Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto memberi hormat bersama Hatta Rajasa (kedua kiri), Akbar Tandjung (ketiga kanan) dan Fadli Zon (ketiga kiri) sebelum sidang paripurna pelantikan presiden RI ke-7 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2014). ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
Presiden RI Joko Widodo menyampaikan pidato usai pelantikannya bersama Wapres Jusuf Kalla di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2014). Joko Widodo – Jusuf Kalla resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2014 – 2019. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Padang, Aktual.co — Sekitar 100 mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM Universitas Andalas (Unand) menggelar unjuk rasa di depan Markas Relawan Tuah Sakato Jokowi-JK Sumbar, Ahmad Yani, Kota Padang, Senin (20/10).
Aksi ini digelar untuk mengingatkan terhadap Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla agar merealisasikan janji kampanye mereka.
“Kami menuntut agar pak Jokowi dan JK segera merealisasikan janji-janji yang telah mereka umbar kepada rakyat,” sorak pengunjuk rasa.
Mahasiswa juga melangsungkan aksi teatrikal sebagai bentuk partisipasi mereka dalam mengawasi kinerja Presiden lima tahun mendatang. Aksi teatrikal ini dibalut dengan dua mahasiswa yang memakai topeng Joko Widodo dan Jusuf Kalla sembari memperlihatkan kartu-kartu.
Seperti diketahui, kartu yang ditunjukkan mahasiswa merupakan simbol dari janji kampanye Jokowi saat debat Pilpres beberapa bulan lalu. “Ini untuk kesejahteraan rakyat. Ada kartu Indonesia Pintar, kemudian Kartu Indonesia Sehat. Ini demi rakyat semua,” kata pemeran Jokowi saat aksi teatrikal tersebut.
Adapun tuntutan mahasiswa diantaranya dalam sektor peningkatan pendidikan, pendidikan gratis, pelayanan kesehatan, Sumber Daya Alam (SDA) agar tidak direbut asing, menerapkan reformasi agraria, penjagaan stabilitas ekonomi, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), tidak menaikkan harga BBM, menuntaskan kasus korupsi, menjamin kedaulatan negara dan menjalankan visi misi politiknya.
“Kesepuluh tuntutan itu harus dipenuhi oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kami akan kawal dan awasi semuanya, kami ingatkan, jangan hanya umbar janji, tapi juga harus realisasi,” tegas Koordinator aksi, Fadli Syafriz.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut agar Jokowi dan JK dapat melanjutkan pembangunan dan program dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono yang dinilai masih banyak kekurangan.
“Kita sangat berterima kasih kepada bapak SBY dan Boediono yang telah memimpin dengan baik Indonesia selama 10 tahun belakangan. Namun, pastinya masih terdapat kekurangan, kami juga tuntut Jokowi dan JK dapat memperbaikinya,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Jakarta, Aktual.co — Putra presiden RI pertama Soekarno, Guruh Soekarnoputra menilai pidato kenegaraan yang dibacakan oleh Presiden Joko Widodo di acara pelantikan sangat bagus.
Terlebih dalam pidato sekitar 10 menit itu, Jokowi ingin melaksanakan konsep Trisakti Bung Karno dalam menjalankan pemerintahannya kedepan, khususnya disektor kemaritiman.
“Saya rasa, sangat baik sesuai dengan rencana beliau bahwa, pemerintahan beliau ini akan melaksanakan Trisakti. Itu sudah diungkapkan pada pidatonya tadi, beliau merasakan, sangat berperan utamanya di bidang maritim,” kata Guruh kepada wartawan, usai menghadiri acara pelantikan Jokowi-JK, di gedung Parlemen, Jakarta, Senin (20/10).
Namun Guruh tidak percaya bila dalam menjalankan pemerintahan, konsep Trisakti dapat dijalankan sesuai keinginan dan harapannya Jokowi.
Alasannya, pondasi bangsa yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang sejak diamademen sudah tidak kuat.
“Sangat sulit ya (jalankan Trisakti), Saya pribadi sebagai orang politik bahwa negara ini susah diatur sesuai dengan Pancasila. Manakala UUD sekarangkan hasil dari amandemen 2002.”
“Itu menurut saya harus dikembalikan ke (UUD) asli, itu yang saya rasa. Karena itu sebagai dasar susuanan negara, sistemnya,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Jakarta, Aktual.co — Aktivis lingkungan di Kalimantan Tengah mengancam melaporkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur ke Komisi Pemberantasan Korupsi jika membiarkan perkebunan sawit bermasalah tetap beroperasi.
“Apabila penyitaan tidak dilakukan atau nantinya dilakukan penyerahan sepihak tanpa proses hukum terhadap aset dari hasil praktik tidak sah yang dilakukan PBS (perusahaan besar swasta) kelapa sawit oleh pemda, maka kami akan melaporkannya ke KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atas penyerahan aset tersebut,” kata Direktur Eksekutif Save Our Borneo Nordin di Sampit, Senin (20/10).
Hal ini diungkapkan Nordin terkait sebuah perusahaan besar swasta perkebunan kelapa sawit, PT Hati Prima Agro, yang beroperasi di Kecamatan Antang Kalang, Kotim.
Perusahaan tersebut tidak diperbolehkan lagi beroperasi karena sebagian lahan yang mereka garap tidak mendapat izin yang sah.
Aktivis lingkungan yang pernah menjabat sebagai anggota dewan Walhi Nasional ini menjelaskan, keluarnya Keputusan Mahkamah Agung tanggal 24 Desember 2013 Nomor 435 K/TUN/2013 merupakan keputusan final.
PT Hati Prima Agro yang bernaung di bawah bendera BGA Group tersebut dinyatakan telah membuka lahan perkebunan kelapa sawit tanpa disertai Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan.
Selain itu, izin lokasi perusahaan tersebut juga telah dicabut oleh bupati Kotim.
Untuk itulah, bupati disarankan segera segera melakukan eksekusi dengan mengambil alih lahan tersebut.
Selanjutnya, lahan tersebut secara legal dijadikan aset milik pemerintah daerah untuk dikelola dengan berbagai cara, baik oleh BUMD ataupun Kerjasama Operasional dengan perusahaan lain, dengan status lahan tetap menjadi milik pemerintah.
SOB khawatir, dengan tidak jelasnya eksekusi tersebut dapat memunculkan kemungkinan kongkalingkong antara pemerintah daerah dengan perusahaan pemilik asal yang telah nyata-nyata dinyatakan tidak sah.
Jika areal tersebut dialihkan sepihak kepada perusahaan sekoci baru dari perusahaan atau grup lama, Nordin menegaskan, hal itu sama saja berarti bupati dapat dikatakan lalai dalam menjalankan kewenangannya atau bahkan menyalahgunakan wewenangnya.
“Apabila areal tersebut tetap dialihkan kepada perusahaan lama atau secokinya secara sepihak oleh bupati karena adanya lobi-lobi tingkat tinggi, maka bupati dapat diduga melakukan praktik pengalihan aset pemerintah dan hal ini dapat merupakan tindakan koruptif,” tegas Nordin.
SOB mengusulkan agar lahan tersebut segera diambil alih dan dimasukkan menjadi bagian dari asset daerah, setelah sebagiannya dikembalikan kepada pemilik lahan asal dari masyarakat lokal dan diserahkan sebagai kemitraan sebesar minimal 20 persen.
Artikel ini ditulis oleh:
Jakarta, Aktual.co — Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan, dalam pemerintahannya nanti akan mengembalikan kejayan Indonesia di laut.
Hal itu sesuai dengan semboyan “Jalesveva Jayamahe” atau “Di Lautan Kita Jaya” mengingat Indonesia sebagai negara maritim.
“Kita harus bekerja sekeras-kerasnya mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan kita,” kat Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraannya, dalam sidang rapat Paripurna, di Gedung MPR RI, Jakarta, Senin (20/10).
Indonesia, kata Presiden Jokowi, sebagai bangsa sudah telah terlalu lama melupakan itu, sehingga kini saatnya mengembalikan semuanya sesuai dengan semboyan “Jalesveva Jayamahe”.
Dia juga mengatakan, dalam membangun negeri ini tidak hanya bisa dilakukan oleh seorang presiden dan wakil presiden atapun jajaran kabinet yang dipimpinnya. Tetapi membutuhkan kekuatan bersama, kekuatan kolektif yang merupakan kesatuan seluruh bangsa.
“Oleh sebab itu, bekerja dan bekerja adalah yang utama, saya yakin dengan kerja keras dan gotong royong, kita akan melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
