Jakarta, Aktual.co — Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/10) memanggil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Yuddy Chrisnandi untuk berdiskusi berbagai masalah kebangsaan.
“Saya baru saja diajak berdiskusi selama setengah jam mengenai masalah umum kebangsaan,” katanya.
Presiden Jokowi sejak Senin (20/10) malam memanggil sejumlah nama calon menteri yang akan duduk dalam pemerintahannya.
Yuddy Chrisnandi yang disebut-sebut akan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menyatakan dalam diskusi tersebut tidak secara spesifik membahas masalah kepemudaan dan olahraga.
Terkait pencalonannya sebagai Menpora, Yuddy mengaku belum mengetahui persis dirinya akan diposisikan di salah satu kementerian.
“Selama diskusi itu, saya belum mengetahui akan diposisikan di kementerian apa. Saya hanya mengetahui pencalonan sebagai Menpora dari media,” kata pria kelahiran Bandung, 29 Mei 1968 itu.
Meski demikian, anggota tim sukses Jokowi-JK itu, menjelaskan dirinya banyak bertukar pikiran dan mendapat masukan mengenai pandangan kenegaraan selama berdiskusi setengah jam bersama Presiden Joko Widodo.
Nama Yuddy Chrisnandi muncul sebagai salah satu calon Menpora bersama Maruarar Sirait dan Nusron Wahid menurut analisa lembaga kajian dan penelitian publik Indo Barometer.
Doktor dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (2004) itu, menyatakan keputusan Presiden Joko Widodo adalah amanat yang harus diemban jika dirinya ditunjuk menjadi Menpora.
“Bukan soal siap atau tidak, namun keputusan Presiden tentunya menjadi amanah bagi saya,” kata mantan anggota Komisi I DPR RI.
Ia mengatakan bila dirinya ditunjuk sebagai menteri, akan melaksanakan tugas yang diamanatkan dengan sebaik-baiknya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Sukran Jamilan Tanjung, merampungkan pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dugaan suap sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ada 30 (pertanyaan),” ujar Sukran, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/10).
Ketika ditanya soal pertemuan dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, ia membantahnya.”Enggak pernah (bertemu Akil),” kata dia.
Ia juga membantah soal disebutnya dirinya sebagai inisiator penyuap Akil.
“Nggak ada itu,” tutupnya sambil menutup pintu taksi.
Sebelumnya, Bonaran mengaku pernah diajak Sukran untuk bertemu Akil. Namun ia menolak ajakan tersebut. Ia juga tidak mengetahui maksud ajakan wakilnya itu bertemu dengan Akil. Untuk itu lah Bonaran meminta KPK untuk mengusut pertemuan wakilnya dengan mantan Ketua MK tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan alasan Pesiden Joko Widodo menyerahkan nama-nama calon menterinya ke KPK dan PPATK sebelum diumumkan. Menurutnya, hal itu dilakukan Presiden Jokowi lantaran ingin mengetahui rekam jejak para kandidat menteri.
Bahkan, kata dia, setelah diumumkan secara resmi para menteri yang ditunjuk harus menandatangani kontrak khusus. Yakni, mereka tidak boleh menambah kekayaan kecuali dari penghasilan atau gaji sebagai pejabat negara yang sah dan tiap tahun harus diaudit oleh KPK.
Dalam kontrak itu, kata dia, para menteri juga harus menyetujui bahwa tugas mereka hanya kerja dan kerja. Sebagai pembantu presiden, para menteri tidak boleh memikirkan lagi soal menambah harta.
“Serta mendengar aspirasi rakyat dan menperjuangkan dalam keputusan politik pembangunan demi kesejahteraan rakyat,” kata Tjahjo melalui pesan singkat, Selasa (21/10).
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo menunda pengumuman kabinetnya karena dinilai ada sejumlah nama yang diragukan integritasnya terkait pemberantasan korupsi.
“ICW minta Jokowi tunda pengumuman kabinet,” kata Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (21/10).

Artikel ini ditulis oleh: