Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo telah mengumumkan nama-nama menterinya yang akan menjalankan roda pemerintahan selama 5 tahun kedepan. Namun, diduga sebagian nama yang telah resmi diumumkan itu terindikasi kasus korupsi.
Menyoroti hal tersebut Indonesia Corruption Watch (ICW), meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memantau secara ekstra menteri yang diduga terkena cap stabilo oleh lembaga tersebut.
“KPK harus lebih ketat awasi menteri yang dapat nilai kuning dan merah,” kata Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan ketika dihubungi, Senin (27/10).
Dihubungi terpisah, Peneliti Hukum ICW Donal Fariz mengatakan, KPK perlu untuk mengklarifikasi dan membuka kepada publik mengenai daftar rekam jejak para menteri Jokowi.
Menurut dia, KPK harus menjelaskan berapa orang dari nama-nama menteri tersebut yang punya catatan merah dan kuning atau merah. Donal berpendapat hal ini harus dilakukan KPK agar tidak ada anggapan bahwa semua menteri tersebut seolah-olah sudah lolos dari daftar penelusuran KPK atau sudah dianggap baik oleh KPK.
Dia pun mengatakan, nama menteri yang dapat cap kuning dan merah itu perlu juga diungkap apakah dari 34 menteri itu, sudah semuanya melewati screening atau penelusuran yang dilakukan KPK. “Harus dipastikan juga apakah benar 34 menteri itu sudah melalui screening KPK,” kata dia.
Dia menduga, jangan sampai proses tersebut tidak semua dilakukan KPK. Kemudian dari screening tersebut dilihat pada menteri Jokowi apakah ada yang masuk dalam daftar kuning, dan apakah ada yang masuk dalam daftar merah. “Ini harus diungkap,” kata dia.
Dia mengatakan, dengan diungkapkannya hal ini kepada publik, para menteri tersebut bisa lebih berhati-hati nantinya karena mengetahui bahwa mereka sejak awal dipantau oleh KPK.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Zulkarnain membenarkan bahwa dari 34 Menteri yang dilantik Jokowi, ada Menteri yang bermasalah (bertanda merah dan kuning).

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Sekitar 30 relawan pendukung Joko Widodo dalam Pilpres kemarin, mengaku kecewa dengan komposisi kabinet kerja yang dibentuk. Pasalnya, para menteri yang ditempatkaan tidak sesuai dengan cita-citaa revolusi mental yang didengungkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Demikian disampaikan para relawan melalui Ketua Komite Naasional Relawan Indonesia, Indro Tjahjono dalam acara pertemuan kilat relawan-relawan pengawal Revolusi Mental, di Jakarta Pusat, Senin (27/10).
“Kami sangat kecewa bahwa kabinet yang disusun merupakan kabinet yang kontra produktif terhadap revolusi mental dan perubahan-perubahan yang dibayangkan oleh relawan yang seharusnya pro rakyat, menteri bersih dan profesional,” ucap dia.
“Namun itu ternyata (menteri) tidak tercermin di kabinet kerja Jokowi,” tambahnya.
Ia juga menuturkan, menteri dari partai politik bukan menteri profesional, selain itu menteri yang terkena tanda merah oleh KPK pun tetap masuk dalam kabinet.
“Menteri seperti Rini Soemarno menteri yang terkena tanda merah oleh KPK. Lalu, adanya menteri mendadak, selundupan yang munculnya satu hingga dua jam sebelum pengumuman. Menteri itu di backing oleh kekuatan-kekuatan modal besar yang ingin menunggangi kabinet ini untuk kepentingan mereka,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Meski mengaku lupa telah menandai nama-nama pambantu Presiden Joko Widodo yang telah diberikan stabilo warna merah dan kuning, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan menindaklanjuti pemberian warna-warna yang telah ditandai tersebut.
“Saya hitung-hitung itu jumlahnya hampir 80an semua. Jadi saya kesulitan mengingat yang mana yang saya berikan merah dan yang mana saya berikan tanda kuning. Tapi satu dua hari ke depan untuk menelisik kembali, mungkin bisa saya lakukan itu,” kata Ketua KPK Abraham Samad di kantor KPK, Senin (27/10).
Dia mengaku, saat ini belum melakukan pemeriksaan berkas terkait dengan pemberian warna kepada nama-nama pembantu presiden itu. Namun, kata dia, jika ada menteri yang sudah dilantik masuk dalam pemberian warna itu, makan dia berjanji akan membuka arsip KPK kembali untuk memeriksa mana saja yang telah diberi warna itu.
“Saya kurang ingat ada nama-nama yang kita beri catatan itu tetap dilantika atau enggak. Tapi seandainya saja anda memerlukan saya bisa membuka arsip KPK kembali.”
Ketika disinggung soal nama Rini Soemarno masuk daftar warna merah oleh KPK, lagi-lagi Samad mengaku lupa. Untuk itu, dia meminta agar diberikan waktu untuk membuka arsip KPK terkait dengan nama-nama menteri yang sudah diberi tanda merah dan kuning itu.
“Saya kurang ingat, karna itu saya harus memastikan. Karna ini menyangkut dengan hukum. Saya tidak bisa menerka-nerka. Oleh karena itu saya harus melihat ulang,” kata dia.
Dia pun memastikan, meski menteri yang telah diberi catatan atau tidak diberikan cacatan oleh KPK, menjamin bahwa orang yang tidak diberi catatan itu akan clear dari masalah. “Kan belum tentu seperti itu, karena untuk menentukan orang itu baik atau enggak, itu setelah kita melihat nanti setelah dia menduduki posisi itu. karna ada orang yang tidak tahan godaan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby