Jakarta, Aktual.co —  Peneliti Hukum pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menekankan empat kriteria yang menjadikan seseorang sebaiknya tidak menjabat sebagai menteri dalam kabinet Jokowi-JK.
“Ada empat larangan untuk calon menteri di kabinet Jokowi – JK, ini yang harus dicermati,” ujar Donal dalam diskusi di Jakarta, Selasa.
Larangan pertama adalah bahwa seorang kandidat menteri tidak boleh memiliki persoalan terkait dengan pajak, rekening ‘gendut’, serta persoalan kekayaan yang tidak wajar.
“Jokowi harus memastikan bahwa rekam jejak calon menterinya baik. Maka dia butuh bantuan PPATK dan KPK,” ujar Donal.
Selanjutnya, Donal menyebutkan bahwa pengacara yang pernah menangani kasus korupsi dan terlibat dalam mafia peradilan sebaiknya tidak dijadikan sebagai menteri dalam kabinet Jokowi.
“KPK tau soal ini. Siapa pengacara yang pernah menyuap hakim, mensetir saksi untuk tidak hadir dalam peradilan. Bahaya bila mereka menjadi menteri,” kata Donal.
Selain itu, politisi yang terlibat dalam pelemahan kinerja KPK dan pernah menjadi mafia dalam perkara kasus korupsi, juga sebaiknya tidak masuk dalam komposisi menteri di kabinet Jokowi-JK.
“Kita tidak mungkin mencoba memberantas korupsi sementara mereka ingin melemahkan lembaga antikorupsi,” tegas Donal.
Yang terakhir adalah para pengusaha yang masih memiliki kepentingan dengan usahanya. Donal menyebutkan jenis pengusaha seperti itu masih akan terlibat dengan berbagai konflik kepentingan.
“Pengusaha semacam itu tidak hanya akan menyelamatkan gerbong bisnisnya, namun juga berusaha menyelamatkan kroni-kroninya,” pungkas Donal.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pakar hukum tata negara Refly Harun menantang Presiden Joko Widodo untuk mencoret nama-nama calon menteri yang terindikasi masalah hukum.
Dia mengatakan, calon-calon menteri Jokowi harus bersih dari indikasi korupsi. Sekalipun belum menjadi tersangka.
“Kalau Jokowi sama seperti pemimpin lain, dengan menganggap belum ada putusan pengadilan dan lain-lain, maka formalisme seperti itu sudah basi. Jadi, walau belum terbukti sebagai tersangka lebih baik ada ‘clearence’ di sana,” kata Refly dalam diskusi bertema ‘Menyambut Pemerintahan Jokowi-JK: Abdi Kekuasaan atau Pelayan Rakyat’ di restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Selasa (21/10).
Selain itu, Jokowi harus memastikan menteri-menterinya memiliki kemampuan yang profesional, berkualitas, dan memiliki kualifikasi di bidangnya. Menurutnya, kemampuan menteri tidak bisa diukur dengan lamanya sang calon berkecimpung di dalam partai politik.
“Porsi kementerian Jokowi terlalu mahal untuk digadaikan.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikukuh tak mau mengumumkan  nama-nama calon menteri di kabinet Presiden Joko Widodo, yang terindikasi kasus dugaan korupsi. Pun soal kasus apa saja yang menjerat para calon menteri tersebut.
“Intinya ada sejumlah kasus. Kalau kasusnya apa kita tidak bisa ungkap,” ujar juru bicara KPK, Johan Budi, di Kantornya, Jakarta, Selasa (21/10).
Meski memastikan bahwa ada sejumlah nama calon menteri yang pernah berurusan dengan kasus korupsi, namun KPK mempersilahkan Jokowi apakah tetap menggunakan calon menteri tersebut, atau menggantinya.
“Jadi kalaupun ada nama menteri yang sudah kita tandai, selanjutnya itu terserah Pak Jokowi untuk menentukan,” kata dia.
Sebelumnya, Indonesia Police Watch (IPW) meminta KPK untuk membuka nama calon menteri Jokowi yang terindikasi korupsi. Selain untuk transparansi, hal ini pun untuk mencegah adanya konflik kepentingan yang mungkin dilakukan KPK sendiri.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby