Jakarta, Aktual.co — Bekas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Udar Pristono mengaku mendapatkan hambatan ketika mengadakan pelelangan bus transjakarta tahun anggaran 2013.
Hal tersebut diakui Udar ketika memberikan kesaksian dalam sidang dua terdakwa kasus korupsi pengadaan bus transjakarta, Drajad Adhyaksa dan Setiyo Tuhu, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (3/11).
Udar mengaku, halangan paling utama adalah memenuhi kemauan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo, karena menginginkan semua bus itu menggunakan bahan bakar gas.
Dengan ada permintaan tersebut, dia mengaku kesulitan untuk memenuhi keinginan Jokowi dalam proyek pengadaan bus transjakarta. Karena dia menilai, tak banyak produsen membuat bus sesuai spesifikasi diminta Jokowi.
“DKI minta bus mesti berbahan bakar gas dan deknya 110 centimeter. Tidak banyak produsen yang bisa memproduksi itu. Saya sudah sampaikan ke pada Pak Gubernur waktu itu kesulitannya. Tapi Pak Gubernur tetap minta gas,” kata Udar.
Dia pun beralasan, dari seluruh produsen bus di dunia, hanya segelintir membuat bus berbahan bakar gas. Dia pun mengatakan, pemasok bus transjakarta berbahan bakar gas itu ada dari Indonesia melalui merek Inka. Kemudian produsen lainnya berasal dari Tiongkok dan Korea Selatan.
“Ada yang bilang bus Eropa harganya hanya Rp 3,4 miliar, kalau yang China Rp 3,6 miliar. Tapi kita harus ingat, bus Eropa pakai bahan bakar solar dan transmisi manual. Yang kita perlukan gas dan transmisi otomatis,” kata dia.
Udar berpendapat, karena ingin sesuai dengan pesanan Jokowi itulah, proses pelelangan beberapa kali gagal. Sebabnya adalah banyak produsen bus tak sanggup memenuhi spesifikasi diajukan Pemprov DKI. Padahal menurut dia, Pemprov DKI sangat butuh bus buat mempercepat perbaikan transportasi massal.
“Ini kan sudah masuk dalam rencana percepatan transportasi. Kalau dulu zaman Pak Fauzi Bowo paling banyak pesan 38-40 bus, tapi karena ini percepatan makanya jumlah paketnya besar,” kata dia.
Menurut dia, kemauan Jokowi itu juga menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam proses pelelangan melalui sistem paket. Karena tak banyak produsen bus bahan bakar gas, maka dia juga mesti memilih pabrikan mampu memproduksi bus sesuai permintaan dan dalam jumlah besar.
“Dasar sistem paket adalah kemampuan dasar dan efisiensi waktu. Itu usul dari sekretaris dan bawahan saya. Kemampuan dasar perlu karena pesanannya dalam jumlah besar.” kata dia,
Udar mengaku ada dua tipe pengadaan bus transjakarta. Pertama adalah impor utuh dan kedua hanya memasukkan rangka dan mesin saja, sedangkan karoserinya dibuat di Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak ingin tergesa-gesa memilih Jaksa Agung.
Maka dari itu, kata dia, Presiden Jokowi belum akan mengumumkan nama Jaksa Agung hari ini, Senin (3/11). 
“Saya rasa beliau sudah punya rencana, tidak segera. tapi sudah punya rencana. Kita tunggu,” kata dia di kantor presiden, Jakarta, Senin (3/11).
Dirinya memberika alasan Presiden Jokowi tak segera mengumumkan nama Jaksa Agung, hal itu karena masukan dari masyarakat terhadap sejumlah nama yang sudah mencuat di publik.
“Karena itu, tidak mau terburu-terburu. sehingga dipilihnya Jaksa Agung bisa meredam yang terjadi di masyarakat,” kata dia.
Sebelumnya, Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan Jaksa Agung baru yang dipilih Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Basrief Arief akan diumumkan di Istana Kepresidenan Senin ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pimpinan DPR tandingan bentukan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) hari ini, Senin (3/11) menggelar rapat konsultasi dengan perwakilan Fraksi PDIP, PKB, NasDem, Hanura, dan PPP. Rapat itu sendiri terkait penetapan pimpinan DPR sementara.
“Rapat konsultasi antar pimpinan yang kemarin ditunjuk rapat paripurna tanggal 31 Oktober. Hari ini rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menetapkan apakah itu menjadi definitif atau tetap kolektif kolegial semata,” kata pimpinan DPR tandingan, Effendi Simbolon, di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (3/11).
Politikus PDIP yang juga bekas wakil ketua komisi VII DPR RI periode 2009-2014 itu mengatakan, alasan KIH tetap ngotot membentuk pimpinan DPR tandingan karena ingin memberikan koreksi terhadap kepemimpinan Setya Novanto cs. Dia menilai tidak mungkin DPR hanya bisa bergerak dengan lima fraksi saja.
“Karena kami intinya ingin melakukan koreksi terhadap pengurusan kelembagaan DPR ini. Ada sepuluh fraksi yang punya hak di sini,” kata bekas calon Gubernur Sumatera Utara itu.
Awalnya rapat konsultasi DPR versi KIH ini akan digelar di ruang Badan Musyawarah, tapi kemudian pindah ke ruang Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang lebih kecil. Rapat baru dimulai pukul 14.25 WIB dan digelar tertutup.
Pimpinan DPR tandingan yang sudah hadir dan masuk ke ruangan adalah Effendi Simbolon dan Syafruddin.
Seperti diketahui, selain Effendi Simbolon, empat pimpinan sementara DPR tandingan adalah Ida Fauziah (PKB), Syaifullah Tamliha (PPP), Syafruddin (NasDem), dan Dossy Iskandar (Hanura).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — ‎Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, masih ada peluang kursi pimpinan komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dipilih ulang.
Asalkan, kata dia, Koalisi Indonesia Hebat mengikuti prosedur dewan. Prosedur dewan yang Fahri maksud, yakni PDIP Cs menyerahkan daftar nama-nama anggota mereka.
“Kita nggak bisa pemilihan kalau dia (KIH) nggak daftar. Daftar dulu, baru di situ bicara,” kata Fahri Hamzah di gedung DPR, Jakarta, ‎Senin (3/11), menanggapi KIH yang bersedia mengalah membubarkan DPR tandingan, asal ‘kursi’ pimpinan AKD dipilih ulang.
Menurut Fahri, apapun bisa dibicarakan asalkan‎ melalui prosedur dan perundangan yang ada, dalam hal ini mengacu pada UU MD3 yang mengatur mekanisme pemilihan pimpinan.
“Di paripurna semua hal bisa dilakukan. Masuklah dulu, ngomong dulu, jangan dari luar, kita jadi malu,” kata dia. 

Artikel ini ditulis oleh: