Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
25 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 42493

Pejabat Penyimpan Informasi Bisa Dipidanakan

Malang, Aktual.co — Pejabat Kabupaten Malang yang enggan memberikan informasi bakal terkena sanksi hukum. Hal ini disebabkan, saat ini DPRD Kabupaten Malang sedang menggodok, perda turunan dari undang undang Keterbukaan Informasi Publik di tahun 2015.
Rancangan Perda Keterbukaan Informasi Publik inisiatif dewan tersebut mulai dilempar dalam sidang paripurna yang berlangsung bersama Eksekutif di DPRD Kabupaten Malang Senin (20/10).
“Konsekuensi dari Perda adalah badan khusus yang bisa dijabat Humas tempat berbagai informasi bisa diakses oleh siapapun,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq, Senin.
Berbagai sanksi dari administratif PTUN hingga sanksi pidana memungkinkan diterima pejabat publik jika tidak menyediakan informasi sesuai aturan.
“Semua yang menggunakan anggaran APBD berhak diketahui oleh masyarakat. Kecuali informasi tentang proses penyidikan yang sedang berlangsung di kepolisian. Ini mengacu pada undang-undang KIP,” Imbuhnya.
Sementara Bupati Malang Rendra Kresna menyambut baik ranperda tersebut. Bupati yang juga hadir dalam sidang paripurna menyatakan permintaan informasi wajib dilayani oleh aparat,
“Iinformasi tidak boleh disimpan, harus dilayani dengan mudah sesuai protokoler,”
Rendra menuturkan, Raperda ini adalah kepanjangan dari UU KIP, peraturan pemerintah dan peraturan provinsi Jawa Timur yang telah mengtur tentang keterbukaan informasi publik.
 “Misalnya tentang Keputusan Bupati, siapapun bisa donwload dan membaca di web itu. Tapi kalau mau mint salinan resminya ya bisa meminta ijin ke Bupati dan harus ditandatangani dulu, tapi pasti diberi,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

LIPI: Pasar Tunggu Kebijakan Jokowi Naikkan Harga BBM Subsidi

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Ekonomi dari LIPI mengatakan bahwa kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menghadapi tantangan ekonomi global, seperti pelambatan ekonomi beberapa negara maju, dan antisipasi pembalikkan arus modal karena normalisasi ekonomi Amerika Serikat sangat dinantikan para pelaku pasar.

“Jokowi harus mampu menjelaskan dengan baik dan bisa membuat rencana secara periodik, mengenai rencananya untuk menghadapi tantangan global, seperti penyusutan ekonomi negara-negara maju,” kata pengamat ekonomi LIPI Agus Eko Nugroho di Jakarta, Senin (20/10).

Agus mengatakan, pelambatan ekonomi global, seperti yang terjadi di Tiongkok, Jepang dan juga Eropa telah menekan ekonomi Indonesia sepanjang tahun. Negara-negara maju tersebut merupakan sasaran ekspor Indonesia. Alhasil, akibat pelemahan negara-negara tersebut, kinerja eskpor Indonesia melemah, ditambah penurunan harga komoditi.

“Perlu ada perluasan sasaran ekspor, seperti ke Amerika Selatan, Asia Tengah, dan juga negara-negara pecahan Uni Soviet, masih banyak potensi disana,” ujar dia.

Agus menuturkan, pelaku pasar terus memantau wacana-wacana dan rencana kebijakan ekonomi Jokowi. Pasar mengharapkan Jokowi dapat memulai reformasi struktural ekonomi yang dapat memperbaiki ruang fiskal, dan juga neraca transaksi berjalan yang terus mengalami defisit.

Pada Agustus 2014, Badan Pusat Statistik mengemukakan neraca perdagangan mengalami defisit mencapai 318 juta dolar AS. Defisit Agustus merupakan defisit yang keempat dialami Indonesia pada 2014, setelah Januari, April dan Juni. Sedangkan, defisit neraca transaksi berjalan sebesar 4,27 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai 9,1 miliar dolar AS hingga kuartal II 2014.

Agus menambahkan, kebijakan ekonomi Jokowi yang akan diambil dalam waktu dekat, juga harus menyiasati untuk mengurangi dampak dari rencana kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed pada 2015.

Untuk mengurangi dampak normalisasi ekonomi AS yang dapat menyedot arus modal dari negara berkembang itu, Jokowi harus memperhatikan instrumen moneter yang prudensial, ditambah perbaikan fiskal untuk memelihara kepercayaan investor.

“Bisa dengan menaikkan harga BBM dengan ‘timing’ yang sudah ditentukan dan dilengkapi program antisipasi dampak yang lengkap,” ujarnya.

Gubernur The Federal Reserve (The Fed) Jannet Yellen sebelumnya memberikan sinyal bahwa suku bunga acuan dari 0,25 persen akan dinaikkan pada awal 2015 atau bahkan lebih cepat di akhir 2014, seiring perkiraan pemulihan ekonomi di AS.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Sebaiknya, Masyarakat Tak Berharap Lebih Pada Jokowi

Jakarta, Aktual.co — Sebaiknya masyarakat tidak terlalu menaruh harapan yang berlebihan kepada Jokowi. Ujian yang akan dihadapi pemerintah adalah dalam memilih komposisi kabinet.
“Kalau kabinet Jokowi nanti tidak sesuai harapan rakyat, bagaimana mungkin rakyat bisa sejahtera,” kata pengamat politik Rusmin Effendy menjawab wartawan menanggapi pidato Jokowi di Jakarta, Senin (20/10). 
Apalagi kalau sampai orang-orang yang masuk dalam kabinet para neolib dan antek-antek asing. Inilah yang patut dicermati agar kita berpikir secara rasional. 
“Dulu waktu pertama kali SBY menjadi presiden pada 2004, masyarakat menaruh harapan yang luar biasa. Enam bulan setelah berkuasa, harga elpiji naik dan minyak tanah langkah. Eh, masih juga dipilih pada periode kedua yang membuat rakyat semakin sengsara sampai sekarang ini,” ujarnya.

Menteri Tak Berprestasi, Dahlan: Cepat Diganti Agar Tidak Menular

Jakarta, Aktual.co —  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan telah resmi mengakhiri masa jabatannya mulai hari ini, Senin (20/10). Ia mengakhiri jabatannya dengan menggelar acara perpisahan dengan direksi dan komisaris di Kementerian. Dalam acara tersebut, ia berharap menteri baru nanti bisa menempatkan jabatan yang baik bagi direktur BUMN yang berprestasi.

“Harapan saya kepada Menteri baru nanti, kalau ada direktur yang berkinerja baik, harus diberikan kesempatan untuk menjabat,” kata Dahlan di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (20/10).

Menurut Dahlan, langkah tersebut bisa membuat budaya perusahaan menjadi baik. Pasalnya, kepemimpinan direksi yang baik, tentu akan berdampak baik pula kepada perkembangan perusahaan. Apalagi jika pemimpin itu sudah bisa menerapkan corporate culture.

“Direktur utama yang berprestasi yang telah ditempatkan di suatu perusahaan pelat merah sebaiknya dipertahankan. Kecuali, kalau tidak berprestasi, itu harus cepat-cepat diganti agar ketidakprestasinya tidak menular,” tegasnya.

Selain itu, dalam kesempatan perpisahannya itu, Dahlan mengakui bahwa dirinya sangat menikmati posisinya sebagai menteri BUMN.

“Selama jadi menteri, jabatan ini cukup asyik. Sejak awal dilantik menjadi menteri, saya sepakat dengan Wakil Menteri Mahmudin Yasin bahwa saya tidak akan menempatkan diri sebagai seorang menteri. Menterinya Pak Wamen dan saya sebagai non-executive chairman,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Pidato Perdana Jokowi Tak Sentuh Subtansi Persoalan

Jakarta, Aktual.co — Pidato pertama Presiden terpilih Joko Widodo yang disampaikan di hadapan Sidang Paripurna MPR, hanyalah sebuah pidato yang tanpa makna. Tidak ada penekanan secara khusus, karena yang disampaikan bersifat umum.
“Seharusnya dalam pidato perdana, Jokowi mampu memberikan harapan besar kepada masyarakat, bahwa di bawah kepemimpinannya akan ada perubahan yang signifikan dari pemerintah sebelumnya,” tegas pengamat politik Rusmin Effendy menjawab wartawan menanggapi pidato Jokowi di Jakarta, Senin (20/10). 
Harusnya Jokowi bisa meniru Presiden AS Barack Hussein Obama yang berpidato untuk membawa perubahan bagi rakyat Amerika melalui American Dream.  Saat itu, Obama mampu meyakinkan rakyat Amerika memiliki seorang pemimpin perubahan yang mampu menyatukan semua golongan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Menurut Rusmin, dalam pidato singkat sekitar 7 menit yang disampaikan, terkesan Jokowi tidak mempersiapkan naskah pidatonya dengan baik. Apa yang disampaikan bersifat umum dan standar, tidak menyentuh subtansi persoalan yang mendasar. Padahal, pidato perdana itu sangat menentukan sekali kualitas apa yang akan dikerjakan lima tahun kedepan.
“Secara umum, pidato itu lebih banyak bersifat mengimbau dan mengajak seluruh elemen dan komponen masyarakat untuk bekerja dan bekerja seperti petani, nelayan, pedagang pasar, pedagang asongan dan sebagainya. Bagi rakyat kecil, tanpa disuruh pun mereka harus bekerja keras untuk menafkahi hidupnya. Persoalannya, sejauhmana pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Jokowi-JK nanti mampu memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada rakyat kecil, apalagi kalau sampai BBM naik,” tegas dia.

Akibat Ulah Pendukung, Myanmar Didenda USD24 Ribu

Jakarta, Aktual.co — Kemenangan tipis 1-0 tim nasional U-19 Myanmar atas Uni Emirat Arab (UAE) pada babak perempat final kejuaraan AFC U-19 Champhionship pada Jumat (17/10), harus ternodai dengan sanksi denda sebesar USD24 ribu yang diberikan oleh Federasi Sepakbola Asia (AFC).

Hukuman tersebut diberikan oleh AFC, lantaran para suporter Myanmar kegirangan hingga merangsek masuk ke dalam lapangan Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar.

“Komisi Disiplin AFC mendenda Myanmar Football Federation (MFF) sebesar USD24 ribu. Ini terkait dengan pelanggaran yang ditemukan saat pertandingan Myanmar melawan UEA di perempat final,” tulis rilis AFC yang diterima Aktual.co, Senin 20 Oktober 2014.

Selain itu, masuknya suporter melanggar standar keamanan stadion. “Selain denda, pertandingan semifinal Myanmar U-19 tidak boleh dihadiri penonton,” tutup rilis tersebut.

Pada pertandingan semi-final yang akan berlangsung hari ini, Myanmar akan bertemu dengan Qatar di stadion Thuwunna, tidak akan disaksikan secara langsung oleh pendukung Myanmar.

Artikel ini ditulis oleh:

1...42,49242,49342,494...43,113Halaman 42,493 dari 43,113

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya