28 Desember 2025
Beranda blog Halaman 42537

Salim Segaf Al Jufri Pamitan dengan Sopir dan Para Pejabat Kemensos

Jakarta, Aktual.co — Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri melakukan acara pamitan sekaligus perpisahan dengan seluruh pegawai kementerian itu, mulai dari sopir, “office boy” hingga pejabat tinggi.
“Para ajudan, staf protokol, satuan pengamanan, hingga pejabat eselon I berkumpul dalam suasana guyub sambil menyantap bakso, ketoprak, dan sate yang biasa lewat di kawasan Pejaten, kediaman Mensos,” kata Tenaga Ahli Mensos Bidang Kehumasan Sapto Waluyo, Minggu (19/10).
Pamitan itu, kata dia, digelar di rumah Mensos di Pejaten Residence, Jakarta pada Sabtu (18/10) malam, sehubungan dengan akan berakhirnya masa tugas dalam Kabinet Indonesia Bersatu II masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang pada Senin (20/10) berakhir dan digantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam kesempatan itu, Mensos menyatakan bahwa semua staf pegawai tersebut adalah orang terdekat atau “inner circle” dengan pimpinan di Kemensos.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerja keras selama ini, serta permohonan maaf jika ada kesalahan yang saya lakukan,” kata Mensos.
Selain itu, terkait pendataan fakir-miskin yang berhak menerima bantuan sosial seperti peserta Program Keluarga Harapan/PKH (3,2 juta keluarga sangat miskin/KSM) dan Penerima Bantuan Iuran (86,4 juta) untuk BPJS Kesehatan. Dia berharap pemerintahan Jokowi-JK dapat menyempurnakannya.
“Mudah-mudahan kebijakan strategis itu disempurnakan dan dilanjutkan oleh pemerintahan Joko Widodo. Agar permasalahan sosial di Indonesia dapat dituntaskan dan visi Indonesia Sejahtera tercapai,” kata Salim Segaf Al Jufri.

Artikel ini ditulis oleh:

SBY Tak Sambut Jokowi di Dalam Istana

Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyambut presiden baru, Joko Widodo setelah dilantik, Senin (20/10).
Setalah Jokowi dilantik maka SBY bukan lagi Presiden Indonesia. Maka dari itu, kata Chairul Tanjung, penyambutan SBY tak dilakukan di dalam Istana Negara, melainkan di luar istana.
“Besok, setelah pulang dari Gedung MPR, Presiden SBY bukan Presiden lagi, jadi SBY akan menunggu Jokowi tidak di Istana, tapi menunggu di gedung Setneg bersama para menteri,” kata Chairul di kompleks Istana Kepresidenan, Minggu (19/10).
Dia mengatakan, apa yang dilakukan SBY ini untuk menghindari rumor tidak mengenakkan apabila SBY tetap menginjakkan kaki di istana. Setelah Jokowi mendekat ke istana, kata dia, SBY baru akan menyambut Jokowi di luar Istana Merdeka untuk selanjutnya menjalani proses militer.
Rencananya, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II akan hadir dalam upacara pisah sambut yang dijadwalkan pada pukul 14.00 esok hari itu. SBY akan membawa rombongan 30-40 orang demikian pula dengan rombongan yang akan dibawa Jokowi ke dalam istana.
Setelah upacara militer dilakukan, SBY akan kembali ke kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat dengan menggunakna mobil pribadi.

Artikel ini ditulis oleh:

FITRA: Dua Penyakit Baru di Dua Tahun Jokowi-Ahok

Jakarta, Aktual.co —Ada dua penyakit baru di jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sebelumnya dipimpin Joko Widodo lalu sekarang dipimpin Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta. 
Yakni keterlambatan pembahasan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) dan pengesahannya, serta minimnya penyerapan anggaran tahunan.
Dikatakan peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi, keterlambatan pembahasan RAPBD DKI tahun 2015 bakal terjadi karena hingga saat ini belum ada pembahasan antara DPRD DKI dengan Pemprov DKI yang dipimpin Ahok.
“Ini artinya pengesahan RAPBD 2015 menjadi APBD 2015 akan tertunda lagi, dan pelayanan ke publik akan terganggu,” ujarnya, saat dihubungi Minggu (19/10).
Sedangkan minimnya realisasi penyerapan anggaran APBD tahun 2014 bisa terlihat di Triwulan IV (Oktober -Desember) sekarang. “Realisasi penyerapan APBD DKI Jakarta 2014 baru di atas 30 persen. Ini sungguh memalukan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Satgas PDIP Jatim Menuju Jakarta

Jakarta, Aktual.co —  Sebanyak 80 anggota Satgas PDI Perjuangan Jawa Timur, bertolak ke Jakarta untuk membantu pengamanan Pesta Rakyat saat pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019.
“Kami ke Jakarta atas permintaan Satgas Cakrabuana DPP PDI Perjuangan. Kami diminta untuk membantu pengamanan selama pelantikan presiden,” kata Komandan Satgas DPD PDI Perjuangan Jatim, Suyanto, Minggu (19/10).
Dia mengaku belum tahu nantinya akan ditempatkan di titik mana selama bertugas di Jakarta. Yang jelas, kata dia, satgas dari Jawa Timur siap ditempatkan dimana pun. Kami nanti akan koordinasi dengan satgas DPP.
Untuk menuju Jakarta, satgas Jatim yang di antaranya diperkuat satgas asal Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto itu menumpang dua bus. Pemberangkatan mereka dilepas, Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim SW Nugroho.
Menurut Nugroho, pesta rakyat menyambut pelantikan Jokowi-JK adalah murni inisiatif masyarakat. Pesta rakyat itu dilakukan dengan penuh kegembiraan menyambut presiden-wakil presiden baru.
Oleh karena itu, dia berpesan kepada para satgas agar selama di Jakarta tidak berlebihan dalam membantu pengamanan. Apalagi, katanya, petugas Polri dan TNI sudah lebih dari cukup untuk mengamankan jalannya pelantikan.
“Selalu berkoordinasi dengan satgas pusat selama di Jakarta,” kata Nugroho.
Sementara, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur sendiri pada hari ‘H’ pelantikan Jokowi-JK, menggelar nonton bareng pelantikan, sekaligus tumpengan syukuran di aula DPD Jalan Kendangsari Industri, Surabaya mulai jam 09.00 WIB.
Pada hari H (20/10) pula, Polda Jatim menggelar apel pasukan dalam rangka pengamanan pelantikan Jokowi-JK di lapangan upacara Mapolda Jatim dengan inspektur upacara Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf.
Sebelumnya, Polda Jatim telah mengirimkan 210 personel Brimob Polda Jatim untuk mendukung Polda Metro Jaya dalam pengamanan pelantikan Jokowi-JK. Mereka bertugas di Jakarta sejak 15 Oktober hingga 22 Oktober.

Artikel ini ditulis oleh:

FITRA: Ahok Lebih Pro Pemodal Ketimbang Rakyat Miskin

Jakarta, Aktual.co —Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menaikkan angka Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dianggap lebih berpihak pada para pemilik modal, ketimbang pada rakyat kecil di Ibukota. 
Disampaikan peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, rencana tersebut tak lebih hanya untuk mengusir warga Jakarta dari tempat tinggal mereka saja. 
“Nantinya, apabila suatu wilayah yang tidak sanggup bayar PBB yang telah ditentukan, maka satu daerah itu akan dibeli oleh pemilik modal untuk pembangunan properti,” ungkap Uchok, saat dihubungi Minggu (19/10).
Lebih jauh bahkan Uchok menilai kebijakan yang dilakukan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menaikkan PBB sebesar 120-240 persen dari nominal yang sekarang, merupakan bentuk penjajahan baru bagi bangsa Indonesia.
Atau dengan kata lain, ujarnya, maka warga yang tidak mampu membayar pajak dengan jumlah yang mencekik itu, maka harus enyah dari Jakarta.
“Kenaikan Pajak baru PBB ini betul-betul tidak humanis, dan penguasa baru Jakarta ini, bak seorang penjajah baru yang ingin mengusir warga dari tempat tinggalnya. Jangan tinggal lagi di Jakarta, kalau tidak punya duit atau bayar pajak kepada Pemerintah Ahok,” tandasnya.
Dari hitung-hitungan yang diakuinya sudah dilakukannya, apabila rencana menaikkan PBB itu terealisasikan Pemprov DKI maka secara otomatis DKI akan mendapat tambahan dana sekitar Rp 76,9 triliun untuk Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) pada 2015 nanti.

Artikel ini ditulis oleh:

Soksi Usulkan Kadernya Sebagai Menteri Agraria

Jakarta, Aktual.co — Ormas pendiri Partai Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) mengusulkan seorang kadernya, Riyad sebagai menteri agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Presiden terpilih Joko Widodo.
Pendiri SOKSI Suhardiman mengatakan, Riyad merupakan praktisi agraria dan merupakan kader andalan SOKSI.
Riyad menyatakan, pemilihan seseorang menjadi menteri merupakan hak prerogatif Presiden dan dia siap mengemban amanat itu bila dipercaya menjadi menteri agraria/kepala BPN.
Ditanya mengenai program-program apa saja yang telah disiapkan dan ditawarkan kepada Presiden terpilih Joko Widodo, Riyad mengatakan, ada 10 program nyata yang ditawarkan terangkum dalam “10 Program Reforma Agraria Indonesia, baik menyangkut internal institusi maupun agrarian secara makro”.
Program itu bersumber pada gagasan Nawacita atau sembilan program prioritas Joiowi-JK dan perkembangan kebutuhan serta permasalahan agraria yang ada dan cukup pelik.
Mengenai peluangnya dipilih, Riyad mengatakan,”Masalah dipilih atau tidak itu hak prerogratif Presiden. Jadi bukan kapasitas saya untuk menjawabnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain