Jakarta, Aktual.co — Hakim pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding terdakwa kasus suap sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Tubagus Chaeri Wardana Chasan atau akrab dipanggil Wawan.
Adik kandung Gubernur Banten nonaktif, Ratu Atut Choisyah itu, tetap dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun.
“Putusan PT (Pengadilan) DKI Jakarta atas nama Tubagus Chaeri Wardana alias TB Chairi Wardana B.Bus alias Wawan telah diumumkan. Yaitu menguatkan putusan tingkat pertama,” ujar Kepala Hubungan Masyarakat PT DKI Jakarta, M. Hatta, melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (21/10).
Selain hukuman 5 tahun penjara, PT DKI pun menguatkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),  pidana denda sebesar Rp 150 juta subsider 3 bulan pidana kurungan.
Sementara itu, dihubungi terpisah, Pia Akbar Nasution mengaku belum mengambil sikap atas putusan tersebut.
“Mas Wawan masih ingin diskusi dengan keluarga dulu katanya,” tulisPia melalui pesan singkat.
Akhir Juni lalu, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta menjatuhkan vonis lima tahun penjara terhadap adik kandung Ratu Atut tersebut. Wawan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap Akil Mochtar sebesar Rp 1 miliar melalui Advokat Susi Tur Andayani, terkait penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten, di Mahkamah Konstitusi. Majelis hakim menjatuhkan 5 tahun hukuman penjara dan pidana denda sebesar Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo yang baru saja dilantik menjadi pemimpin di negeri ini diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat yang telah menghantarkannya ke kursi RI 1.
“Modal besar dukungan publik ini kami harapkan tidak disia-siakan Jokowi,” kata Koordinator ICW Ade Irawan, Selasa (21/10).
Dia berharap, dengan dukungan besar dari masyarakat, Jokowi  dapat terbuka dalam seleksi calon kabinetnya itu, hal tersebut agar tak tersandera dengan banyaknya kepentingan. 
“Terbukanya proses ini tidak hanya menguntungkan bagi publik, tapi juga bagi Jokowi. Tekanan-tekanan ke Jokowi tidak besar karena publik ikut mengawasi,” kata dia.
Meski begitu, dia juga sangat mengapresiasi Jokowi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan Analisis Keuangan dalam menseleksi calon menteri yang tersangkut dengan masalah.
‪”Tapi permintaan tidak cukup, harus ada penesuluran melalui lembaga lain. Seperti dirjen pajak, Komnasham, Ombudsman,” kata dia.
Jokowi, kata dia harus mau menindaklanjuti serius rekomendasi tersebut. Karena bagaimanapun, kata dia ujian yang dilakukan itu merupakan formalitas saja. 
“Misal KPK menandai merah, kuning, dan hijau. Merah dan kuning,” pungkas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Partai Demokrat tak mempermasalahkan ada tidaknya kader mereka di dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Hal itu sebagaimana dikatakan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono kepada wartawan di gedung DPR RI, Selasa (21/10).
“Sebagai partai penyeimbang, Demokrat akan mendukung segala kebijakan pemerintahan Jokowi yang memang dinilai patut didukung,” kata Ibas.
Dirinya mengaku belum mengetahui apakah ada kader Demokrat yang dipilih untuk menjadi menteri di pemerintahan Jokowi-JK.
“Sejauh ini saya belum dengar Pak Jokowi minta dari kader Demokrat,” kata dia. 

Artikel ini ditulis oleh: