10 April 2026
Beranda blog Halaman 42427

JSS Ditangguhkan, GBLS ‘Keukeh’ Pegang Perpres No 86 Tahun 2011

Jakarta, Aktual.co — Pemrakarsa pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) mengatakan akan mematuhi apa pun keputusan resmi pemerintah terkait pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera itu.

“Kami akan selalu tunduk, patuh, dan loyal pada keputusan resmi pemerintah,” kata Dirut PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) Agung R Prabowo, selaku pemrakarsa JSS, di Jakarta, Selasa (4/11) malam.

Hal itu diungkapkannya pada pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa, terkait pernyataan Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago yang menyatakan JSS nampaknya tidak akan dilanjutkan. Salah satu sebabnya, proyek tersebut dinilai tidak sesuai dengan visi pembangunan Presiden Joko Widodo yang mengedepankan sektor maritim.

Namun Agung mengingatkan, rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda sampai saat ini masih diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.

“Kami tetap konsisten terhadap spirit yang telah disampaikan kepada pemerintah melalui surat tanggal 24 Juli 2012,” katanya.

Surat tersebut antara lain menyebutkan pemrakarsa JSS akan tunduk dan loyal pada apa pun yang legal dan sah dari pemerintah. “Termasuk pemerintah sekarang,” ujar Agung lagi.

Surat tersebut disampaikan pihaknya pada Juli 2012, terkait terkatung-katung kepastian dijalankan atau tidak proyek tersebut pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kendati demikian, ia tetap berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo melanjutkan pembangunan JSS, karena dinilai berdampak positif bagi optimalisasi pembangunan ekonomi kedua pulau tersebut.

“Kami sih inginnya pembangunan JSS dilanjutkan, siapa pun yang membuatnya,” kata Agung pula.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

PTPN VII Siap Lakukan IPO

Jakarta, Aktual.co — PT Perkebunan Nusantara VII setelah sempat tertunda beberapa tahun, akhirnya menyatakan siap masuk bursa saham dengan melaksanakan “initial public offering” (IPO) atau penawaran umum saham perdana setidaknya pada Juni 2015 nanti.

Direktur Keuangan PTPN VII, Agoes Riyanto, didampingi Sekretaris Perusahaan yang juga Sekretaris Tim IPO PTPN VII, Sony Soediastanto, kepada wartawan menegaskan bahwa kepastian BUMN perkebunan ini siap masuk bursa saham menyusul holding BUMN perkebunan telah resmi diluncurkan pada 2 Oktober 2014 lalu.

Menurut Agoes Riyanto, Kementerian BUMN dan induk holding (PTPN III) memberikan prioritas kepada PTPN VII untuk melaksanakan IPO pada tahun 2015.

“Kami sudah sangat siap, karena sebenarnya persiapannya sudah kami lakukan sejak beberapa tahun lalu,” ucapnya di Bandarlampung, Selasa (4/11).

Dia menjelaskan, setelah holding BUMN perkebunan terbentuk, status PTPN VII menjadi anak perusahaan, sehingga persetujuan untuk IPO cukup mendapatkan izin dari induk holding yaitu PTPN III. Sebelumnya, rencana IPO tersebut harus mendapatkan persetujuan pemerintah pusat melalui kementerian terkait dan DPR.

PTPN VII menyiapkan penawaran saham perdana pada triwulan kedua tahun 2015 atau sekitar Juni 2015 mendatang.

Sekretaris Perusahaan yang juga Sekretaris Tim IPO PTPN VII, Sony Soediastanto menjelaskan, dalam menghadapi IPO itu, sejumlah persiapan telah dilakukan, seperti rencana melepas 30 persen saham ke publik dengan prakiraan perolehan dana segar ditargetkan mencapai sebesar Rp2,5 triliun.

“Dana tersebut akan digunakan perusahaan untuk melanjutkan pengembangan investasi dan memperbaiki struktur permodalan,” ujar dia lagi.

Pengembangan investasi yang direncanakan PTPN VII, antara lain untuk minyak sawit mentah, pengembangan karet, gula pasir, dan teh.

PTPN VII telah menyiapkan pula penunjukan penjamin emisi serta lembaga profesi penunjang lainnya.

Agoes Riyanto menambahkan, pada tahun 2015 setelah masuk bursa saham, diharapkan kinerja PTPN VII akan melejit. “Kami optimistis berhasil,” ujarnya pula.

Ia menyebutkan, upaya yang dilakukan PTPN VII untuk meningkatkan kepercayaan pasar, seperti menetapkan sejumlah kebijakan strategis, yaitu optimalisasi sumberdaya modal, sumberdaya keuangan, sumberdaya manusia, sistem, serta optimalisasi kemitraan dan lingkungan.

Salah satu langkah penting yang dilakukan PTPN VII adalah penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG), antara lain meningkatkan mutu dalam penerapan prinsip keterbukaan informasi publik.

“Kami siap menjelaskan secara terbuka kepada publik maupun pemegang saham atas berbagai hal dan informasi yang diperlukan serta diminta masyarakat maupun pemegang saham,” ujar Agoes lagi.

PTPN VII mengelola perkebunan karet, kelapa sawit, pabrik gula pasir, dan teh di Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Luas kebun karet mencapai 35.000 ha, kebun sawit sebanyak 60.000 ha, kebun tebu seluas 25.000 ha, dan kebun teh seluas sekitar 1.500 ha.

PTPN VII memiliki pula pabrik pengolahan karet sebanyak 10 unit, pabrik pengolahan kelapa sawit sebanyak tujuh unit, pabrik gula dua unit, dan satu unit pabrik teh. Total nilai aset PTPN VII saat ini mencapai sekitar Rp4 triliun, dan pada 2015 ditargetkan bisa mencapai Rp9 triliun lebih.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

WKSI: Rupiah Diprediksi Melanjutkan Pelemahan

Jakarta, Aktual.co — Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah melanjutkan pelemahan yang diiringi tercatatnya nett sell asing dari posisi nett buy Rp224 miliar menjadi nett sell Rp197 miliar. Hal tersebut turut menambah sentimen negatif, ditambah dengan adanya rilis perkiraan penurunan pertumbuhan ekonomi di kuartal tiga 2014 sebesar 5 peren.

Analis dari Woori Korindo Securities Indonesia (WKSI) Reza Priyambada mengatakan bahwa laju Rupiah dipengaruhi oleh sentimen negatif terutama dari domestik tentang penurunan ekonomi dari Kementerian Keuangan.

“Sentimen negatif bertambah dengan adanya rilis perkiraan penurunan pertumbuhan ekonomi di Q3-14 yang hanya sebesar 5 persen dari Kementerian Keuangan ini bahkan di bawah perkiraan kami di level 5,20-5,25 persen,” tulis Reza dalam risetnya yang diterima Aktual, Rabu (5/11).

Pada perdagangan hari ini, Dia memperkirakan laju Rupiah masih melemah seiring laju Yen yang juga melemah pasca penambahan stimulus BoJ. Laju Rupiah di bawah level support 12.115, diperkirakan berada pada penurunan yang tidak terlalu dalam, yakni Rp12.140-12.120 per USD.

“Melemahnya Yen pasca stimulus BoJ juga ikut menurunkan laju Rupiah, selain itu Dollar AS kembali menguat dan berimbas pada mata uang emerging market, terutama Rupiah. Kami melihat masih adanya potensi bagi Rupiah untuk melanjutkan penurunan meskipun kami juga berharap agar penurunan yang terjadi tidak terlalu dalam,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Karyawan Mandiri Siap-Siap Dipecat Jika Terbukti Korupsi

Jakarta, Aktual.co — Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Budi G.Sadikin akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan jika terlibat dalam kasus korupsi.

“Kita langung pecat, dan kalau bisa kita serahkan langsung untuk dipenjarakan,” ujar Budi G Sadikin usai menandatangani komitmen untuk program pengendalian gratifikasi, maupun implementasi sistem integritas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, ditulis Aktual Rabu (5/11).

Ia mengemukakan bahwa pada tahun lalu, pihak Bank Mandiri Tbk telah memberhentikan sekitar 20-30 karyawan karena terlibat kasus itu. Hal itu merupakan komitmen perseroan dalam menciptakan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau “Good Corporate Governance” (GCG).

“Melalui Komitmen ini Bank Mandiri ingin menjadi mitra strategis KPK dalam rangka implementasi Sistem Integritas Nasional. Harapannya, Bank Mandiri dapat ikut serta menularkan virus integritas kepada dunia usaha,” ujar Budi G. Sadikin.

Dalam kesempatan itu, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi SP mengatakan bahwa saat ini susah sebanyak 37 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan kerjasama dengan KPK untuk mencegah korupsi. “Sudah 37 BUMN bekerjasama dengan KPK,” ucapnya.

Menurut dia, pelaku korupsi di Indonesia terus mengalami regenerasi dan tidak memandang latar belakang seseorang, hal itu terlihat dari munculnya beberapa tersangka kasus korupsi yang berusia muda.

“Sebelumnya, banyak kalangan tua yang melakukan korupsi, namun saat ini ada yang orang berusia muda, bahkan ada juga dari kalangan agamawan dan pendidikan” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

WKSI: IHSG Berpotensi Melemah

Jakarta, Aktual.co — Laju Indeks Harga Saham (IHSG) kemarin bergerak variatif cenderung tertekan seiring kembalinya aksi profit taking. Sepanjang intraday perdagangan pergerakan IHSG cenderung medatar atau sideways.

Analis dari Woori Korindo Securities Indonesia (WKSI) Reza Priyambada mengatakan  marakna penguatan harga saham konsumer dan saham properti tidak mampu pelemahan IHSG.

“Maraknya penguatan harga saham-saham konsumer seiring penilaian akan murahnya bahan baku produksi karena turunnya sejumlah harga komoditi yang diiringi penguatan saham properti dan didominasi oleh saham-saham properti kelas menengah serta saham konstruksi, tidak mampu menahan pelemahan IHSG,” tulis Reza dalam risetnya yang diterima Aktual, Rabu (5/11).

Pada perdagangan Rabu (5/11) Reza memperkirakan IHSG akan berada pada rentang support 5.055-5.078 dan resisten 5.098-5.112. Laju IHSG gagal mendekati target resisten (5.096-5.115) dan berada di target support (5.055-5.075). Laju IHSG bergerak turun, namun masih terdapat daya beli untuk menahan pelemahan yang terjadi.

“IHSG membutuhkan konfirmasi sentimen untuk dapat bergerak rebound. Diharapkan sentimen global dan terutama sentimen rilis GDP Indonesia dapat lebih baik dari perkiraan kami sehingga tidak menambah derita IHSG,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

PLN Perketat Kerja Sama Suplier Pembangkit Listrik

Jakarta, Aktual.co —  Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Nur Pamudji menegaskan bahwa pihaknya akan memperketat pemilihan perusahaan yang akan bekerja sama membangun pembangkit listrik (supplier). Hal ini dilakukan agar semua proyek berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah disepakati.

“PLN sudah lebih ketat sekarang. Kami memilih kerja sama dengan Supplier yang ada ratingnya untuk menghindari laporan keuangan yang abal-abal. Sejak tahun lalu yang memeriksa adalah perusahaan rating,” katanya saat ditemui di kantor Direktorat Kelistrikan Kementerian ESDM Jalan Rasuna Said Kuningan, Selasa (04/11).

Dikatakan Nur, pengetatan penyeleksian dilakukan guna membereskan sumbatan-sumbatan yang terjadi seperti pembebasan lahan, perizinan, dan masalah financial.

“Ketiga hal itu adalah masalah yang sering terjadi pada IPP dan harus kita perhatikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan sejak 2006 hingga 2014, PLN telah melakukan penandatanganan Power Purchase Agrement (PPA)  dengan pihak swasta sebanyak 64 buah. Tapi sampai sekarang baru 30 persen dari perusahaan itu yang membangun pembangkit listrik.

“Jadi kita bikin PPA itu belum tentu langsung jadi pembangkit listriknya,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain