Jakarta, Aktual.co — Para relawan pendukung Joko Widodo (Jokowi) dari Sekretariat Nasonal Jokowi dan Seknas Perempuan menggelar acara bertajuk “UGD Demokrasi” di kawasan Car Free Day (CFD) Jakarta, Minggu (19/10), untuk menyambut pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

Ketua Seknas Perempuan Santi Parhusip mengatakan, alasan mengadakan acara “Unit Gawat Darurat (UGD) Demokrasi” tersebut untuk menyuarakan perlawanan terhadap pihak lain, yang kemungkinan akan menjegal Presiden terpilih hasil Pemilu 2014 Jokowi. “Ini bentuk kegundahan kami. Khawatir Koalisi Indonesia Hebat dijegal di DPR,” katanya.

Selain itu, UGD Demokrasi juga bertujuan untuk mengawal berbagai program yang kelak dijalankan pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla. “Minggu lalu sudah kami adakan acara serupa di Monas, ke depannya Seknas Perempuan akan mengawal program-program Jokowi,” ujar Santi.

Salah satu warga yang berpartisipasi, Mulvi Firdaus, mengatakan alasan mendukung Presiden terpilih Jokowi karena melihat hasil kerja Jokowi selama ini. “Saya lihat hasil kerja Pak Jokowi. Ikhlasnya Pak jokowi, asli nggak dibuat-buat,” kata Mulvi.

Sementara itu, Ketua Panitia UGD Demokrasi Dewi Kencana mengatakan, acara tersebut akan berlanjut pada Senin (20/10) saat pelantikan presiden dan wakil presiden baru. “Besok kami adakan lagi di depan Universitas Atma Jaya, ada panggung lagi. Kita akan buka mimbar bebas, apresisasi terhadap berlangsungnya pesta demokrasi,” ujar Dewi. Setelahnya, para relawan turut turun ke jalan untuk mengawal presiden ke Istana Negara. “Sedikitnya ada dua ribu orang dari Seknas Perempuan yang akan turun ke jalan besok,” kata Santi.

Seknas Jokowi dan Seknas Perempuan menggelar acara UGD Demokrasi di sebelah UOB Plaza dengan mendirikan sebuah panggung. Acara tersebut mengajak masyarakat yang berada di lokasi agar kelak menyuarakan dukungan terhadap pemerintahan Jokowi melalui pernyataan dalam selembar kertas.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) hari Minggu (19/10) ini mengikuti gladi bersih terakhirnya di gedung DPR MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Jokowi dan Jusuf Kalla mengikuti tiap sesi gladi bersih, mulai dari pembukaan pelantikan dan pengambilan sumpah hingga acara selesai.

Dijadwalkan gladi bersih terakhir ini dimulai pukul 10.00 pagi WIB, namun situasi di tempat gladi bersih ini pun masih terlihat sepi. Walaupun demikian Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK sudah datang di Gedung DPR RI.

Tidak hanya itu, mulai hari ini pun 9.000 personil Polri dan TNI sudah disiagakan di komplek DPR-MPR RI.

Rute dan lingkungan sekitar seluruhnya sudah disiapkan Polri. Pada Ring I pengamanan akan ditempatkan di ruang sidang, Ring II ada di halaman gedung MPR-DPR, Ring III di pintu masuk gedung MPR-DPR. Tidak luput juga menempatkan pengamanan di beberapa titik sebagai Ring IV di flyover TVRI.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Selama ini perubahan tidak berjalan maksimal karena kepolisian, kejaksaan, dan kementerian hukum dan HAM tidak dibenahi dengan maksimal. Jika Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tidak segera bekerja cepat dan tidak segera membenahi ketiga institusi tersebut, dikhawatirkan Jokowi malah dipecundangi para mafia, yang selama ini menguasai segala lini.

Demikian dinyatakan Neta S. Pane, Ketua Presidium IPW (Indonesian Police Watch), dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (19/10). Lebih lanjut, dikatakan Neta, mafia hukum, mafia proyek, mafia pajak, dan mafia migas selama ini menggerogoti Indonesia. Mafia hukum, misalnya, telah memperdaya Indonesia dengan aksi para bandar narkobanya, memanjakan para koruptor, dan memutar balikkan hukum.

Para bandar narkoba dan koruptor mendapat keistimewaan remisi maupun pembebasan bersyarat. Mafia proyek selalu diistimewakan untuk mendapatkan proyek-proyek besar di berbagai instansi, diduga bekerjasama dengan oknum-oknum legislatif. Mafia pajak kerap melindungi pengemplang pajak.

“Ke depan Revolusi Mental harus mendorong pemeriksaan pajak para pejabat partai dan legislatif. Partai politik dan legislatif jangan dijadikan tempat berlindung para pengemplang pajak,” tegas Neta.  Polri dan kejaksaan harus memburu para pengemplang pajak yang “bersembunyi” di parpol dan legislatif. Begitu juga para mafia migas harus segera dibasmi Revolusi Mental Jokowi.

Dengan adanya perubahan signifikan di Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM, Revolusi Mental Jokowi bisa berjalan efektif untuk memburu “musuh negara” yang selama ini menggerogoti dan
menghancurkan Indonesia di segala bidang.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang