26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 42504

Arak-Arakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla

Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjumpai simpatisan dan masyarakat di Bundaran HI, Jakarta, Senin (20/10/2014). Usai dilantik Jokowi-JK diarak menaiki kereta kencana mulai dari bundaran HI hingga Istana Negara. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Beri Selamat Untuk Jokowi, Anas Semoga Ini Awal Yang Baik

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengucapkan selamat atas pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pasangan presiden dan wikl presiden Republik Indonesia.
“Selamat memulai kerja besar untuk rakyat Indonesia. Semoga hari ini menjadi awal yang baik,” kata Anas dalam pernyataan tertulis yang disampaikan oleh pengacara Anas, Handika Honggowongso di gedung KPK Jakarta, Senin (20/10).
Anas yang sudah divonis 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan dalam kasus tindak pidana korupsi penerimaan hadiah dari sejumlah proyek-proyek pemerintah dan tindak pidana pencucian uang itu ditahan di rumah tahanan (rutan) KPK di basement gedung KPK.
Anas juga berharap Jokowi dan Jusuf Kalla dapat menjadikan masyarakat lebih sejahtera.
“Berharap benar-benar bisa menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia dan berhasil memajukan perikehidupan rakyat menjadi lebih sejahtera dan bermartabat,” ungkap Anas.
Selanjutnya ia berpesan agar tidak tergoda untuk menggunakan aparat hukum untuk kepentingan pribadi.
“Menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, tidak tergoda untuk menggunakan aparat hukum dan keamanan untuk kepentingan politik dan kekuasaan,” tambah Anas.
Anas berharap agar keduanya tetap kompak hingga selesai bertugas lima tahun lagi.
“Presiden dan wapres bisa kompak bekerja keras sampai selesai emban amanah 2019. Tidak retak dan konflik di tengah jalan,” ungkap Anas.
Terakhir, Anas berpesan agar berhati-hati terhadap kemungkinan adanya gangguan dari dalam pemerintahan.
“Perlu berhati-hati terhadap kemungkinan hadirnya sengkuni di lingkarannya,” tegas Anas.
Anas Urbaningrum sempat menulis di status atau BlackBerry Messenger-nya “Politik Para Sengkuni” pasca elektabilitas Demokrat yang anjlok dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Februari 2014 lalu.
Sengkuni adalah salah satu karakter terkenal dalam wayang dengan lakon Mahabarata. Dia adalah patih di Astina, sebuah negara yang diperintah oleh Kurawa.
Karakter fisik Sengkuni digambarkan berbadan kurus dengan muka tirus dan cara bicara yang lemah tapi menjengkelkan. Sengkuni juga digambarkan memiliki watak yang licik, senang menipu, menghasut, memfitnah, dan munafik, artinya Sengkuni adalah gambaran tentang orang yang ingin orang lain celaka.
Anas memang tidak pernah mengungkapkan siapa Sengkuni yang ia maksudkan, tapi Anas berkali-kali menyatakan bahwa kasus yang menyeretnya itu bermuatan politis.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

PDIP Menanti Nama Menteri Jokowi-JK

Jakarta, Aktual.co — PDI Perjuangan menunggu pengumuman nama para menteri yang akan mengisi kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Kewenangan itu (calon menteri) ada di Presiden Joko Widodo, dan partai politik tidak memiliki wewenang penentuan kursi menteri,” kata Ketua DPP PDI-P Puan Maharani di gedung Parlemen, Jakarta, Senin (20/10).
Puan mengatakan, PDI-P juga tidak ikut campur mengenai pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam seleksi calon menteri.
Menurut dia, Jokowi-JK masih menyeleksi nama-nama calon menteri yang dikirimkan KPK dan PPATK yang memenuhi aspek bersih.
“Saya tidak tahu (prosesnya), menunggu waktu dari Pak Presiden Jokowi,” kata dia.
Dia menjelaskan, dirinya belum diberitahu mengenai nama-nama hasil penelitian rekam jejak KPK dan PPATK yang telah diserahkan lembaga tersebut kepada Jokowi. 

Artikel ini ditulis oleh:

Ketua DPRD Bantah Tudingan Hanura Soal Pimpinan Komisi

Jakarta, Aktual.co —Fraksi Hanura menuding pimpinan DPRD DKI telah mengambil keputusan sepihak dalam menentukan pimpinan alat kelengkapan dewan untuk komisi-komisi, tanpa melibatkan para ketua fraksi. 
Namun tudingan itu dibantah keras oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
Diluruskan Pras, bahwa pimpinan DPRD belum membahas soal penentuan pimpinan komisi-komisi di DPRD. Kata dia untuk hal itu masih menunggu langkah selanjutnya. 
“Tahapannya setelah rapat pimpinan (rapim) itu akan ada pertemuan lagi dengan pimpinan fraksi-fraksi. Karena rapim baru dihadiri pimpinan dari Fraksi PDI-P, Gerindra, PPP dan PKS saja. Yang gak ada kan Golkar, Hanura, Nasdem, PKB, Demokrat-PAN. Nanti baru dibahas lagi, belum ada keputusan,” kata Pras, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (20/10).
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta, Veri Yonnevil mengaku kesal dengan adanya rapat sembunyi-sembunyi yang dilakukan pimpinan dewan dalam bagi-bagi posisi Ketua Komisi di DPRD.
Dia menilai rapat itu sepihak karena hanya melibatkan Ketua DPRD DKI dan empat orang wakilnya saja, tanpa kehadiran para ketua fraksi. Dia pun memastikan Hanura akan menolak apabila rapim tersebut menghasilkan sebuah keputusan.
Kelima pimpinan yang dimaksud Veri yakni Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi dari Fraksi PDI-P, Wakil Ketua Abraham Lunggana dari PPP, Wakil Ketua Triwicaksana dari PKS, Wakil Ketua M. Taufik dari Gerindra, dan Wakil Ketua Ferial Sofyan dari Demokrat.
Adanya aroma ‘setingan’, menurut Veri sangat kuat. Sehingga tidak ada satupun ketua fraksi di DPRD yang hadir saat rapat digelar. 
“Rapatnya kemarin (Rabu) di sini (Hotel Grand Mercure). Mereka itu kucing-kucingan. Saat jam dua itu ada (ketua Fraksi) yang tidur, ada yang pergi, ada yang alasan kebakaran lah. Pokoknya sengaja diciptakan deh itu alasan,” ucapnya kesal.
Veri pun menuding tujuan rapat dilakukan secara diam-diam adalah demi bagi-bagi kekuasaan semata. “Karena mereka haus kekuasaan pastinya,” ucapnya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Revisi 122 UU Pro Asing, Hatta: Kita Kembalikan ke Jiwa dan Ruh UUD 1945

Jakarta, Aktual.co — Wacana Koalisi Merah Putih (KMP) untuk merevisi Undang-Undang yang dinilai mengakomodir kepentingan asing belum terealisasi.
Menurut Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa, perlu ada klasifikasi awal untuk mendahulukan UU mana yang perlu direvisi terlebih dahulu. 
“Ya saya kira nanti diteliti dulu mana yang mendesak. Karena 122 itu banyak,” kata Hatta kepada awak media, di komplek parlemen, Jakarta, Senin (20/10).
Menurut dia, ada beberapa UU yang dinilai mendesak untuk dilakukan revisi yang nantinya akan dibicarakan dengan pemerintahan Jokowi-JK.
“Intinya UU itu kita kembalikan ke jiwa dan ruh UUD 1945,” kata Hatta.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Kemeriahan Pesta Rakyat Menantikan Presiden Baru

Ribuan masyarakat memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin (20/10/2014). Mereka menikmati berbagai macam aksi sambil menunggu kedatangan Presiden dan Wakil Presiden RI yang baru Joko Widodo dan Jusuf Kalla. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Berita Lain