Puan Bilang SMI Calon Menteri, Kalau Benar Jokowi Bohongi Publik
Jakarta, Aktual.co — Sejumlah kalangan mengkhawatirkan kabinet pemerintahan Jokowi mendatang bakal tersandera dengan masuknya para pentolan neoliberalisme seperti Sri Mulyani dan Chatib Basri maupun mereka yang menjadi antek asing dan aseng. Jika sampai itu terjadi, Jokowi telah melakukan kebohongan publik saat debat kampanye bahwa mereka mengusung ekonomi kerakyatan.
“Pernyataan Ketua FPDIP DPR Puan Maharani yang memastikan Sri Mulyani bakal masuk sebagai menteri Jokowi merupakan bukti bahwa jargon ekonomi kerakyatan yang diusung Jokowi sebuah kebohongan besar. Kebangkrutan ekonomi Indonesia sejak masa Orde Baru akibat permainan para neolib melalui IMF yang melakukan intervensi dan melakukan tekanan terhadap perekonomian nasional,” ujar pengamat politik Rusmin Effendy menjawab wartawan di Jakarta, Senin (20/10).
Menurut Rusmin, selain nama-nama tersebut ada pula nama seperti Kuntoro Mangunsubroto, Luhut Panjaitan, Raden Priyono, Ari Soemarno dan Rini Soewandi yang juga dipastikan bakal masuk kabinet. Padahal, kelima orang tersebut terindiksi pelbagai kasus korupsi di masanya yang sampai sekarang tidak pernah tersentuh hukum.
Dia menjelaskan, masuknya Sri Mulyani, Kuntoro Mangunsubroto, Raden Priyono, Ari Soemarno dan Rini Soewandi bakal menjadi bumerang bagi pemerintahan Jokowi kedepan karena track record mereka yang sudah memporak porandakan perekonomian nasional. Persoalannya, kenapa KPK seolah-olah tidak berdaya dan letoy dalam menangani kasus ini.
“Kepergian Sri Mulyani saat menjabat sebagai Menkeu yang terlibat perampokan uang Century gate merupakan skenario yang diciptakan SBY saat itu guna menghindari persoalan hukum. Sri Mulyani seolah-olah di skenariokan bakal menjadi direktur bank dunia, padahal hal itu tidak ada apa-apanya. Kok orang seperti itu mau dipakai lagi menjadi menteri. Memangnya bangsa ini kekurangan orang pintar sekaliber Sri Mulyani apa,” tegas dia.
Rusmin juga mendesak KPK segera memeriksa Megawati Soekarnoputri karena dimasa pemerintahan Mega, mengobral dengan murah dan memberikan pengampunan para pengemplang dana BLBI yang sampai sekarang rakyat Indonesia harus menanggung bunganya.
“Mana janji Abraham Samad yang berkoar-koar akan memeriksa Megawati. Bangsa ini bangkrut justru di masa pemerintahan Mega, dimana banyak asset negara yang dijual murah, sedangkan hasilnya tidak jelas. Inilah yang seharusnya menjadi fokus dan perhatian Jokowi untuk membenahi persoalan bangsa yang semakit semrawut dan kusut karena para pemimpin terdahulu tidak pernah amanah kepada rakyatnya,” ujar Rusmin.
