Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri telah telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Muhammad Arysad (MA), tersangka penghina Presiden Joko Widodo melalui akun media sosial facebook. Kini MA sudah dipulangkan ke Rumah orang tuanya oleh penydik Bareskrim Polri di bilangan Ciracas Jakarta Timur.
“Tadi pagi sekitar jam 06.30 WIB, Arsad sudah diantar pihak Kepolisan ke rumahnya,” kata Kuasa Hukum Arsad, Irfan Fahmi, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/11).
Namun, MA yang berprofesi sebagai tukang tusuk sate itu dibebaskan oleh penyidik tanpa sepengetahuan pengacaranya. Dia mengaku mendapatkan informasi soal pembebasan MA oleh pihak keluarga.
“Kita juga baru tahu dari pihak keluarga bahwa Arsyad dipulangkan, belum ada info dari polisi,” ujar Fahmi.
Muhammad Arsyad ditahan sejak 23 Oktober 2014 karena menyebarkan gambar Jokowi dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Montase atau gabungan dari beberapa potongan foto yang berbeda itu menunjukkan Jokowi sedang beradegan asusila dengan Megawati.
Arsyad pun dijerat dengan Undang-Undang Pornografi dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Gerakan Dekrit Rakyat dan Koalisi Masyarakat Sipil  untuk Pemerintahan Bersih akan menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tanda kuning dan merah pada proses seleksi calon menteri pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. 
Sesuai rencana, tokoh politik dan kelompok masyarakat itu datang pukul 10.00 Wib, Senin 3 November 2014. Mereka yang hadir adalah Yudi Latif, Romo Benny Susetyo, Chalid Muhammad (Dekrit Rakyat), Ray Rangkuti (Direktur LIMA), Haris Ashar (Kontras), Cilm (eksponen 98) dan Sri Palupi (Ecosoc).
Selanjutnya Dani Setiawan (KAU), Riza Damanik, Siti Maimunah, Jeirry Sumampow (TEPI), Sebastian Salang (FORMAPI), Baiquni (eksponen 98), Sopyan (eksponen 98), Karyono Wibowo (Lingkar Studi Trisakti) dan beberapa tokoh lainnya. 
“Kita ingin pemerintahan Jokow-JK bersih dari korupsi. Bahkan tidak hanya bersih dari korupsi, tetapi bersih dari jejaring neoliberalisme dan para mafioso,” tegas salah satu tokoh yang akan mendatangi KPK, Karyono Wibowo, saat dihubungi Senin (3/11).
Menurutnya, janji Jokowi untuk memberantas korupsi harus diperkuat oleh seluruh kekuatan masyarakat civil (civil society). Apalagi rakyat berharap kabinet pemerintahan Jokowi benar-benar bersih dari korupsi. (Baca: Catatan Merah Menteri Kabinet Jokowi)
“Yang mendasari Koalisi Masyarakat Sipil mendesak KPK, karena adanya sinyalemen dari pimpinan KPK sendiri bahwa ada sejumlah menteri yang masuk kabinet Jokowi terindikasi kuat mereka terlibat korupsi,” kata Karyono.
“Maka dari itu KPK hendaknya segera memanggil dan memeriksa menteri-menteri yang memiliki catatan merah dan kuning,” sambungnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah tokoh dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemerintah Bersih berencana akan menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (3/11) pagi ini.
Tujuannya, meminta KPK untuk memanggil dan memeriksa menteri-menteri yang diduga memiliki catatan merah dan kuning, alias memiliki rekam jejak korupsi.
“Juga meminta kepada KPK untuk terlibat menelusuri rekam jejak para calon pejabat negara baik di pemerintahan maupun di BUMN,” seperti yang dikutip dari undangan resminya, di Jakarta, Senin (3/10).
Pertemuan yang diagendakan sekitar pukul 10.00 WIB itu akan diterima oleh salah satu komisioner pimpinan KPK, yakni Adnan Pandu Praja.
“Nanti ditemui Adnan Pandu Praja,” kata salah satu elemen masyarakat dari Lingkar Studi Trisakti (LST), Karyono Wibowo dari kepada Aktual.co, di Jakarta, Senin (3/11). (Baca: Tokoh dan Aktivis Tanyakan Menteri Bercatatan Merah)
Untuk diketahui, para tokoh yang akan hadir diantaranya, yakni Yudi Latif, Romo Benny Susetyo, Chalid Muhammad (Dekrit Rakyat), Ray Rangkuti (Direktur LIMA), Haris Ashar (Kontras), Cilm (eksponen 98),Sri Palupi (Ecosoc), Dani Setiawan (KAU), Riza Damanik, Siti Maimunah, Jeirry Sumampow (TEPI), Sebastian Salang (FORMAPI), Neta Pane (IPW), Baiquni (eksponen 98), Sopyan (eksponen 98), Ferdinand (Energy Watch).

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Tiga dari 5 calon Jaksa Agung yang dipertimbangkan Presiden Jokowi memang dikenal integritasnya dalam isu korupsi.
“Tapi kelimanya sama sekali tidak punya track record dalam promosi dan advokasi HAM. Padahal Jaksa Agung adalah harapan terakhir penegakan HAM,” kata Ketua Setara Institute, Hendardi di Jakarta, Senin (3/11).
Dengan demikian, besar kemungkinan Jokowi gagal memenuhi janjinya untuk mengadili para jenderal yang diduga melanggar HAM pada masa lalu.
“Perlu diingat bahwa tantangan terbesar Jaksa Agung adalah keberaniannya menembus kebuntuan penegakan HAM,” katanya.
Sedangkan untuk pemberantasan korupsi, publik sudah lebih terpikat dan percaya dengan KPK.
“Jadi, semestinya Jokowi mencari figur lain, yang punya nyali pada penegakan HAM. Perlu diingat pula, kelima calon itu adalah pernah menjabat di masa sebelumnya dengan prestasi biasa saja,” kata Hendardi.
Laporan: Adri Adrian

Artikel ini ditulis oleh: