Jakarta, Aktual.co — Politikus PDI Perjuangan Aria Bima menilai pergantian pemerintahan dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo adalah tradisi baik yang perlu diteruskan.
“Semua tokoh hadir pada pelantikan Presiden Jokowi,” kata Aria Bima di gedung parlemen, Jakarta, Senin (20/10).
Menurut dia, acara pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dihadiri oleh pasangan SBY-Boediono yang domisioner serta ketua umum partai-partai politik.
Mereka antara lain, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Presiden PKS Anis Matta, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Paryai NasDem Surya Paloh, dan Ketua Umum Hanura Wiranto.
“Ini tradisi yang baik dan harus diteruskan. Ini luar biasa,” kata Aria Bima.
Dia juga menyambut positif pernyataan Prabowo Subianto yang menyatakan siap untuk bersinergi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurut dia, kehadiran Prabowo Subianto dan kesiapannya untuk bekerja sama dengan pemerintah maupun mendukung pemerintah melalui parlemen, menunjukkan sikap kenegarawanannya.
Aria juga memuji langkah kedua tokoh, yakni Jokowi dan Prabowo, yang bertemu di kediaman keluarga Prabowo, di Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (17/10).
“Pertemuan kedua tokoh itu, mencairkan ketegangan yang terjadi di antara para alite,” kata dia.
Menurut dia, saat ini kondisinya sudah sejuk dan diharapkan ke depan kondisi politik nasional sudah cair dan berjalan lancar.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Meski sudah secara sah Joko Widodo dilantik menjadi Presiden 2014-2019, namun sikap Jokowi dalam prinsip transparansi sampai saat belum juga diindahkan.
Pengamat Hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII), Muzakir menyebut, seharusnya saat ini mantan Gubernur DKI itu memenuhi prinsip-prinsip transparansi.
“Sekarang semestinya Jokowi memenuhi janjinya waktu kampanye, mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, apapun dalam prosesnya itu harus memenuhinya,” kata Muzakir ketika dihubungi Aktual, Senin (20/10).
Dia mengatakan, jika mantan Wali Kota Solo itu tak memenuhi janji-janjinya sejak awal. Maka, dipertengahan jalan, Jokowi akan merugi. “Mestinya itu dari awal, kalau tidak itu akan merugi,” kata dia.
Dia mengatakan, Jokowi seharusnya juga menjaga kepercayaan rakyat. Terlebih, rakyat yang selama ini mendukungnya jangan sampai ternodai oleh sikap Jokowi tak menunjukan sikap transparansi.
Meski sudah resmi dilantik menjadi Presiden. Tapi sampai saat ini Jokowi belum mengumumkan siapa sosok menteri-menteri yang akan duduk di kabinet.
Seleksi yang dilakukan selama ini juga terkesan tertutup dan tidak ada uji publik resmi seperti transparansi dan akuntabilitas. Sikap dari Jokowi dalam menjaring calon menteri tersebut diduga karena mantan Wali Kota Surakarta itu takut dikritik manakala figur menteri yang dipilihnya tidak diterima publik.
Dalam alam yang terbuka dan demi menjaga stabilitas pemerintahanya ke depan, presiden mestinya menjaring menteri secara terbuka, dengan melakukan uji publik agar diketahui jejak rekam politik, ekonomi serta sosialnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Golkar Nusron Wahid ogah berandai-andai dirinya terpilih menjadi menteri dalam kabinet Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Kata siapa (saya jadi menteri). Saya tidak mau berandai-andai, ya diikuti saja,” kata Nusron usai menghadiri Sidang Paripurna Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK, di gedung parlemen, Jakarta, Senin (20/10).
Sebelumnya muncul kabar, nama Nusron Wahid potensial menjadi salah satu menteri Jokowi-JK. Nusron mengaku tidak tahu atas hal tersebut.
Ditanya apakah dirinya pernah dipanggil Jokowi untuk pembicaraan soal menteri, politikus Partai Golkar yang mendukung Jokowi-JK itu berseloroh dirinya setiap hari dipanggil.
“Kalau dipanggil setiap hari juga dipanggil Pak Jokowi. Namanya juga teman,” kata Nusron.
Saat ini, Jokowi-JK telah resmi dilantik sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden RI menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.
Jokowi-JK sebelumnya sudah menyerahkan nama-nama kandidat menteri kabinetnya ke KPK dan PPATK untuk mengetahui rekam jejaknya.
Jokowi juga telah menyatakan bahwa nama-nama menterinya tinggal diumumkan saja.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pertanyakan nilai kontrak antara PT Nindya Karya dengan PT Budi Perkasa Elang atau sub Kontrak Dermaga Sabang kepada saksi Pratomo Santosaningtyas.
“Nilai kontraknya masih ingat tidak, berapa?” Tanya Hakim Ketua Casmaya kepada saksi Budi saat dimintai keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Ramadhan Ismy di Pengadilan Tindak Pinda Korupsi, Senin (20/10).
“Tahun 2007 saya lupa kontraknya, pokoknya ada di dalam BAP, kebetulan saya lupa,” jawab Pratomo.
Dia mengaku, ketika itu hanya ditawari PT Nindya Sejati JO untuk menjalankan proyek Dermaga Sabang kepadanya. Kemudian, lanjut dia, pihaknya melakukan negosiasi terkait dengan proyek Dermaga Sabang.  “Kami diminta untuk menawarkan pekerjaan, kami negosiasi. Ketika itu yang meminta pihak Nindya Sejati JO. Yang meminta itu, Pak Heru Sulaksono dan Sabir Said,” kata dia.
Lantas Hakim menanyakan tugas dan fungksi perusahaan yang dipimpin Pratomo tersebut.”Fungsi perusahaan seperti apa?,” kata Hakim.
“Perusahaan kami adalah spesialis pemancangan untuk pemancangan tiang di laut, membuat di pelabuhan terus pelaksaan pekerjaan pengecoran, dengan menggunakan alat-alat laut yang mulia,” jawab Budi.
“Jadi pemancanagn dangen pengecoran,” kata Hakim
Direktur Utama PT Budi Perkasa Elang atau sub Kontraktor dari PT Nindya Karya itu sebelumnya mengaku kenal dekat dengan terdakwa Ramadhani Ismy sejak tahun 2007.
Perkenalan itu kata Budi, ketika Ismy masih menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dalam pengadaan proyek pembangunan Dermaga Sabang.
“Saya kenal dengan bersangkutan pada tahun 2007, ketika itu berkaitan dengan pekerjaan proyek Dermaga Sabang,” kata Pratomo di sidang lanjutan terdakwa Ramadhani Ismy.
Lantas Hakim yang diketuai oleh Casmaya itu menanyakan terkait perjanjian kontrak antara Nindya Sejati JO dengan perusahaan yang di pimpin oleh Budi. “Terkait dengan perjanjian kontrak di Dermaga Sabang ini untuk pekerjaan bapak pada tahun berapa?” Tanya Hakim
“Tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, ketika itu yang menandatangani dengan Nindya Sejati JO. Yang menandatangani itu saya, selaku Dirut, kepala proyek Nindya Sejati JO dan diketuai oleh Heru Sulaksono, kalau yang menandatangani dari Nindya yaitu Kepala Proyek Sabir Said,” jawab Budi.
Kemudian Hakim kembali menanyakan perihal penandatangan yang dilakukan oleh PT Nindya Sejati JO dengan PT Budi Perkasa Elang. “Ketika pendantangan dengan Nindya bapak membaca perjanjian kontrak dengan Nindya atau onernya?” Tanya hakim lagi.
“Tidak yang mulia. Kontraknya berdasarkan lingkup pekerjaan yang akan dikerjakan. Kemudian disitu ada gambar untuk menawarkan, terus kita tawarkan spesifikasi teknis atau rencana kerja yang menjadi acuan untuk melaksanakan pekerjaan. Nah disitulah disusun klosul-klosul kontraknya,” jawab Budi. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra Prabowo Subianto mengaku siap bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama lima tahun ke depan.
“Insya Allah, kita akan bekerja sama,” kata Prabowo Subianto usai menghadiri pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla, di gedung Parlemen, Jakarta, Senin (20/10).
Menurut Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo cukup baik dan dia menilai pidato yang disampaikannya juga baik.
Bahkan, kata Prabowo, pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan baik. “Saya kira ini yang terbaik,” kata dia.
Ketika ditanya, bagaimana dengan koalisi merah putih (KMP) di Parlemen, Prabowo mengatakan, pihaknya akan berpikir positif dan bekerja positif. 

Artikel ini ditulis oleh: