Jakarta, Aktual.co — Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, atas vonis terdakwa Hendra Saputra alias Hendra OB yang merupakan terpidana kasus videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Kepala Hubungan Masyarakat Pengadilan Tinggi DKI Muhammad Hatta menyebut, mereka telah memutuskan menolak banding jaksa. Namun, mereka akan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 27 Agustus lalu, dan menyatakan Hendra tetap bersalah.
“Menolak permohonan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan,” kata Hatta melalui melalui pesan singkat kepada awak media, Rabu (22/10).
Hatta mengatakan, putusan itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Chairil Anwar pada 9 Oktober lalu. Sementara itu, salah satu anggota tim kuasa hukum Hendra, Ahmad Taufik, mengaku kecewa dengan putusan pengadilan tingkat dua itu. Sebab, dia ingin kliennya bebas murni.
“Kalau putusan kita enggak bisa menolak. Maksudnya kita berharap Hendra bebas, karena dari salah satu hakim menyampaikan dissenting opinion pada waktu sidang menginginkan Hendra bebas,” kata Taufik saat dihubungi secara terpisah.
Taufik mengaku, tim penasihat hukum bakal berkonsultasi lebih dulu dengan Hendra sebelum menentukan langkah selanjutnya. Namun dia juga masih pikir-pikir apakah bakal mengajukan kasasi atau tidak. Sebab, dia menyatakan masa hukuman Hendra bakal berakhir pada akhir bulan depan.
“Kita akan konsultasi ke Hendra, apakah dia mau kasasi atau tidak. Kami sudah kontak-kontakan, tapi kami mau datang ke penjara. Kemungkinan besok,” kata dia.
Meski begitu, Taufik masih ngotot Riefan mesti dinyatakan bebas murni lantaran pengakuan anak Syarief Hasan, Riefan Avrian. Menurut dia, mestinya pernyataan Riefan mengaku bertanggung jawab atas seluruh perkara menjadi pijakan dan membuka pandangan penegak hukum kliennya tidak bersalah. Meski begitu, dia mengaku siap bila jaksa masih berkeras mengajukan kasasi atas perkara kliennya.
“Kalau jaksa dan kami tidak menyatakan kasasi, sudah inkracht putusan itu. Kalau jaksa maupun kami kasasi masih berlanjut ke MA,” kata dia.
Sementara itu, pihak Kejati DKI juga belum mengambil sikap terkait putusan atas kasus Hendra. Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI, Waluyo, pihaknya akan mempelajari putusan itu terlebih dulu.
“Kita pikir-pikir dalam waktu 14 hari, sambil mempelajari putusannya,” kata Waluyo melalui pesan singkat. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Semarang, Aktual.co — Pengamat Politik Universitas Diponegoro Budi Setiono masih meragukan integritas Rini Semarno ketika masuk nominator kursi kabinet Presiden RI Joko Widodo. Sejauh ini dia diduga terlibat dengan dugaan kasus proyek pembelian pesawat Sukhoi.
Menurut dia, Rini lebih tepat ditempatkan pada sektor swasta, dibandingkan jabatan pada sektor publik. Karena prestasinya saat menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden Megawati Soekarnoputeri tidak begitu gemilang, bahkan menyisakan permasalahan.
“Rini lebih kredibel ditempatkan pada sektor swasta. Yang bersangkutan berhasil dalam memanejerial pada bisnis,” ujar dia saat dihubungi Aktual.co, di Semarang, Rabu (22/10).
Ia mengatakan jika Rini ditempatkan pada sektor publik justru akan menjadi beban batu sandungan pemerintahan Jokowi. Dia tidak memiliki kemampuan lobi-lobi politik dihadapan DPR. Kelemahan itu justru kemampuannya akan diremehkan oleh kalangan legislatif.
“Jokowi harus mengeliminasi yang bersangkutan (Rini). Jangan sampai merecoki program-programnya,” timpal dia

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu mendesak DPR untuk segera membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 dan 2 Tahun 2014, sehingga pelaksanaan Pilkada 2015 dapat memiliki kepastian hukum.
“Untuk bisa melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan sukses, perlu dukungan dari Pemerintah dan DPR. Sampai saat ini Perppu belum dibahas oleh DPR, kami ingin payung hukum pelaksanaan pilkada ini cepat mendapatkan kepastian,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, Rabu (22/10).
Meskipun untuk saat ini KPU diizinkan menyusun persiapan berdasarkan kedua Perppu tersebut, namun masih terdapat kemungkinan DPR akan menolak Perppu tersebut menjadi undang-undang.
“Perppu tersebut memerlukan dukungan dari DPR RI, walaupun untuk saat ini sudah berlaku,” kata Husni.
Sementara itu Ketua Bawaslu Muhammad berharap DPR dapat menyetujui kedua Perppu tersebut menjadi undang-undang yang mengatur mekanisme pelaksanaan pilkada secara langsung.
“Kami siap saja menyelenggarakan apa pun model pilkada yang disepakati kalau ternyata Perppu itu tidak disetujui. Kami berharap Perppu itu diterima, toh saat ini juga ada dua pandangan kalau Perppu itu ditolak apakah kembali ke UU Nomor 22 Tahun 2014 atau pembahasan baru dari awal lagi,” kata Muhammad.
KPU dan Bawaslu terus melakukan koordinasi terkait persiapan pelaksanaan pilkada di 188 daerah secara serentak di 2015. KPU pun mulai mempersiapkan peraturan terkait pilkada dengan berlandaskan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Kemendagri juga menyarankan agar pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak dapat dilakukan pada September 2015. Hal itu didasarkan pada alasan agar pada Desember 2015 seluruh kepala daerah terpilih dapat dilantik.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Beredar informasi bahwa Presiden Joko Widodo akan mengumumkan nama-nama menterinya di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Dari pantauan wartawan, Rabu (22/10) di Pelabuhan Tanjung Priok Terminal 003 sudah tampak panggung beralaskan karpet hitam.
Situasi di sekitaran Terminal tersebut juga terlihat tidak seperti biasanya. Terdapat banyak Polisi Militer (PM) dan empat Polisi Lalu Lintas yang berjaga-jaga di depan pintu masuk Terminal 003.
Menurut Kepala Pelabuhan Tanjung Priok Arifin Soenardjo, pembangunan panggung tersebut diinformasikan untuk Jokowi namun masih belum jelas informasinya.
“Dari kemarin sudah ada panggung katanya buat Pak Jokowi,dan ada juga beberapa Paspamres,” katanya.
Di tempat yang berbeda, tepatnya di kantor Hubungan Masyarakat (Humas) PT Pelabuhan Indonesia, terlihat banyak media yang sedang menunggu kedatangan Jokowi.
Selain itu, sekitar 10 Paspamres telah berdatangan dan bersiap-siap di depan Kantor Pelindo Jakarta.

Artikel ini ditulis oleh: