Jakarta, Aktual.co — Setelah ditunjuk sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani belum memberikan kepastian apakah dirinya akan melepas jabatannya sebagai Ketua DPP PDIP.
“Kita lihat nanti,” kata Puan di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (27/10).
Dia mengaku setelah pelantikan akan ada rapat internal PDIP untuk membahas AD/ART. Rapat salah satunya akan membahas posisinya di PDIP.
“Nanti sesudah ini ada rapat internal PDIP untuk membahas AD/ART. Soal mekanisme posisi saya yang pasti saya akan siap menjalankan amanah untuk membantu pemerintahan bersama presiden dan wapres,” kata Puan.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi mensyaratkan menterinya melepas jabatannya sebagai petinggi partai.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris DPP Partai Demokrat Farhan Effendy mengatakan, susunan Kabinet Kerja Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), dinilai kurang ideal. Menurutnya, formasi menteri yang ditunjuk Jokowi tidak mengakomodir seruan dan tuntutan publik, sehingga adakah jaminan tidak terjadi kegaduhan.
“Dengan keadaan semacam ini, apakah kabinet akan diyakini bekerja efektif dan pemerintahan bisa berjalan tenang tanpa gaduh? Terus terang kami sangsi,” nilai ungkap Farhan dalam layanan pesan singkat, Jakarta, Senin (27/10).
Farhan menilai, sejak hiruk pikuk politik di parlemen mengemuka, Jokowi nampak panik sehingga mengubah haluan skenario kabinet ramping dan janji tidak ada jatah kuris menteri asal partai politik.
“Gertakan parlemenlah yang kami kira membuat ciut nyali Jokowi. Begitu pula mungkin desakan ketua umum PDI Perjuangan sebagai pengusung utama, sehingga nama bermasalah masih masuk (kabinet),” kata Farhan.
Meski demikian, satu hal yang masih diharapkan, apakah ada di antara menteri-menteri Jokowi-JK yang punya keberanian membuat terobosan dan mengambil resiko demi kepentingan rakyat?
“Mari kita tuggu aksi mereka dengan tetap memberi dukungan dan masukan yang konstruktif,” imbau Farhan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Setelah ditunjuk dan akan segera dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memilih mundur dari jabatan Sekjen PDI Perjuangan. Dia pun mengaku akan fokus kerja di Kemendagri. 
“Secepatnya saya sebagai Sekjen partai akan lapor kepada Ibu Ketua Umum (Megawati). Karena arahan presiden kan harus fokus kerja,” kata Tjahjo, Senin (27/10).
Menurut Tjahjo siapa pengganti Sekjen sepenuhnya diserahkan kepada Ketua Umum Megawati. Tjahjo mengaku belum tahu siapa nama Sekjen yang baru.
“Penunjukan Plt Sekjen, oleh ibu ketua umum, karena awal tahun depan kan sudah kongres,” kata dia. (Baca: Pramono Anung Gantikan Tjahjo Kumolo Sebagai Sekjen PDIP)
Sebelumnya,  Setelah ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri oleh Presiden Joko Widodo, politikus senior yang juga Sekjen DPP PDI Perjuangan Tajahjo Kumolo dipastikan mundur dari jabatannya.
Hal itu dikatakan oleh juru bicara PDIP Eva Kusuma Sundari, saat dihubungi, Minggu (26/10).
Menurut Eva, posisi Sekjen yang sebelumnya diduduki Tjahjo akan digantikan oleh Wasekjen PDIP Pramono Anung, yang juga bekas Wakil Ketua DPR RI itu.
“Pak Sekjen (Tjahjo) mundur, digantikan sama Pak Pramono (Anung),” kata dia.
Sedangkan Wasekjen PDI Perjuangan Pramono Anung buka suara soal dirinya tak terpilih menjadi menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK. Menurutnya, dirinya sejak minggu lalu sudah tahu tak menjadi menteri.
“Teman-teman yang baik, saya mengetahui tidak menjadi menteri pada hari Kamis karena ada penugasan lainnya dari Mbak Mega (Ketum PDIP Megawati) dan saya menerimanya, thanks,” tulis Pramono di twitter-nya @pramonoanung, Minggu (26/10).
Namun dirinya tak menjelaskan tugas apa yang akan dipikulnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani tiba di Istana Negara jelang pelantikan sebagai menteri oleh Presiden Jokowi.
Dia datang sendirian tak didampingi oleh Ibunya, Megawati Soekarnoputri dan juga keluarganya.
“Keluarga nanti hadir, Ibu (Mega) juga kemungkinan hadir,” kata Puan di Istana, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (27/10).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI dari fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsy mengkritisi susunan kabinet Presiden Joko Widodo terkait menteri yang berlatar belakang pengusaha.
Menurutnya, menteri berlatar belakang pengusaha berisiko konflik kepentingan. Karena itu harus diantisipasi dengan baik.
“Sebagai menteri mereka hanya sebagai pengelola yang terikat dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Memang sebaiknya mereka diberikan waktu untuk menunjukkan kemampuan dan hasil kerjanya, terlalu dini bila menilai mereka saat ini,” kata Aboe Bakar di gedung Parlemen, Jakarta, Senin (27/10).
Hal lain yang menurut Aboe Bakar aneh adalah susunan kabinet yang sama dengan pemerintahan sebelumnya. Janji Presiden Jokowi saat kampanye adalah membentuk kabinet yang ramping. 
“Tapi tidak terealisasi. Bila memang menjanjikan kabinet yang ramping, seharusnya jumlah menteri kan lebih sedikit dari pada kabinet sebelumnya,” kata dia. 

Artikel ini ditulis oleh: