Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum PPP M Romahurmuziy mengaku tidak ada pembicaraan antara partainya dengan Joko Widodo terkait calon menteri yang akan mengisi kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.
“Tidak ada pembicaraan tentang kursi menteri (dengan Jokowi),” kata Romahurmuziy, di gedung Parlemen, Jakarta, Senin (20/10).
Dia mengatakan keputusan Muktamar VIII PPP di Surabaya memberikan dukungan kepada pemerintahan Jokowi-JK atas keberlanjutan politik amar ma’ruf nahi munkar.
Menurutnya, alasan PPP bergabung dalam pemerintahan Jokowi-JK adalah mendapatkan peluang menjalankan politik amar ma’ruf nahi munkar PPP.
“PPP menilai ketika kami berada di dalam pemerintahan, maka kami bisa lebih banyak berbuat ketimbang hanya di parlemen,” kata dia.
Namun di parlemen, PPP akan tetap berbuat dan bertindak sesuai dengan fungsi serta alat kelengkapan yang ada.
Romy menegaskan PPP tidak mengajukan nama kadernya sebagai calon menteri kepada Jokowi saat pertemuannya dengan Presiden RI ketujuh itu pada, Sabtu (18/10) malam.
“Sabtu (18/10) kami lapor tentang hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya yang memastikan dukungan PPP pada KIH,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Perusahaan Perkebunan PT Duta Palma Nusantara di Jalan OK M. Jamil Jamil atau tepat di belakang Gedung Purna MTQ di Jalan Sudirman Pekanbaru terkait kasus korupsi Gubernur Riau non aktif Annas Ma’amun.
“Ya ada dua Minibus. Tak bisa masuk, nanti pukul 14.00 kami konfirmasi gerbang bisa dibuka ya bang, ” kata petugas pengamanan menjaga kantor gerbang kantor tersebut, Alimuddin, ketika awak media mencoba memasukinya di Pekanbaru, Senin (20/10).
Alimuddin mengatakan KPK telah mendatangi kantornya sejak pagi, namun tidak dijelaskannya persis pukul berapa. Berdasarkan pantauan, beberapa karyawan perusahaan terlihat beberapa orang yang memasuki melalui gerbang.
Sementara di gerbang yang berjarak kira-kira 500 meter masih menunggu jurnalis dan beberrapa juru foto serta beberapa warga sekitar. Salah seorang warga, Jamaris, 53, mengaku tidak tahu sebelumnya KPK mendatangi kantor tersebut.
“Saya tahunya juga dari karyawan yang tidak bisa masuk karena ada KPK, ujarnya.
Sebelumnya KPK juga telah menggeledah beberapa lokasi di Pekanbaru. Terakhir penyidik menggeledah kantor gubernur pada Senin (6/10). Yang diperiksa yakni ruangan Annas Maamun dan ruang Sekretaris Daerah Zaini Ismail.
Sehari sebelum pemeriksaan di kantor gubernur KPK juga telah menggeledah rumah dinas gubernur di Jalan di Ponegoro. Selain itu lokasi lainnya yang telah digeledah adalah rumah tersangka lainnya pada kasus gubernur yakni rumah dan kantor pengusaha Gulat manurung.
KPK menetapkan Annas Ma’amun sebagai tersangka melalui operasi tangkap tangan 27 September bersama pengusaha Gulatt Manurung sebagai pihak penerima uang.
Pihak KPK menyatakan barang bukti berupa uang senilai Rp2 miliar yang terdiri mata uang asing. Uang tersebut diduga untuk suap alih fungsi lahan di kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Sampai saat ini KPK telah memeriksa 15 saksi pada kasus ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M. Romahurmuziy percaya mekanisme rekrutmen calon menteri yang dilakukan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk mengisi kursi kabinet.
“KPK dan PPATK (pihak yang dilibatkan) merupakan lembaga yang kompeten untuk menilai calon menteri,” kata dia usai sidang pelantikan presiden dan wakil presiden di gedung Parlemen, Jakarta, Senin (20/10).
Romy mengatakan PPP percaya pemerintahan Jokowi-JK mampu membangun kabinet yang bersih dan kuat setelah mengonfirmasi pada pihak-pihak yang berkompeten seperti KPK dan PPATK.
Dia tidak bisa mengatakan kompetensi apa yang dibutuhkan sosok calon menteri di kabinet Jokowi-JK kecuali PPP diinfokan terkait kadernya mengisi kursi menteri.
“Kalau (kader PPP) dipecayakan (mengisi kursi menteri), tentu harus memiliki pengalaman dan profesional dibidangnya,” kata dia.
Romy menegaskan penentuan kursni menteri di kabinet merupakan hak prerogatif presiden dan ditentukan kualitas kader partai yang akan mengisi pos menteri tersebut.
Dia meminta semua pihak memberikan keleluasaan penuh pada Presiden Jokowi untuk menentukan menteri yang menjadi pembantunya di pemerintahan lima tahun kedepan.
“Berikan penuh hak prerogatif Presiden Jokowi untuk menentukan menterinya sehingga tidak tersandera kekuatan politik manapun,” kata dia.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan akan melibatkan peran KPK dan PPATK untuk menjaring oarang yang akan membantunya di pemerintahan.
Sementara itu, Ketua Tim Transisi Jokowi-JK Rini Mariani Soemarno dan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK menyerahkan nama-nama calon menteri ke KPK untuk diteliti rekam jejaknya pada Jumat (17/10). Dan KPK sudah menyerahkan hasil penelusuran rekam jejak nama-nama calon menteri itu kepada Presiden Jokowi pada Minggu (19/10).
Postur kabinet Jokowi-JK tetap 33 kementerian dengan empat menteri koordinator yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Sosial-Budaya.
Komposisi menterinya terdiri atas 18 nama berlatar belakang profesional dan 15 nama dari partai politik.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap membantu Presiden Joko Widodo dalam agenda pemberantasan Korupsi. Oleh sebab itu, KPK telah memberikan 8 agenda pemberantasan korupsi yang telah diserahkan langsung ke Joko Widodo. 
“Delapan agenda pemberantasan korupsi yang dibikin KPK bisa membantu presiden dan itu sudah disampaikan (ke presiden). Kami harap itu dilaksanakan secara baik dan optimal,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain, ketika dihubungi, Senin (20/10).
Agenda pertama yakni pengelolaan APBN dan APBD. Reformasi di sektor ini. menurut dia, bertujuan memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap  pengelolaan APBN dan APBD dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berkeadilan serta meminimalisasi kebocoran anggaran.
Kedua, agenda pengelolaan sumber daya alam dan penerimaan negara. Pertambangan, kehutanan, perikanan dan kelautan adalah sektor yang harus mendapat perhatian besar. 
Ketiga adalah kajian terkait dengan agenda ketahanan dan kedaulatan pangan. 
Keempat agenda perbaikan infrastruktur. 
Kelima, agenda penguatan aparat penegak hukum. “Proses penegakan hukum haris akuntabel,” kata dia.
Keenam, agenda dukungan pendidikan nilai integritas dan keteladanan. Hal ini dianggap perlu karena KPK mencermati, akar penyebab korupsi adalah sistem yang buruk dan karakter individu yang cenderung korup.
Ketujuh, agenda perbaikan kelembagaan partai politik. “Penguatan bisa dilakukan pada sistem rekrutmen, kaderisasi parpol dan sisi pendanaan,” kata dia.
Agenda terakhir, yaitu peningkatan kesejahteraan sosial.
Presiden Jokowi dan pimpinan KPK melakukan pertemuan pada Minggu malam kemarin (19/10). Pertemuan itu membahas nama-nama calon menteri yang disampaikan Jokowi kepada KPK serta membahas soal delapan agenda pemberantasan korupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby