Jakarta, Aktual.co — Perum Perhutani telah resmi menyambut Direktur Utama barunya Mustoha Iskandar yang menggantikan Bambang Sukmananto. Penyambutan Dirut baru ditandai dengan penyerahan buku Memori Kerja dari Bambang Sukmananto kepada Mustoha Iskandar.

Ketika ditanyai apa alasan pergantian Dirut tersebut, Bambang mengaku tidak tahu apa-apa dan menyatakan bahwa pergantian dirinya sama sekali bukan karena terkait masalah apapun.

“Saya tidak tahu kenapa. Saya sudah mengahadap Pak Dahlan, dia juga mengatakan tidak ada apa-apa,” kata Bambang saat ditemui usai pisah sambut dengan karyawan Perhutani di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (21/10).

Bambang Sukmananto sendiri telah menduduki jabatan sebagai Dirut Perum Perhutani selama tiga tahun, artinya Bambang masih memiliki sisa jabatan dua tahun lagi. Keputusan pergantian Dirut itu sesuai dengan surat Keputusan Kementerian BUMN Nomor 231/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014 bertepatan dengan tanggal tersebut merupakan hari terakhir Dahlan Iskan menjabat sebagai Menteri BUMN.

Sementara itu, dalam pidato terakhirnya di acara tersebut, Bambang meminta seluruh pegawai Perhutani agar mendukung Dirut Perusahaan yang baru.

“Saya kira tidak banyak kesan dan pesan, sebenarnya Pak Mustofa  sudah sering diskusi dengan saya. Dia ilmunya banyak, jangan khawatir,” ucap Bambang dalam pidatonya.

‎selain itu, Bambang juga menitipkan amanah kepada penggantinya untuk tetap melanjutkan program-program utama perusahaan terutama melaksanakan program utama pasca Perum Perhutani ditunjuk sebagai induk holding BUMN kehutanan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik Carmelita Hartoto mengatakan bahwa pengusaha logistik meminta kepada Presiden Joko Widodo agar memberi keringanan biaya pajak agar sektor logistik dapat menunjang berkembangnya sektor maritim Indonesia.

“Untuk memperkuat maritim tentunya kebijakan-kebijakannya harus segera diberikan ataupun disiapkan. Di Indonesia sudah 6 tahun setelah UU No 17 tentang pelayaran terbit tapi sampai sekarang belum keluar PPN cost-nya. Tidak terlihat juga implementasinya,” katanya di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (21/10).

Ia mengungkapkan, Kadin sudah meminta kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan agar memberi kejelasan mengenai biaya-biaya pajak yang berlaku sehingga pengusaha bisa menghitung ongkos dan modal. Pemerintah harus serius membenahi sektor logistik agar biaya yang dikeluarkan pelaku industri rendah sehingga bisa bersaing dengan negara lain.

“Kalau tidak begitu, di 2015 nanti kita tidak bisa bersaing dengan negara lain, paling tidak setara saja deh kebijakan-kebijakan pelayaran dengan negara lain. Kebijakan-kebijakan PPN, PPnBM, bongkar muat agar dihilangkan, sparepart juga dihilangkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa saat ini biaya logistik amat sangat tinggi akibat mahalnya tarif bongkar muat yang dipungut di pelabuhan. Ia berharap Pemerintah baru nanti bisa memberikan solusi akan hal itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —  Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, Presiden Joko Widodo memanggilnya untuk berkonsultasi terkait dengan masalah perekonomian dan bukan terkait pengumuman susunan kabinet.

“Bapak (Presiden Joko Widodo) konsultasi masalah perekonomian,” kata Chairul Tanjung (CT) saat ditemui wartawan setelah keluar dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/10).

Menurut CT, konsultasi yang dilakukan antara lain terkait dengan apa saja hal terkait perekonomian yang masih tersisa dan bagaimana kondisinya saat ini. Konsultasi yang dilakukan Jokowi dengan dirinya tidak terkait pengumuman susunan kabinet yang sekarang sedang dinantikan oleh banyak pihak.

Terkait dengan ekonomi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo sebelumnya mengingatkan kekuatan ekonomi kelautan global pada saat ini bergeser dari Samudera Atlantik ke Pasifik sehingga Indonesia harus bisa mengambil manfaatnya.

Sedangkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri menyatakan beragam masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia sebenarnya bisa diselesaikan dengan mengoptimalkan pemberdayaan sektor kelautan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka