Jakarta, Aktual.co —   Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan pada Oktober 2014 terjadi Inflasi sebesar 0,47 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 114,42. Dari 82 kota IHK, tercatat 74 kota mengalami inflasi dan 8 kota mengalami deflasi.

“Inflasi tertinggi terjadi di Tual 2,18 persen dengan IHK 120,13 dan terendah terjadi di Mamuju 0,06 persen dengan IHK 112,61,” kata Kepala BPS Suryamin di kantornya, Jakarta, Senin (3/11).

Sedangkan, deflasi tertinggi terjadi di Sorong 1,08 persen dengan IHK 113,96 dan terendah terjadi di Tanjung Pandan 0,12 persen dengan IHK 120,95.

Sementara untuk wilayah Pulau Sumatera yang berjumlah 23 kota, selama Oktober 2014 tercatat 21 kota mengalami inflasi dan 2 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Padang 1,18 persen dengan IHK 118,68 dan terendah terjadi di Metro 0,18 persen dengan IHK 122,46. Sementara deflasi terjadi di Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan masing-masing 0,68 persen dan 0,12 persen dengan IHK masing-masing 114,04 dan 120,95.

Untuk wilayah Pulau Jawa yang berjumlah 26 kota, seluruhnya tercatat mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tangerang sebesar 1,23 persen dengan IHK 120,32 dan terendah terjadi di Jember yang sebesar 0,12 persen dengan IHK 112,34.

Sedangkan dari kota-kota IHK di wilayah luar Pulau Jawa dan Sumatera yang berjumlah 33 kota, 27 kota tercatat mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tual yang mencapai 2,18 persen dengan IHK 120,13 dan terendah terjadi di Mamuju 0,06 persen dengan IHK 112,61. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Sorong 1,08 persen dengan IHK 113,96 dan terendah terjadi di Pontianak 0,42 persen dengan IHK 117,22.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —  Pemerintah resmi meluncurkan program Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat. Nantinya kartu-kartu tersebut akan digunakan sebagai uang elektronik untuk mengambil bantuan sosial.

Kartu-kartu tersebut akan dibagikan kepada masyarakat secara bertahap dengan jumlah total 15,5 juta kartu kepada keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Untuk tahap pertama ini, penukaran kartu perlindungan sosial menjadi Kartu Keluarga Sejahtera sebanyak 150 kartu.

“Keseluruhan program tersebut merupakan era baru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, yaitu berupa rekening simpanan berkelanjutan, pendidikan anak, serta pemberian jaminan kesehatan,” ujar Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2), Bambang Widianto di Kantor Pos Jakarta, Senin (3/11).

Selanjutnya Bambang mengatakan bahwa simpanantersebut akan dilakukan dalam bentuk Layanan Keuangan Digital (LKD). Dengan LKD nantinya masyarakat bisa lebih mudah mandiri untuk mengatur sendiri keuangan dirinya.

“Masyarakat nanti tidak lagi dibatasi oleh keberadaan bank atau ATM, mereka bisa mengirim dana lewat ponsel, mengambil uang tunai melalui agen yang telah ditunjuk oleh bank yang menyimpan dana mereka,” pungkasnya.

Untuk diketahui acara peresmian tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Mendikbud Anies Baswedan, Dirut Bank Mandiri Budi Sadikin, Dirut BPJS Elvyn Massaya, Dirut Pos Indonesia Budi Setiawan, Menkes Nila Moeloek, dan Mensos Khofifah Indar Parawansa.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka