Jakarta, Aktual.co — Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI) mengungkapkan bahwa dalam pertemuan yang dilakukan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pihaknya juga menyerahkan sejumlah nama menteri kabinet kerja Jokowi-JK yang terindikasi bermasalah hukum.
“Berangkat dari beberapa data yang dilacak teman-teman, bermasalah, pernah diperiksa KPK, punya masalah hukum,” ucap Karyono Wibowo dari Lingkar Studi Trisakti kepada wartawan, di kantor KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/11).
Ia pun tidak segan mengungkapkan sejumlah nama menteri kabinet kerja yang dilaporkan kepada institusi pimpinan Abraham Samad Cs untuk segera ditindaklanjuti. (Baca: Relawan Tolak Rini Soemarno dan Sudirman Said)
” Ada beberapa nama-nama menteri yang dilaporkan,” papar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Juru Bicara Poros Muda Partai Golkar, Andi Sinulingga mengkritisi wacana majunya kembali Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. 
Menurutnya, selama dipimpin Ical, Golkar yang merupakan partai besar dan tua justru tidak mengalami kemajuan.
Dirinya pun menilai Ical mematikan proses demokrasi yang tumbuh di Partai Golkar jika dirinya kembali maju sebagai Ketum.
“Memang salah satu indikator kegagalan memimpin Golkar, Pak Ical. Partai dipimpin seperti perusahaan pribadi, orang diperlakukan bukan sebagai kader dan pengurus, tapi sebagai anak buah. Partai kok kayak perusahaan,” kata Andi saat dihubungi, Senin (3/11).
Eks Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar itu sama sekali tidak setuju bila Ical mencalonkan kembali sebagai ketua umum partai. Ical dia anggap lebih mementingkan ego dan kepentingan pribadi dibandingkan organisasi secara profesional.
“Pileg kalah, Pilpres enggak bisa nyalon. Justru mendukung partai lain, kalah juga,” kata dia.
Menurut Andi, sejak reformasi tidak ada ketua umum Partai Golkar yang menjabat lebih dari satu periode. Semuanya rela dan legowo mewariskan kepemimpinan partai terhadap kader profesional lainnya.
“Keterlibatan kader partai ditutup Pak Ical, itu membuat partisipasi kader tidak ada,” kata dia.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengaku masih akan memperhitungkan seberapa besar dukungan kader partainya sebelum memutuskan maju lagi sebagai ketua umum periode selanjutnya.
“Kita lihat dulu dukungannya berapa banyak,” kata Ical seusai menghadiri acara jamuan makan malam bersama perwakilan partai negara sahabat di Jakarta, Senin (27/10) malam.
Ical mengatakan dirinya akan mempertimbangkan maju kembali sebagai ketua umum, dengan catatan dirinya memang dikehendaki oleh kader Golkar untuk kembali menjabat.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak agar memprioritaskan penanganan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) kepada menteri kabinet kerja Jokowi.
Demikian disampaikan salah satu aktivis Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Chalid Muhammad dalam konfrensi persnya, usai bertemu dengan pimpinan KPK, di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/11).
“Kalau ini bisa diprioritaskan, maka dampaknya akan sangat besar untuk menimalisir kemungkinan terjadinya korupsi dikemudian hari,” ucap dia.
Tidak hanya itu, sambung dia, KPK pun juga diminta turut proaktif terlibat dalam seleksi pimpian direksi maupun komisaris badan usaha milik negara (BUMN) yang disinyalir adanya niat jahat untuk menempatkan orang-orang yang dapat membuat BUMN tidak jauh beda dengan pemerintahan sebelumnya.
“Kita minta KPK secara proaktif untuk terlibat dalam seleksi direksi dan komisaris BUMN, agar BUMN kita tidak lagi menjadi sapi perah dari praktek-praktek selama ini terjadi membuka peluang korupsi,” ucap dia. (Baca: Catatan Merah Menteri, KPK Terkena “Operasi”)
“Kalau BUMN kita sehat maka akan mudah berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. KPK mengatakan berdasarkan UU yang ada mereka akan menargetkan siapapun dari pejabat publik yang potensial menyalahgunakan kekuasaannya. Itu komitmen dari KPK,” tandasnya.
Seperti marak diberitakan media, meski sejumlah nama calon menteri Presiden Jokowi diberi tanda peringatan keras oleh KPK melalui kode merah dan kuning. Akan tetapi, Presiden dinilai tetap mengakomodir nama yang terkena tanda merah sebagai menteri.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Gerakan Dekrit Rakyat dan Koalisi Masyarakat Sipil  untuk Pemerintahan Bersih telah melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun agendanya adalah meminta KPK untuk memanggil dan memeriksa menteri-menteri yang diduga memiliki catatan merah dan kuning, alias memiliki rekam jejak korupsi. Dan meminta kepada KPK untuk terlibat menelusuri rekam jejak para calon pejabat negara baik di pemerintahan maupun di BUMN
Menanggapi hal tersebut, salah satu anggota Gerakan Dikrit Rakyat dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemerintahan Bersih, Ray Rangkuti mengaku, baru saja pihaknya telah menyodorkan nama-nama menteri yang terindikasi dapat stabilo merah dan kuning bersama dengan latar belakangnya.
“Kita telah menyodorkan nama-nama, baik dari eksekutif dan legislatif yang diduga terkena masalah kasus korupsi. Pada prinspinya kita memiliki pemikiran yang sama ya, paling utama adalah kita membuat seluruh pejabat publik atau pejabat struktural negara kita, bersih dari perilaku korupsi,” kata Ray di Gedung KPK, Senin (3/11).
Meski begitu, Ray tak menyebutkan soal nama-nama yang telah disodorkan ke KPK. Dia menyebut, hal tersebut merupkan domain KPK yang menindaklanjuti. “Ini kan menyangkut etika, dan kita tidak bisa, itu domainnya KPK, kita yakinlah,” kata dia.
Dia menilai, KPK mempunyai cara tersendiri untuk menelusuri nama-nama yang disodorkan oleh pihaknya. Terlebih, kata dia, dari awal KPK akan bekerja keras untuk mengungkapkan semua nama-nama yang telah disodorkan itu.
“Kita kan percaya karena KPK punya alat buktinya. Jadi ini hanya menunggu waktu, tekanan publik dan harapan publik, jadi ini kita yakin KPK bisa menyelesaikan semua,” kata dia.
Meski tak mau menyebutkan perihal nala-nama yang telah disodorkan ke KPK, Ray mengklaim penyerahan nama tersebut disertai dengan bukti. Terlebih, kata dia, KPK juga mempunyai data-data nama yang telah disodorkan ke KPK itu. 
“Tidak, tapi KPK punya data dan data itu tidak akan ditinggal diam, dan pasti akan ditindaklanjuti. Ya semuanya, bahkan yang tidak ditandai pun KPK akan mengadakan pemeriksaan dan pengawasan, karena itu bagian dari komitmen,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby