuplai data yang diperlukan untuk penyelidikan. 
Saat itu Ahok menuturkan kalau pihaknya belum sampai membicarakan besaran korupsi ke KPK. 
“Kita kemarin sinkronin data dulu. Saya salut data mereka (KPK) lengkap. Kalau mereka perlu data apa saja kita siapkan, mau geledah silahkan. Mau nangkap pejabat korup juga tidak akan kami halangi,” ujarnya.
Melanjuti pernyataan Ahok, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga mengatakan sebagai tindak lanjut kerjasama Pemprov DKI-KPK, keduanya sepakat membentuk tim untuk mengusut kasus tersebut.
Nantinya, penyidik KPK dan tim Pemprov DKI akan diturunkan untuk mengawal proses pendistribusian daging sapi. Mulai dari peternakan sapi di daerah asal, pengiriman, pemotongan, pengemasan, hingga pendistribusian ke pasar.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan prosedur, supaya terjadi keseimbangan dalam hal harga dan kualitas serta stok daging sapi yang mencukupi.
“Kalau kami tidak berantas mafia bersama KPK, nantinya harga sapi tinggi, stok (daging) tidak terpenuhi, distribusi sembarangan, dan lainnya. KPK mau mengawal supaya stok sapi terjamin bersih dan safety stock (terjamin keamanannya),” ujar Heru di Jakarta beberapa waktu lalu.

Artikel ini ditulis oleh: