14 Januari 2026
Beranda blog Halaman 42434

Jokowi Dianggap Penyebab Terhambatnya Kinerja Pemerintah

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara mengatakan berlarut-larutnya pengumuman nama-nama menteri oleh Presiden Joko Widodo akan menghambat kinerja pemerintahannya sendiri.
“Berlarut-larutnya pengumuman kabinet menjadikan negara ini tanpa pengambil keputusan sektoral yang berada ditangan menteri. Sekalipun presiden diberi waktu 14 hari menyusun kabinet dan mengumumkannya ke publik, namun penundaan pengumuman kabinet bisa menghambat terwujudnya kerja pemerintahan,” kata Igor saat dihubungi, Jumat (24/10).
Dia menilai motto pemerintahan Jokowi yakni “kerja, kerja, dan kerja” serta realisasi misi trisakti/nawacita pemerintahan baru terhambat dengan segala keterlambatan pengumuman kabinet.
“Bagaimana mungkin pemerintah punya wacana revolusi mental, tapi mengumumkan kabinet saja tidak cepat,” kata Igor.
Igor mencontohkan, keinginan Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia”, harus segera dieksekusi, karena hal tersebut menjadi doktrin baru pelaksanaan Politik Luar negeri RI, yang juga akan mengubah konsep pertahanan keamanan Indonesia yang berlingkup teritorial (darat) menjadi ke wilayah laut (maritim).
“Oleh karena itu, perlu (keberadaan kabinet) untuk segera menyusun ‘blueprint plan of action’ implementasi diplomasi kemaritiman di forum internasional, dan merombak sektor kelautan sebagai produksi utama dan pusat kehidupan ekonomi penduduk yang saat ini masih bernuansa agraris,” kata dia.
Sejauh ini Jokowi belum mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinetnya. Jokowi telah mengirimkan nama-nama kandidat menteri pengganti ke KPK dari yang sebelumnya ditandai oleh lembaga antirasuah itu.

Artikel ini ditulis oleh:

KPK Sarankan Jokowi Umumkan Menteri di Istana

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo disarankan agar mengumumkan nama calon menteri di Istana Negara, lantaran merupakan simbol negara.

Demikian disampaikan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas ketika dimintai pendapat soal pengumuman calon pembantu Presiden Joko Widodo yang sebelumnya akan dilakukan di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (23/10) lalu.

“Pengumuman kabinet, mereka merupakan lambaga kepemimpin dan politik yang perlu dijaga marwah kenegaraannya. Pengumuman di istana paling tepat,” kata Busyro lewat pesan singat, Jumat (25/10.

Dia menyebut, pengumuman kabinet lebih lazim dilakukan diistana, karena hal tersebut merupakan protokoler kenegaraan. Dia pun berpendapat, pengumuman diistana juga untuk menghindari lubang-lubang tawaran pihak manapun yang ingin “mencuri hati Presiden” dengan fasilitas tertentu.

“Sebaiknya semua pihak termasuk BUMN ikut menjaga marwah presiden sebagai simbol negara,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Uni Eropa Gelontorkan 24,4 Juta Euro Untuk Riset Ebola

Jakarta, Aktual.co — Komisi Eropa mengumumkan bahwa pihaknya memberikan 24,4 juta euro untuk penelitian Ebola.
“Dana tersebut akan disampaikan ke lima proyek, mulai dari percobaan potensi klinis vaksin untuk menguji senyawa yang ada dan baru untuk mengobati Ebola,” kata Komisi dalam satu pernyataan, Jumat (24/10).
Badan eksekutif Uni Eropa mengatakan juga bekerja sama dengan industri mengenai pengembangan lebih lanjut dari vaksin, obat dan diagnostik Ebola.
Presiden Komisi Eropa, Jos Manuel Barroso berkomentar: “Kami berada dalam perlombaan melawan waktu mengenai Ebola, dan kita harus mengatasi kedua situasi darurat ini serta pada saat yang sama melakukan respon jangka panjang.” “Karena itu saya senang mengumumkan bahwa dana tambahan dari 24,4 juta euro akan tersedia, yang akan mempercepat beberapa penelitian yang paling menjanjikan untuk mengembangkan vaksin serta perawatan,” katanya.
Pada bagian itu, Komisioner Penelitian dan Ilmu Komisaris Uni Eropa, Maire Geoghegan-Quinn, mengatakan bahwa “dengan WHO membawa masyarakat internasional bersama-sama di Jenewa hari ini, merupakan langkah yang saat penting untuk meningkatkan penelitian medis pada Ebola.”

Artikel ini ditulis oleh:

Pemprov Akan Bangun RS Kanker Ala Korea Selatan

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan adopsi model rumah sakit kanker seperti di Korea Selatan untuk rencana pembangunan di tahun 2016 mendatang, di lahan samping RS Sumber Waras.
Untuk memulainya, pada tahun 2015 nanti pembangunan akan dimulai dengan pembelian tanah seluas 6,9 hektar yang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2014 sebesar Rp1,5 triliun.
“Jadi kita harus beli tanah dulu, karena ini dekat Rumah Sakit Sumber Waras, tahun depan kita bayar,” ujar Pelaksana Tugas Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balaikota DKI, Jumat (24/10).
Kata dia, Pemprov DKI dengan pemerintah lokal di Korea Selatan sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk bersama-sama melakukan pembangunan dalam hal desain fisik bangunan maupun metode pengobatan.
“Ya akan dibangun mirip di sana desain ataupun metode pengobatannya akan kita jadikan referensi,” ujarnya.
Kenapa memilih Korsel, dijelaskan Ahok, karena RS kanker di Korsel menjalankan pengobatan dengan cara medis dan cara spiritual.
“Kita akan buat penanganan kanker itu holistik. Jadi, orang itu bukan bicara medis tapi bicara sipiritual dan emosionalnya itu yang pengen kita lakukan. Selain itu, desain yang dibangun adalah desain yang baik sehingga orang tidak merasa di rumah sakit,” ujarnya.
Dengan menjalankan pengobatan spiritual juga, penderita penyakit yang kemungkinan sudah tidak dapat tertolong lagi akan berkurang rasa stresnya dan dapat merasa nyaman.
“Dengan porsi penanganan masing-masing sepertiga untuk tiap aspek itu, orang yang dianggap sudah tidak tertolong secara medis pun tetap bisa ditangani dengan baik,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

IPW Pinta Jokowi Tak Gabungkan Kemenpera dan Kementerian PU

Jakarta, Aktual.co — Indonesia Property Watch (IPW) meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak menggabungkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat. Pasalnya, hal ini dianggap sebuah jalan mundur bagi penyediaan rumah rakyat.

“Kami sarankan agar Jokowi mengkaji ulang rencananya jika benar-benar kedua kementerian ini akan digabung,” kata Pengamat properti IPW Ali Tranghanda di Jakarta, Jumat (24/10).

Menurutnya, penggabungan tersebut dapat menjadikan kontrol dan fokus pemerintah terhadap perumahan rakyat menjadi terpinggirkan dibandingkan dengan perkembangan infrastruktur yang ada.

“Banyak pihak yang memiliki pemahaman yang dangkal terhadap kepentingan penyediaan rumah rakyat, dimana pemerintah seharusnya dapat menjadi motor penggerak utama dan tidak hanya sebatas anak tiri seperti yang sampai saat ini terjadi untuk sektor perumahan rakyat,” ungkapnya.

Alasan lainnya, jelas dia, jenjang karir di Kementerian PU akan sulit ditembus oleh profesional karenanya perubahan mind set dalam Kementerian PU harus dirubah drastis. Beberapa hal akan mengganggu kinerja kementerian bila benar digabungkan dengan Perumahan Rakyat. Pasalnya, keduanya merupakan dua buah sektor besar yang meskipun dapat digabung namun menyisakan dua perbedaan kepentingan.

Lebih lanjut ia mengusulkan agar ke depan tetap adanya dua kementerian, yakni Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat dan Prasarana Wilayah. Penambahan Prasarana Wilayah dalam Kementerian Perumahan Rakyat mengingat saat ini banyak penyediaan rumah rakyat yang terbentur masalah prasarana di wilayah pemda yang membutuhkan penanganan yang terintegrasi dengan perencanaan tata ruang wilayah. Sedangkan untuk infrastruktur perkotaan dan nasional bisa diserahkan kepada Kementerian PU.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Ini Alasan Ahok Pilih Yani Jadi Wagub DKI

Jakarta, Aktual.co —Puja dan puji sudah dilayangkan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Basuki Tjahaja (Ahok) mengenai sosok Siswono Handayani yang digadang-gadangnya untuk jadi Wakil Gubernur DKI dari kalangan non parpol.
Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sarwo Handayani atau yang biasa disapa Bu Yani sudah disebutnya sebagai sosok jujur. 
Meskipun tak lama lagi akan memasuki pensiun, namun Ahok tetap mantap menyalonkan Yani jadi wagub.
Kata dia, pengalaman saat Yani menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI menunjukan dia sanggup mengerjakan tugas dengan baik.
“Dia kerja dua tahun nggak macem-macem, suruh apapun beres, dan kita udah nanya ke pengusaha nggak pernah janjiin macem-macem, yang kita butuhkan adalah orang jujur. Kita bicara Bappenas, kita bicara jalan layang termasuk Giant Sea Wall itu dia ngerti,” ujar Ahok di Balaikota, Kamis (23/10) kemarin.
Namun selebihnya Ahok menyerahkan semua keputusan kepada peraturan yang berlaku. Kalau dalam peraturannya dibolehkan memilih wakil yang non partai, maka ia akan kukuh memilih Bu Yani sebagai Wagub.
“Makanya saya juga gak tau nih, kalau emang boleh pilih yang bukan partai ya saya pilih Bu Yani,” ujarnya.
Ahok juga akan mengomunikasikan calonnya itu dengan DPRD. Dia yakin tak akan temui masalah berarti, karena Yani dianggapnya juga memiliki hubungan baik dengan dewan.
“Selama ini kan di Bappeda juga Bu Yani hubungannya baik-baik aja sama DPRD. Kita komunikasikan dengan baik lah,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain