Jakarta, Aktual.co — Luhut Panjaitan dikabarkan terpental dari bursa menteri kabinet Jokowi-JK. Informasi yang diperoleh dari sumber Aktual yang dipercaya, Jenderal Luhut terpental karena tak mendapat restu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.
Adapun informasi yang digali Aktual.co, Luhut Panjaitan yang dikabarkan mendapat kursi Menkopolhukam, kemungkinan akan digantikan oleh Ryamizard Ryacudu. 
Potensi kuat mantan KSAD ini menduduki kursi menteri Jokowi-JK terlihat ketika, Ryamizard hadir ke Istana Merdeka, pada Selasa (21/10) sore.
Namun sayang, Ryamizard ogah berbicara soal kedatangannya menemui Presiden. “Nggak,” kata dia. 
Di sisi lain sumber Aktual menyebutkan sempat adanya nama Wiranto muncul namun terpental juga. “Pak Ryamizard yang berpotensi menjabat Menkopolhukam,” ungkap sumber Aktual.co, Selasa (21/10). 
Hingga berita ini diturunkan, Luhut Panjaitan, Jokowi maupun JK masih belum bisa dikonfirmasi terkait nama-nama dan posisi menteri yang berubah. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Mahkamah Agung mengungkapkan sudah ada tujuh calon yang telah melamar sebagai peserta seleksi calon hakim konstitusi.
“Sudah ada tujuh pendaftar, termasuk diantaranya dari ‘incumbent’ Fadlil Ahmad Sumadi,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur usai acara pelantikan empat hakim agung di Jakarta, Selasa (21/10).
Ridwan mengungkapkan berdasarkan aturan saat ini bahwa calon incumbent juga harus mengikuti seleksi dari awal seperti calon lainnya.
Hakim konstitusi usulan MA ada dua lowongan karena Hakim Konstitusi Muhammad Alim pensiun dan Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi yang habis periode pertamanya (2010-2015).
Fadlil Sumadi masih bisa maju kembali sebagai hakim konstitusi periode keduanya 2015-2020.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Antara, enam hakim tinggi yang telah mendaftar sebagai calon hakim konstitusi ini adalah Hakim Tinggi PT Papua Muslich Bambang Luqmono, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Manahan MP Sitompul, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya M Rum Nessa, Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Arifin Marpaung, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nardiman dan Hakim Tinggi PT Denpasar Suhartoyo.
Ridwan mengatakan pendaftaran seleksi calon hakim konstitusi usulan MA ini akan ditutup pada 22 Oktober 2014.
Selanjutnya para calon hakim konstitusi ini akan menjalani beberapa tes tertulis, pembuatan makalah, wawancara yang dilaksanakan oleh panitia seleksi yang diketuai Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial.
Ridwan mengungkapkan bahwa pimpinan MA nantinya akan menetapkan dua calon hakim konstitusi.
Salah satu pelamar calom hakim konsttusi Rum Nessa menyatakan dirinya siap mengikti tahapan seleksi calon hakim konstitusi.
“Saya siap ikut tiap tahapan seleksi dan akan mendalami UUD 1945,” kata Rum Nessa.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengatakan, perubahan arah dukungan atau koalisi PPP yang digagas kubu Romahurmuziy tidak sah, karena dilakukan melalui forum yang tidak memiliki kewenangan untuk itu.
“Dukungan resmi PPP kepada Pak Prabowo itu produk Rapimnas 19 Mei di Hotel Aston, Jakarta. Perubahan arah koalisi harus melalui forum yang memiliki kewenangan untuk mengubah arah koalisi,” kata Suryadharma Ali saat menghadiri pertemuan Ketua DPW PPP se-Indonesia yang turut dihadiri Ketua Majelis Syariah PPP Maimun Zubair, Jajaran Mahkamah PPP, dan sejumlah pengurus DPP PPP di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (21/10).
Suryadharma mengatakan, perubahan arah koalisi bahkan tidak bisa dilakukan seorang ketua umum, maupun melalui rapat harian DPP.
“Dari sisi hukum itu tidak bisa dilakukan. Apalagi dilakukan oleh ketua umum palsu,” kata dia.
Sebelumnya, PPP kubu Romi menggelar Muktamar PPP ke-VIII di Surabaya yang hasilnya menunjuk politisi PPP Romahurmuziy (Romi) menjadi Ketua Umum secara aklamasi. Seusai muktamar tersebut, Romi juga menyatakan PPP mendukung kubu Jokowi.
Menurut Suryadharma, muktamar itu dan produk-produk yang dihasilkan tidak sah. Muktamar baru akan dilakukan 30 Oktober hingga 2 November 2014.
PPP kubu Suryadharma telah mengirimkan surat permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk tidak mengesahkan hasil Muktamar VIII versi Romi.

Artikel ini ditulis oleh: