Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP Partai Golkar Rully Chairul Azwar mengatakan partainya akan mengundang presiden terpilih Joko Widodo untuk hadir dalam perayaan HUT Emas Partai Golkar yang diselenggarakan di Kemayoran, 28 Oktober mendatang.
“Kami memang belum ada undangan resmi untuk beliau, tetapi kami ingin beliau dapat hadir di HUT Golkar,” kata Rully di Jakarta, Sabtu (18/10).
Hal itu ia sampaikan setelah mengikuti konferensi pers “HUT Emas Partai Golkar ke-50 Tahun” di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.
Ia berharap, Jokowi bisa memenuhi undangan tersebut dan dapat memberikan sambutan serta pidato politik di depan kader-kader Partai Golkar.
“Ini juga merupakan ajang silaturahim antara Jokowi dengan kader-kader kami yang hadir dari seluruh Indonesia,” katanya.
Acara puncak HUT Emas Golkar akan diadakan pada 28 Oktober 2014 dengan berbagai kegiatan, antara lain sambutan dan pidato politik dari Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berjasa membangun Golkar, dan pertunjukan perjalanan Golkar selama 50 tahun lewat video yang akan diputar selama 50 menit.
Partai Golkar akan mengundang sekitar 6.000 orang yang terdiri dari kader-kader Partai Golkar dari seluruh daerah, pimpinan-pimpinan Partai Politik baik dari Koalisi Merah Putih (KMP) maupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Kemudian, Golkar turut juga mengundang tamu-tamu dari negara sahabat, antara lain para duta besar, dan pimpinan-pimpinan Partai Politik negara-negara sahabat, antara lain dari Malaysia, Singapura, Australia, dan Tiongkok.

Artikel ini ditulis oleh:

Banda Aceh, Aktual.co — Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla jangan memiliki dendam politik untuk Aceh. Hal itu ditandai, bocoran menteri yang mengisi kabinet Jokowi tidak ada satu pun yang berasal dari Aceh.
“Jika tidak ada menteri dari Aceh, itu membuktikan Jokowi tidak memiliki sensitivitas terhadap perasaan masyarakat daerah, terutama daerah-daerah yang jauh dari pusat politik seperti Aceh,” sebut pengamat Politik dari Universitas Malikussaleh, Aceh, Rizwan Haji Ali, kepada Aktual.co, Sabtu (18/10).
Alumnus University Kebangsaan Malaysia (UKM) ini mengkhawatirkan Jokowi dan timnya memiliki dendam politik untuk Aceh. Hal itu dinilai tidak sejalan dengan semangat rekonsiliasi nasional paska pemilihan presiden.
“Jokowi jangan memiliki dendam untuk Aceh,” sebutnya. Sekadar diketahui Pilpres lalu, pasangan Prabowo-Hatta Rajasa meraih suara 54 persen, sedangkan pasangan Jokowi-JK hanya meraih 46 persen. 
Sementara itu, Ketua DPP Persatuan Wartawan Aceh (PWA), Muhammad Abdoel Hamid, menyebutkan jika tidak ada menteri dari Aceh dalam kabinet Jokowi, maka Jokowi tercatat orang pertama yang tidak mengakomodir putra terbaik Aceh dalam kabinet. Pasalnya, presiden sebelumnya selalu mengakomodir putra Aceh masuk kabinet.
“Jokowi berarti orang pertama yang tidak mengakomodir putra Aceh di kabinet,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, informasi yang diperoleh aktual.co menyebutkan kabinet Jokowi akan diisi oleh 25 pos kementerian. Dari jumlah itu tidak satu pun putra Aceh menempati posisi pos menteri.

Jakarta, Aktual.co — Ulama PPP Jawa Tengah menolak hasil Muktamar Surabaya yang dilaksanakan baru-baru ini. 
Muktamar yang menghasilkan Muchammad Romahurmuziy sebagai ketua umum dianggap tidak sejalan dengan Majelis Syariah dan Mahkamah Partai.
Hasil penolakan ini diprakarsai KH Haris Shodaqoh dari Pengasih Pondok Pesantren Al-Itqon, Bugen, Semarang, KH Wafi Maemoen dari Pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang, KH Zuhrul Anam dari Pengasuh Pondok Pesantren At-Taujih Leler, Banyumas, KH Abdurrozaq dari Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Falah, Srumbung, Magelang, dan KH Labib Shodiq dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah, Benda, Brebes.
Lima kiai asal Jawa tengah ini juga memerintahkan DPW dan DPC PPP se-Jawa Tengah untuk menghadiri dan mensukseskan Muktamr yang akan diselenggarakan oleh Majelis Syariah dan Mahkamah Partai.
“Tidak hanya untuk Jawa Tengah, ulama juga meminta DPW dan DPC se-Indonesia turut hadir di muktamar tersebut,” tulis rilis yang didapat Aktual.co, Sabtu (18/10).

Jakarta, Aktual.co — Berdasarkan bocoran kabinet yang beredar, Mantan Menteri Keuangan era Orde Baru Fuad Bawazier menilai bahwa nampaknya Kabinet yang disusun oleh Presiden terpilih Joko Widodo beraliran Neoliberal. Kabinet Jokowi dianggap anti Trisakti, lantaran mengisi posisi-posisi di sektor Ekonomi dengan para sosok ekonom Neoliberal.
“Dari bocoran kabinet yg ada, nampaknya Kabinet Jokowi akan beraliran neolib alias anti-Trisakti yang ditandai dengan pos-pos ekonomi keuangan yang konon diisi ekonom neolib, seperti Sri Mulyani dan Chatib Basri,” kata Fuad kepada Aktual, Sabtu (18/10).
Lanjutnya, dengan begitu berarti Pemerintah Jokowi siap ‘didikte’ oleh Bank Dunia dan IMF yang jauh dari cita-cita kemandirian. “Dan suka berutang ke Luar Negeri”.
Selain itu, dengan aliran neolib, Pemerintahan Jokowi berpotensi melanjutkan “perang” dengan Koalisi Merah Putih. Di mana hal itu lebih disebabkan karena masuknya nama Sri Mulyani dan Luhut Panjaitan.
“Ditambah lagi, Pemerintahan Jokowi berpotensi melindungi skandal Bank Century,” ujarnya.
Fuad juga memprediksi, PDIP juga akan babak belur menjelaskan perubahan yang terjadi secara tiba-tiba.
“Sikapnya yang dulu anti policy-policy SBY yang diduga kuat diarahkan oleh IMF dan Bank Dunia. Kini policy tersebut justru akan dilanjutkan oleh Jokowi,” tambahnya.
Sebagai informasi, berikut nama-nama kandidat Menteri di Kabinet Jokowi-JK yang diperoleh Aktual dari berbagai sumber, antara lain:
Mensesneg : Andi Wijayanto (tim transisi) Mensekab : Anis Baswedan (tim transisi) Men-BUMN : Rini Sumarno (tim transisi) Mendagri : Tjahjo Kumolo (PDIP) Menko Perekonomian : Sri Mulyani (profesional) Menko Kesra : Muhaimin Iskandar (PKB) Menko Polkam : Luhut Panjaitan Menhan : Budiman (mantan KSAD) Menkeu : Chatib Basri (Profesional) Men ESDM : Kuntoro Mangunsubroto atau Raden Priyono Mendag : Rahmat Gobel Menperin : Dwi Sucipto (Semen Indonesia) Men-UKM : Khofifah Indar (Muslimat NU) Men Eko Kreatif : Triawan Munaf PDIP) Menkumham : Hikmahanto Juwana (hukum internasional) Men-PAN : Siti Nurbaya (Nasdem) Menhub : Rusdi Kirana (Lion Air – PKB) Menkominfo : Niken Widiastuti (PDIP – direktur RRI) MenPerumahan Rakyat : Budi Karya Sumadi (PT Jaya Ancol) MenristekDikti : Ilham Habibie Mendik Das : Fahmi Idris (Ketua IDI) Menag : Lukman Hakim (PPP) Menpora : Nusron Wahid (Ansor/NU/Golkar) Mensos : Eva Kusuma Sundari (PDIP) Menpariwisata : Ngurah Prayoga (PDIP).

Artikel ini ditulis oleh: