30 Desember 2025
Beranda blog Halaman 42564

ESDM Luncurkan Peta Jalan Kebijakan Gas Bumi

Jakarta, Aktual.co — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo meluncurkan buku Peta Jalan Kebijakan Gas Bumi Nasional 2014-2030 dan Buku Cadangan Penyangga Energi yang mengupas detail kondisi terkini pengaturan industri gas nasional.
Peluncuran buku itu dilakukan oleh Wamen ESDM di Hotel Hollday Inn Jakan Juanda Kota Bandung, Kamis (17/10) malam.
“Buku ini dapat menjadi pedoman bagi, akademisi, praktisi, pengamat, stakeholder dan masyarakat yang tertarik untuk mengetahui detil kondisi terkini dan rencana pengaturan industri gas nasional,” kata Susilo Siswoutomo.
Buku peta jalan, terdiri dari sembilan bab, diawali dengan pendahuluan, sejarah gas bumi, infrastruktur, konsep harga, peran dan bentuk BUMN Penyangga Gas, regulasi dan tatakelola gas bumi serta keselamatan dan lingkungan.
Peluncuran ini merupakan hasil kerja sama hampir seluruh pemangku kepentingan industri migas di Indonesia dan didukung oleh 11 instansi pemerintah dan BUMN yang di pimpin oleh Wamen ESDM.
Menurut dia pasokan gas Indonesia dari existing supply diperkirakan akan mengalami defisit pada tahun 2019, dengan asumsi tidak terdapat tambahan volume gas yang diekspor dan kebutuhan dalam negeri yang tetap pada tingkat 4.549 BBTUD.
Proyek pengembangan lapangan gas yang saat ini dilaksanakan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga tahun 2027.
Untuk memenuhi target Dewan Energi Nasional (DEN) dalam pemenuhan Kebutuhan Energi Nasional pada tahun 2015 sebesar 8.249 BBTUD atau 20 persen dari bauran energi nasional maka masih diperlukan tambahan pasokan gas sebesar 3.000 BBTUD.
Kebutuhan gas bumi diperkirakan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada periode 2015-2025 yakni sebesar 6-7 persen per tahun.
“Tata kelola gas bumi harus dilakukan secara terstruktur dan memastikan terjadinya efisiensi dalam tiap tahap operasional,” katanya.
Selain undang-undang, sejak tahun 1975 telah diterbitkan 29 Peraturan Menteri ESDM dan 48 Keputusan Menteri ESDM yang mengatur pengelolaan gas bumi.
Cadangan Penyangga Energi (CPE) perlu segera dibentuk untuk menjamin ketahanan energi nasional dengan semakin meningkatnya ketergantungan impor BBM, LPG, dan minyak mentah dan adanya risiko gangguan pasokan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
Penyediaan CPE adalah kewajiban pemerintah sesuai dengan UU 30/2007 tentang Energi yang bertujuan untuk antisipasi penanggulangan kondisi krisis energi.
“Diterbitkannya kedua buku ini, diharapkan menjadi sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan energi di Indonesia kedepan,” katanya.
Terkait dengan ketersediaan sarana infrastruktur. Tanpa infrastruktur yang mumpuni,kata dia permasalahan minyak dan gas bumi nasional sulit terpecahkan. Ketersediaan infrastruktur itu untuk mensinergikan antara pasokan dan permintaan.
“Perlu ada regulasi yang mengatur perencanaan tersebut sehingga segala sesuatunya dapat berlangsung baik dan tepat sasaran, termasuk perencanaan penetapan harga,” katanya menambahkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eks Menkeu Nilai Kabinet Jokowi Beraliran Neolib

Jakarta, Aktual.co — Berdasarkan bocoran kabinet yang beredar, Mantan Menteri Keuangan era Orde Baru Fuad Bawazier menilai bahwa nampaknya Kabinet yang disusun oleh Presiden terpilih Joko Widodo beraliran Neoliberal. Kabinet Jokowi dianggap anti Trisakti, lantaran mengisi posisi-posisi di sektor Ekonomi dengan para sosok ekonom Neoliberal.
“Dari bocoran kabinet yg ada, nampaknya Kabinet Jokowi akan beraliran neolib alias anti-Trisakti yang ditandai dengan pos-pos ekonomi keuangan yang konon diisi ekonom neolib, seperti Sri Mulyani dan Chatib Basri,” kata Fuad kepada Aktual, Sabtu (18/10).
Lanjutnya, dengan begitu berarti Pemerintah Jokowi siap ‘didikte’ oleh Bank Dunia dan IMF yang jauh dari cita-cita kemandirian. “Dan suka berutang ke Luar Negeri”.
Selain itu, dengan aliran neolib, Pemerintahan Jokowi berpotensi melanjutkan “perang” dengan Koalisi Merah Putih. Di mana hal itu lebih disebabkan karena masuknya nama Sri Mulyani dan Luhut Panjaitan.
“Ditambah lagi, Pemerintahan Jokowi berpotensi melindungi skandal Bank Century,” ujarnya.
Fuad juga memprediksi, PDIP juga akan babak belur menjelaskan perubahan yang terjadi secara tiba-tiba.
“Sikapnya yang dulu anti policy-policy SBY yang diduga kuat diarahkan oleh IMF dan Bank Dunia. Kini policy tersebut justru akan dilanjutkan oleh Jokowi,” tambahnya.
Sebagai informasi, berikut nama-nama kandidat Menteri di Kabinet Jokowi-JK yang diperoleh Aktual dari berbagai sumber, antara lain:
Mensesneg : Andi Wijayanto (tim transisi) Mensekab : Anis Baswedan (tim transisi) Men-BUMN : Rini Sumarno (tim transisi) Mendagri : Tjahjo Kumolo (PDIP) Menko Perekonomian : Sri Mulyani (profesional) Menko Kesra : Muhaimin Iskandar (PKB) Menko Polkam : Luhut Panjaitan Menhan : Budiman (mantan KSAD) Menkeu : Chatib Basri (Profesional) Men ESDM : Kuntoro Mangunsubroto atau Raden Priyono Mendag : Rahmat Gobel Menperin : Dwi Sucipto (Semen Indonesia) Men-UKM : Khofifah Indar (Muslimat NU) Men Eko Kreatif : Triawan Munaf PDIP) Menkumham : Hikmahanto Juwana (hukum internasional) Men-PAN : Siti Nurbaya (Nasdem) Menhub : Rusdi Kirana (Lion Air – PKB) Menkominfo : Niken Widiastuti (PDIP – direktur RRI) MenPerumahan Rakyat : Budi Karya Sumadi (PT Jaya Ancol) MenristekDikti : Ilham Habibie Mendik Das : Fahmi Idris (Ketua IDI) Menag : Lukman Hakim (PPP) Menpora : Nusron Wahid (Ansor/NU/Golkar) Mensos : Eva Kusuma Sundari (PDIP) Menpariwisata : Ngurah Prayoga (PDIP).

Artikel ini ditulis oleh:

Pemprov DKI Gelar Konseling dan Tes AIDS Gratis Hingga Desember

Jakarta, Aktual.co — Lembaga besutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) DKI Jakarta menggelar Konseling dan Tes secara Sukarela (KTS) secara gratis. 
Kegiatan yang diselenggarakan hingga bulan Desember tersebut sebagai upaya untuk membantu menanggulangi penyakit AIDS di Jakarta. Karena, menurut data dari Kementerian Kesehatan RI, Jakarta merupakan provinsi nomor 1 dengan kasus HIV AIDS terbanyak di Indonesia dimana terdapat 31.586 kasus dengan positif AIDS 7.477 sebanyak kasus dan dari jumlah tersebut penderita meninggal 1.733 orang. 
“Untuk bulan bakti KTS AIDS ini akan berlangsung hingga Desember 2014. Target untuk warga yang bisa mendapatkan pelayanan gratis ini adalah 10 ribu orang,” ujar Sekretaris KPAP DKI Jakarta, Rohana Manggala, di Jakarta, Sabtu (18/10).
Rohana mengatakan kegiatan tersebut akan dibagi ke lima wilayah kota di DKI Jakarta sebagai upaya untuk mengetahui secara dini dan secara menyeluruh terhadap pengidap AIDS. Masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan tersebut adalah Laki-laki Berisiko Tinggi (LBT), Pekerja Seks Komersial (PSK), transgender, Laki-laki Seks Laki-laki (LSL), pengguna narkoba suntik dan sebagainya.
“Hal ini penting dilakukan untuk membantu penanggulangan HIV dan AIDS yang masih dirasakan sangat kurang. Target utama masyarakat yang diperiksa adalah populasi kunci dan populasi rentan,” ujarnya.
Lanjut Rohana, kegiatan tersebut akan dilakukan di Puskesmas kecamatan dan juga mengajak RS Mayapada sebagai stimulus untuk rumah sakit swasta.

Sekda: Pembangunan Giant Sea Wall Berdasarkan Konstitusi

Jakarta, Aktual.co — Reklamasi pantai lebih murah dibanding membuat pantai di darat. Pasalnya tanah-tanah di kawasan pesisir sudah dimiliki masyarakat dan biaya pembebasannya terbilang cukup mahal.
“Jadi kalau kita beli tanah di darat untuk membangun apartemen kah, atau apakah itu beli tanahnya repot, sangat rumit karena telah diduduki masyarakat dan biayanya pun mahal,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Saefullah, saat ditemui aktual.co di kawasan ancol, Jakarta Utara, sabtu (18/10)
Dia juga membantah proyek pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) hanya menguntungkan pihak-pihak pengembang proyek reklamasi tersebut. Menurutnya reklamasi tersebut memiliki payung hukum yang tertera dalam undang-undang.
“Tapi kalau direklamasi, ini juga dibenarkan oleh undang-undang. Ya pemkot DKI-nya mau, pengembangnya mau. Jadi gak ada masalah,” pungkasnya. 

KAI Luncurkan KA Jayabaya Jakarta-Malang

Jakarta, Aktual.co — Akibat permintaan masyarakat yang cukup tinggi, PT. KAI meluncurkan KA Jayabaya kelas ekonomi jurusan Pasar Senen-Malang PP. Sebelumnya, rute tersebut hanya dilayani oleh empat kereta yaitu KA Matarmaja, KA Majapahit, KA Gajayana, dan KA Bima.
“Selama ini hanya dilayani oleh empat KA yaitu KA Matarmaja, KA Majapahit untuk kelas ekonomi dan KA Gajayana dan Bima untuk kelas eksekutif,” ujar Direktur PT. KAI, Ignasius Jonan di Jakarta, Sabtu (18/10).
KA tersebut dinamakan Jayabaya karena Jayabaya merupakan Raja Kediri yang paling terkenal dan  diharapkan KA Jayabaya menjadi ikon masyarakat Malang dan sekitarnya. 
Ignasius menjelaskan walaupun kelas ekonomi, namun KA Jayabaya memiliki kelebihan dibandingkan dengan KA kelas ekonomi lainnya yaitu adanya fasilitas untuk penyandang difabel dengan jumlah tempat duduk sebanyak 80 buah dan 64 kursi khusus penyandang difabel. Jarak antarkursi di KA Jayabaya juga relatif lebih lebar untuk memudahkan penumpang penyandang difabel. Kapasitas penumpang yang dapat diangkut oleh KA tersebut adalah sekitar 608 penumpang.
“Untuk fasilitas lain, sama seperti KA yang lain yaitu fasilitas AC, stop kontak di masing-masing tempat duduk serta desain interior yang lebih bagus,” ujarnya.
Untuk tarif, KAI bakal menerapkan tarif PSO untuk KA Jayabaya. Tarif batas atas Malang-Jakarta dan sebaliknya ditetapkan Rp400 ribu per penumpang. Sementara, tarif batas bawah ditetapkan Rp 190 ribu per penumpang. Selain itu, selama tiga hari pertama, akan diberlakukan diskon 50 %.
“Pada tiga hari pertama sejak diresmikan, 18-20 Oktober 2014, kami akan memberlakukan tarif promo 50 persen,” kata Jonan.
Tidak hanya itu, lanjutnya, pengelola restorasi KA Jayabaya juga memberikan diskon 25 persen untuk pembelian makanan dan minuman.
Jonan juga mengatakan kereta dengan rangkaian baru itu akan melintasi jalur utara yang sudah memiliki rel ganda atau double track. Rute yang akan dilewati oleh KA Jayabaya adalah stasiun Malang, Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, Bojonegoro, Cepu, Randublatung, Ngrombo, Semarang Tawang, Pekalongan, Tegal, Cirebon dan Pasar Senen.

Kader Demokrat Senang SBY Tak Jadi Presiden

Jakarta, Aktual.co — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengaku, kader Demokrat merasa senang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah tidak menjabat sebagai Presiden. Menurutnya, jika SBY tak lagi jadi presiden maka akan punya banyak waktu untuk mengurus partai.
“Kami sebagai kader dan pengurus senang, karena Pak SBY akan punya waktu yang lebih banyak,” kata Pohan usai diskusi di Warung Daun, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/10).
Pohan mengungkapkan, dengan punya banyak waktu, SBY bisa akan membenahi Demokrat menjadi lebih baik lagi. Karenanya, SBY juga akan mempertimbangkan tawaran dari lembaga internasional yang tak banyak menyita waktunya.
Terkait hal tersebut, Selain akan meletakkan masa jabatannya sebagai RI 1, SBY juga disebut-sebut mendapat tawaran dari luar untuk menduduki posisi dilembaga Intersasional
“Di lembaga internasional saya kira kalau yang tidak terlalu banyak waktu, misalnya yang rapat setahun cuma dua kali, saya kira beliau akan mau. Tapi yang pasti untuk terus terlibat membangun bangsa ini kan bisa dilajukan lewat Partai Demokrat,” ujarnya.
“Kita akan membenahi dan membesarkan kembali partai ini dan itu harapan kita kader pengurus, selain juga kita memberikan keleluasaan juga kepada Pak SBY untuk keterlibatannya di internasional. Sepanjang Pak SBY mau dan sesuai dengan kompetensi dan concern beliau selama ini,” demikian Pohan.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain