Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, terancam gagal membayar sejumlah proyek pembangunan 2014 senilai Rp24,4 miliar, karena penerimaan pajak rokok yang ditarget sebesar Rp29 miliar baru diterima Rp5 miliar.

“Ada 11 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengerjakan sejumlah proyek pembangunan yang nilainya mencapai Rp24,4 miliar, yang alokasi anggarannya memanfaatkan penerimaan pajak rokok,” kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro Herry Sudjarwo di Bojonegoro, Senin (20/10).

Lebih lanjut ia menjelaskan sesuai surat yang diterima dari Pemprov Jatim, semula daerahnya akan menerima pajak rokok 2014 sebesar Rp29 miliar.

“Tetapi belakangan Pemprov Jatim menurunkan penerimaan pajak rokok dari Rp29 miliar menjadi Rp24 miliar,” jelasnya.

Mengenai pajak rokok itu, katanya, berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diberlakukan sejak 1 Januari 2014.

Sesuai UU itu, lanjutnya, hasil penerimaan pajak rokok secara nasional, yang kemudian dibagikan kepada provinsi sebesar 10 persen. Perolehan provinsi tersebut kemudian dibagikan kepada daerah dengan komposisi 30 persen provinsi dan 70 persen daerah.

Sesuai ketentuan, menurut dia, separuhnya dimanfaatkan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat, dengan syarat proyek tersebut belum masuk dalam pendanaan APBN, APBD, DAK, DAU, dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

Selain itu, katanya, proyek juga belum masuk dalam dana bantuan operasional kesehatan dan sumber pembiayaan kesehatan lainnya di masing-masing daerah.

“Perolehan pajak rokok lainnya alokasinya untuk penegakan hukum,” ucapnya.

Di daerahnya, ia menyebutkan alokasi perolehan pajak rokok tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan di 11 SKPD, dengan jumlah terbanyak paa Dinas Kesehatan (Dinkes) hingga mencapai Rp10 miliar lebih.

Lainnya di Bagian Humas dan Protokol, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Bakesbangpol Linmas, Bagian Hukum, Satpol PP, Bagian Perlengkapan, Dinas Pendapatan Daerah, RSUD Padangan, RSUD Sumberrejo dan Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

“Kami masih berusaha mencari pemecahan dengan mencari sumber pendapatan lain, agar sejumlah proyek di 11 SKPD tidak gagal bayar,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah menetapkan hasil penjualan dan penjatahan Obligasi Negara Ritel seri ORI011 sebesar Rp21,2 triliun atau sedikit lebih tinggi dari target indikatif yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp20 triliun.

“Target Rp20 triliun, tapi kita mendapat Rp21 triliun, ini hasil yang menggembirakan dan membanggakan karena ORI didominasi oleh investor domestik,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Robert Pakpahan di Jakarta, Senin (20/10).

Robert menjelaskan volume pemesanan pembelian ORI011 sampai penutupan masa penawaran mencapai Rp21,3 triliun, namun pemerintah hanya menetapkan dana yang akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN-Perubahan 2014 sebesar Rp21,2 triliun.

“Ini memperlihatkan adanya minat yang tinggi dari investor domestik, dan menunjukkan masyarakat biasa bisa menjadi salah satu pendukung pembiayaan dalam negeri, sehingga nantinya kita bisa mengurangi ketergantungan pembiayaan asing,” ucapnya.

Robert menambahkan penjualan ORI011 telah menjangkau 35.024 pemesan di seluruh provinsi Indonesia, dengan jumlah investor baru mencapai untuk ORI011 sebanyak 20.418 investor, dan pemesan terbanyak pada kisaran Rp100 juta-Rp500 juta atau sebanyak 34,4 persen.

Para pemesan ORI011 di wilayah DKI Jakarta mencapai 39,8 persen dari total jumlah pemesan, dengan wilayah Indonesia bagian Barat selain DKI Jakarta mencapai 50,4 persen dan wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur mencapai 9,9 persen.

“Persentase volume pemesanan di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan pemesanan pada ORI010 yang mencapai 7,4 persen,” tutur Robert, menjelaskan.

Sementara, berdasarkan kelompok umur, jumlah pemesan terbesar berada pada kelompok usia diatas 40 tahun, yakni mencapai 72,9 persen dari total jumlah pemesan, dengan volume pemesanan sebesar Rp15,6 triliun atau 73,93 persen dari total pemesanan.

Robert mengatakan dari 21 agen penjual, terdiri atas 18 bank dan tiga perusahaan sekuritas, yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan penjualan ORI011, sebanyak 20 agen berhasil mengumpulkan pemesan diatas target yang telah ditetapkan.

Obligasi Negara seri ORI011 memiliki tingkat kupon 8,5 persen per tahun, dengan tanggal penerbitan pada 22 Oktober 2014 dan tanggal jatuh tempo pada 15 Oktober 2017, serta pembayaran kupon setiap bulan pada tanggal 15.

Obligasi ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada 23 Oktober 2014, namun karena adanya ketentuan “one coupon holding period”, pemindahbukuan baru dilakukan setelah pembayaran kupon pertama pada 15 November 2014.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim mengatakan bahwa tingkat pemahaman penduduk Indonesia terhadap asuransi masih sangat rendah. Dari 240 juta lebih penduduk Indonesia, hanya 18 persen yang sudah melek asuransi atau sekitar 43,2 juta orang.

“Literasi asuransi di Indonesia masih rendah, yang sudah memahami asuransi di data OJK baru 18 persen dari jumlah penduduk Indonesia,” kata Hendrisman di Kementerian BUMN, Senin (20/10).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, dari 18 persen yang sudah melek asuransi, hanya sekitar 12 persen atau 28,8 juta penduduk yang benar-benar sudah merasakan produk asuransi.

Perlu diketahui, data OJK pada 2013 mencatat 17,84 persen atau hanya 18 orang dari 100 penduduk Indonesia yang mengerti manfaat asuransi. Tapi baru 11,81 persen atau 12 dari 100 orang membeli polis.

“Saya mengharapkan literasi asurani terus naik, dan bisa menjadi besar, untuk menyumbang ekonomi negara, untuk menjadi besar, modal bukan segala-segalanya yang paling penting kualitas profesional kerja (Jiwasraya) dan tingkat pelayanan yang baik,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka