Jakarta, Aktual.co — Gina F Swara anak kandung dari tersangka Bupati Karawang, Ade Swara dan Nurlatifah, mengakui jika beberapa aset milik kedua orangtuanya telah disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kalau penyitaan udah ada beberapa. Lebih banyak sawah, kalau rumah nggak ada. Karena kita sudah menempatinya jauh-jauh hari,” ujar Gina, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/10).
Meski demikian, ia mengklaim bahwa sejumlah harta yang disita itu tidak terkait pencucian uang.
“Tapi nanti kita buktikan di persidangan sejauh mana harta-harta yang diperoleh itu memang tidak ada yang diperoleh dari pencucian uang. Semuanya murni hasil usaha bapak dan ibu,” kata dia.
Dalam kasus TPPU, Ade Swara dan Nurlatifah diduga melanggar Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan dan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KHUPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo melibatkan KPK dan PPATK dalam proses seleksi calon menteri, di kabinet Jokowi-JK.
Dia mengatakan, untuk membersihkan sebuah halaman harus menggunakan sapu yang bersih bukan kotor.
“Karena tidak mungkin pak Jokowi dibantu oleh menteri-menteri kabinet yang tidak bersih,” kata Basarah kepada awak media, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/10).
Salah satunya, dalam program nawacita Presiden Jokowi adalah membangun satu sistem hukum yang kredibel, yakni penegakan hukum. Sehingga, tidak memilih menteri yang bermasalah hukum dimasa lalu atau berpotensi merupakan komitmen dalam melakukan penegakan hukum.
“Jika dalam penegakan hukum  menterinya sendiri tidak bersih, pak Jokowi tidak ingin tersandra oleh persoalan-persoalan masa lalu calon menterinya tersebut. Sehingga sebelum menteri itu ditetapkaan, pak Jokowi meminta konfirmasi di KPK (dan PPATK), apakah nama-nama calon menteri tersebut diduga terlibat, atau patut diduga terlibat, atau terindikasi dalam masalah kasus korupsi,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar bersikukuh masuk dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, periode 2014-2015.
Sedangkan soal komitmen Jokowi mengenai menterinya tidak boleh rangkap jabatan, bukanlah alasan yang kuat. 
“Saya menghormati Jokowi soal rangkap jabatan, syarat utama Jokowi kan profesionalitas, kami anggota PKB, Muhaimin profesional. Soal rangkap jabatan bukan alasan penting,” kata Anggota Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq di gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/10).
Menurutnya, Cak Imin adalah orang parpol yang profesional. Sehingga tidak ada alasan Jokowi-JK mencoretnya dalam penyusunan kabinet. Terlebih alasan utamanya adalah soal rangkap jabatan. 
“Sekali lagi Cak Imin menjunjung tinggi nilai profesionalitas, PKB salah satu partai selain PDIP, kita paling solid dan loyal,” kata Maman. 
Disampaikan, PKB pada pemilihan presiden 2014 mempunyai andil besar dalam menghantarkan pasangan Jokowi-JK menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Dimana sebagian besar umat Islam karena PKB memutuskan memilih pasangan ini. 
“Orang harus ingat antisipasi kemusliman, Jokowi adalah PKB. kita mengerahkan pesantren dan Islam tradisional, Jokowi seorang muslim, saya adalah saksi di Mabes Polri untuk kasus Obor Rakyat,” katanya. 
Ditekankan dia agar Jokowi dalam memilih menteri yang akan segera diumumkan, didasari atas desakan publik.

Artikel ini ditulis oleh: