Jakarta, Aktual.co — Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) belum juga membocorkan nama-nama calon Menteri yang akan membantunya untuk memimpin Indonesia lima tahun kedepan.
Meski pemilihan Menteri adalah hak preogratif seorang Presiden, namun dalam menentukan susunan kabinet publik harus dilibatkan agar calon pembantu bekas wali kota itu terbebas dari persoalan hukum atau terindikasi terlibat dalam kasus korupsi.
Menurut Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi, pentingnya nama-nama kabinet diumumkan lebih awal agar publik bisa mengenal dan mengetahui rekam jejak calon tersebut.
“Kemudian kalau ada masalah-masalah (calon kabinet) yang tidak diketahui oleh Presiden itu bisa diketahui oleh publik. Sehingga bisa menyaring lagi,” ujar Adhie usai menghadiri diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/10).
Dia menegaskan, bahwa tidak ada jaminan orang-orang yang mempunya rekam jejak baik kemudian akan menjadi amanah saat diberikan tanggungjawab sebagai pejabat publik.
“Karena orang yang begronnya baik saja bisa menjadi buruk ketika mendapat kekuasaan, apalagi calon itu sejak awal sudah punya begron buruk,” tegasnya.
Untuk itu, Adhie berharap agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu segera mengumumkan nama-nama yang akan duduk dikursi kabinet ala ‘revolusi mentalnya itu’. Jadi penting jokowi untuk mengumumkan lebih awal, tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan memeriksa Kepala Dinas Perkebunan Riau Zulher sebagai saksi untuk tersangka dugaan suap alih fungsi lahan gubernur non aktif Annas Maamun.
“Itu jika dibutuhkan penyidik dan untuk melengkapi berkas perkara AM (Annas Maamun),” kata juru bicara KPK Johan Budi, Sabtu (18/10).
Gubernur Riau non aktif Annas Maamun bersama seorang pengusaha perkebunan Gulat Medali Emas Manurung sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap alih fungsi lahan dan suap proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014.
Dalam perkara ini, Annas disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara itu Gulat Manurung, yang berposisi sebagai pemberi suap, disangka Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kasus yang menjerat Gubernur Riau Annas Maamun diduga karena alih fungsi hutan di Kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikelola PT Hutani Sola Lestari di Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi.
Sejak proses perubahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau dilakukan, menurut informasi pemilik modal Gulat Manurung merambah dan menggarap kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI), yang terlantar maupun ditelantarkan penerima izin dan hutan lindung untuk pembangunan kelapa sawit, berusaha merubah status HTI dan hutan lindung menjadi kawasan Area Peruntukkan Lain (APL) yang dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan kebun.
Informasi yang dirangkum, HPT Hutani Sola Lestari, mendapat izin menanam tanaman akasia di Logas Tanah Darat sempat terlantar, dan berhenti beroperasi. Oleh karena itu, terjadi okupasi lahan PT Hutani Sola Lestari oleh pemilik modal dalam jumlah yang massif untuk membangun kebun.
Agar areal kebun-kebun kelapa sawit yang sudah mereka tanam mendapat legalitas secara formal, maka pemilik modal berusaha mengubah status HTI Hutani Sola Lestari menjadi APL, sehingga dapat memproses izin untuk usaha perkebunan yang sudah di tanam minimal membuat surat hak milik (SHM) dari Badan Pertanahan maupun Dinas Perkebunan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP Partai Golkar Rully Chairul Azwar mengatakan partainya akan mengundang presiden terpilih Joko Widodo untuk hadir dalam perayaan HUT Emas Partai Golkar yang diselenggarakan di Kemayoran, 28 Oktober mendatang.
“Kami memang belum ada undangan resmi untuk beliau, tetapi kami ingin beliau dapat hadir di HUT Golkar,” kata Rully di Jakarta, Sabtu (18/10).
Hal itu ia sampaikan setelah mengikuti konferensi pers “HUT Emas Partai Golkar ke-50 Tahun” di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.
Ia berharap, Jokowi bisa memenuhi undangan tersebut dan dapat memberikan sambutan serta pidato politik di depan kader-kader Partai Golkar.
“Ini juga merupakan ajang silaturahim antara Jokowi dengan kader-kader kami yang hadir dari seluruh Indonesia,” katanya.
Acara puncak HUT Emas Golkar akan diadakan pada 28 Oktober 2014 dengan berbagai kegiatan, antara lain sambutan dan pidato politik dari Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berjasa membangun Golkar, dan pertunjukan perjalanan Golkar selama 50 tahun lewat video yang akan diputar selama 50 menit.
Partai Golkar akan mengundang sekitar 6.000 orang yang terdiri dari kader-kader Partai Golkar dari seluruh daerah, pimpinan-pimpinan Partai Politik baik dari Koalisi Merah Putih (KMP) maupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Kemudian, Golkar turut juga mengundang tamu-tamu dari negara sahabat, antara lain para duta besar, dan pimpinan-pimpinan Partai Politik negara-negara sahabat, antara lain dari Malaysia, Singapura, Australia, dan Tiongkok.

Artikel ini ditulis oleh:

Banda Aceh, Aktual.co — Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla jangan memiliki dendam politik untuk Aceh. Hal itu ditandai, bocoran menteri yang mengisi kabinet Jokowi tidak ada satu pun yang berasal dari Aceh.
“Jika tidak ada menteri dari Aceh, itu membuktikan Jokowi tidak memiliki sensitivitas terhadap perasaan masyarakat daerah, terutama daerah-daerah yang jauh dari pusat politik seperti Aceh,” sebut pengamat Politik dari Universitas Malikussaleh, Aceh, Rizwan Haji Ali, kepada Aktual.co, Sabtu (18/10).
Alumnus University Kebangsaan Malaysia (UKM) ini mengkhawatirkan Jokowi dan timnya memiliki dendam politik untuk Aceh. Hal itu dinilai tidak sejalan dengan semangat rekonsiliasi nasional paska pemilihan presiden.
“Jokowi jangan memiliki dendam untuk Aceh,” sebutnya. Sekadar diketahui Pilpres lalu, pasangan Prabowo-Hatta Rajasa meraih suara 54 persen, sedangkan pasangan Jokowi-JK hanya meraih 46 persen. 
Sementara itu, Ketua DPP Persatuan Wartawan Aceh (PWA), Muhammad Abdoel Hamid, menyebutkan jika tidak ada menteri dari Aceh dalam kabinet Jokowi, maka Jokowi tercatat orang pertama yang tidak mengakomodir putra terbaik Aceh dalam kabinet. Pasalnya, presiden sebelumnya selalu mengakomodir putra Aceh masuk kabinet.
“Jokowi berarti orang pertama yang tidak mengakomodir putra Aceh di kabinet,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, informasi yang diperoleh aktual.co menyebutkan kabinet Jokowi akan diisi oleh 25 pos kementerian. Dari jumlah itu tidak satu pun putra Aceh menempati posisi pos menteri.