Jakarta, Aktual.co —Selama ini perubahan tidak berjalan maksimal karena kepolisian, kejaksaan, dan kementerian hukum dan HAM tidak dibenahi dengan maksimal. Jika Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tidak segera bekerja cepat dan tidak segera membenahi ketiga institusi tersebut, dikhawatirkan Jokowi malah dipecundangi para mafia, yang selama ini menguasai segala lini.

Demikian dinyatakan Neta S. Pane, Ketua Presidium IPW (Indonesian Police Watch), dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (19/10). Lebih lanjut, dikatakan Neta, mafia hukum, mafia proyek, mafia pajak, dan mafia migas selama ini menggerogoti Indonesia. Mafia hukum, misalnya, telah memperdaya Indonesia dengan aksi para bandar narkobanya, memanjakan para koruptor, dan memutar balikkan hukum.

Para bandar narkoba dan koruptor mendapat keistimewaan remisi maupun pembebasan bersyarat. Mafia proyek selalu diistimewakan untuk mendapatkan proyek-proyek besar di berbagai instansi, diduga bekerjasama dengan oknum-oknum legislatif. Mafia pajak kerap melindungi pengemplang pajak.

“Ke depan Revolusi Mental harus mendorong pemeriksaan pajak para pejabat partai dan legislatif. Partai politik dan legislatif jangan dijadikan tempat berlindung para pengemplang pajak,” tegas Neta.  Polri dan kejaksaan harus memburu para pengemplang pajak yang “bersembunyi” di parpol dan legislatif. Begitu juga para mafia migas harus segera dibasmi Revolusi Mental Jokowi.

Dengan adanya perubahan signifikan di Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM, Revolusi Mental Jokowi bisa berjalan efektif untuk memburu “musuh negara” yang selama ini menggerogoti dan
menghancurkan Indonesia di segala bidang.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co —Begitu dilantik jadi presiden, Joko Widodo (Jokowi) perlu segera menata sistem hukum dan membenahi institusi hukum, seperti Polri, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM. Demikian diserukan Neta S. Pane, Ketua Presidium IPW (Indonesian Police Watch), dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (19/10).

Tujuannya, agar Revolusi Mental Jokowi mampu segera memberantas mafia hukum, mafia proyek, mafia pajak, dan mafia migas yang selama ini menghancurkan Indonesia.

IPW mengimbau, Jokowi agar menempatkan figur yang berintegritas, berkapabilitas, berkomitmen, dan tidak menutup-nutupi kekayaannya untuk posisi Kapolri, Jaksa Agung, dan Menteri Hukum HAM.

Memang posisi Kapolri tidak satu paket dalam Kabinet Indonesia Hebat, sebab penetapan Kapolri harus melalui uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Namun pergantian Kapolri perlu segera dilakukan untuk menjalankan konsep Revolusi Mental Jokowi.

Jika tidak membenahi Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM, konsep Revolusi Mental Jokowi hanya sekadar wacana dan angan-angan. “Selama ini perubahan tidak berjalan maksimal karena kepolisian, kejaksaan, dan kementerian hukum HAM tidak dibenahi dengan maksimal,” kata Neta.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang