Jakarta, Aktual.co —Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengklaim saat ini sudah dilakukan perbaikan untuk mencegah penyalahgunaan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Siswa pemegang KJP, kini tidak bisa lagi menarik uang secara tunai. Jika mereka membutuhkan dana untuk biaya pendidikan mereka hanya bisa melakukan secara debit.
Tidak lagi bisa seorang siswa hanya mengandalkan surat keterangan tidak mampu untuk menarik tunai dana di kelurahan.
Karena sekarang ini yang menentukan dana untuk si siswa adalah langsung dari pihak Kepala Sekolah atau Wali Kelas yang mengetahui kebutuhan siswa. Selanjutnya baru diproses di kelurahan.
“Kita sudah perbaiki. Jadi mereka sudah gak bisa tarik ‘cash’ lagi,” ujar Ahok di Balaikota DKI, Rabu (29/10).
Dijelaskan lebih lanjut oleh Ahok, nantinya KJP juga tidak hanya digunakan untuk pembayaran biaya sekolah saja. Tapi juga untuk pembayaran transportasi siswa seperti bus, hingga bayar makan di kantin yang dilakukan secara debit.
Tampaknya upaya perbaikan dilakukan lantaran Ahok juga mengaku berencana menaikan besaran dana di KJP yang saat ini sebesar Rp250 ribu.
“Sementara kita masih kasih 50 ribu per minggu. KJP mau ditingkatkan karena Kalau SMK mereka butuhnya 800ribuan. Kalau ‎mereka kita kasih 250 ribu, siswa yang miskin gak sanggup nomboknya,” ujarnya.
Rencananya akan diberikan semacam ‘voucher’ beasiswa kepada siswa yang kekurangan dana. Voucher itu bisa digunakan untuk membantu membayar kebutuhan sekolah, dan juga untuk menabung. 
Namun semua rencana itu diakui Ahok saat ini masih dalam tahap perencanaan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Jakarta Selatan dituding pilih kasih dan melakukan praktik ‘main mata’ oleh seorang warga Lenteng Agung, Ahmad Rahmad.
Tudingan dilontarkannya lantaran kesal dua kavling tanah miliknya yang akan dibangun kos-kosan tiba-tiba disegel secara sepihak oleh petugas P2B Jaksel.
Dua kavling di Jalan AMD 8 RT 9/1 Lenteng Agung, Jakarta Selatan yang luasnya masing-masing 331 meter persegi itu disegel karena dianggap tak mengantongi izin.
“Padahal perizinan sedang saya urus. Ya karena disegel saya mematuhi aturan tidak lagi melakukan kegiatan,” ujarnya, Rabu (29/10) siang. 
Cerita berlanjut. Kata Rahmad, pada 18 Oktober 2014, datanglah petugas Kecamatan Jagakarsa ke kavilingnya yang sudah disegel.
Tanpa babibu, mereka langsung membongkar bangunan tanpa pemberitahuan sebelumnya. 
Tak berhenti di situ. Sepuluh hari kemudian, tepatnya 28 Oktober, datang lagi petugas dari Walikota Jakarta Selatan. Mereka pun kembali melakukan pembongkaran. 
“Datang sekitar 50 orang dari Polisi, Koramil. Di situ kuli bangunan ikut membongkar hampir habis bangunan saya. Padahal sudah tidak ada kegiatan dan pengurusan izin sedang berjalan,” ucapnya kesal.
Meski mengaku mempersoalkan bangunan miliknya dibongkar, namun Ahmad merasa Sudin P2B tidak berlaku adil. Yakni dengan tidak membongkar bangunan milik warga lainnya yang juga sudah disegel. 
Dari situlah dia menuding ada main mata antara petugas Sudin dengan pemilik bangunan.
“Saya tidak terimalah, bangunan sebelah saya yang paling depan pinggir jalan juga disegel tapi tidak dibongkar. Tapi punya saya dibongkar habis.Kalau bangunan saya mau dibongkar tidak masalah, asal sebelah saya juga dibongkar sama-sama dong.” 
Rahmad mengaku rugi hingga Rp150 juta dengan pembongkaran sepihak tersebut. 

Artikel ini ditulis oleh: