Jakarta, Aktual.co — Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Irianto MS Syafiuddin mengatakan, ada tiga orang calon ketua umum Golkar yang berharap mendapat dukungan dari seluruh DPD Golkar di Jabar.
“Ada tiga yang mencalonkan sebagai ketua umum Golkar minta dukungan ke Jabar,” kata Irianto kepada wartawan di Bandung, Rabu (15/10).
Tiga nama calon ketua umum Golkar itu adalah, MS Hidayat selaku Anggota Dewan Pertimbangan Partai Golokar, Agung Laksono selaku Wakil Ketua Umum Golkar yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro, serta Menkokesra.
Terakhir Airlangga Hartarto selaku Ketua Bidang UKM dan Koperasi DPP Partai Golkar.
Namun menurut politikus yang biasa disapa Yance itu, persiapan pencalonannya masih jauh karena agenda pelaksanaan musyawarah nasional (munas) Partai Golkar belum ditentukan waktunya.
“Sudah ada namanya, tapi masih jauh, mereka sejauh ini hanya menyampaikan visi misi menjadi calon ketua umum,” kata anggota DPRD Jabar itu.
Dia mengungkapkan, meskipun sudah ada yang minta dukungan, namun DPD Partai Golkar Jabar belum dapat memutuskan sikap atau mendukung salah satu dari tiga nama calon ketua umum itu.
Menurut dia, sikap menetapkan dukungan terhadap calon itu membutuhkan waktu dan harus tenang dalam memberi keputusan.
“Sikap dari Jabar ya belum, kita sekarang dukung seseorang, namanya politiik itu harus kaleum (tenang),” kata mantan Bupati Indramayu dua periode itu.
Dia mengatakan, tiga nama calon ketua umum itu tidak hanya harus mendapatkan dukungan dari DPD Golkar Provinsi Jabar saja, tetapi harus seluruh DPD se-Indonesia.
Dirinya menegaskan, DPD Jabar hanya memiliki 27 kabupaten/kota yang dinilai sedikit dibandingkan dengan jumlah seluruh Indonesia.
“Jabar tidak bisa menjamin menang juga, ada 300an, kita (Jabar) cuma 27,” kata dia. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara resmi melakukan rapat konsultasi, Rabu (15/10). Rapat ini dilakukan oleh majelis syariah, majelis pertimbangan dan majelis pakar dan dilakukan dalam rangka menindaklanjuti putusan mahkamah partai nomor 49/pip/mp-dpp/2014.
Dalam surat putusan yang diterima Aktual.co, rapat itu dilakukan setelah mendengar laporan ketua mahkamah partai, masukan dan saran dari ketua majelis pertimbangan dan pimpinan majelis pakar. 
“Maka dengan senantiasa mengharap ridho dan pertolongan dari Allah SWT, seraya bertawakal kepadanya, maka rapat mengambil keputusan,” begitu bunyi surat keputusan yang ditandatangani Ketua KH Maimoen Zubair dan Sekretaris Anas Taher.
Poin pertama, semua pihak harus menaati dan mematuhi mahkamah partai karena sifatnya final dan mengikat. Kedua, pimpinan majelis bersepakat untuk terus berupaya semaksimal mungkin dilakukannya islah antara kedua belah pihak internal PPP yang berselisih. 
“Ketiga, muktamar VIII yang akan dilaksanakan merupakan muktamar islah yang mencerminkan semangat persatuan, persaudaraan (ukhuwah) dan semangat, untuk mengedepankan keutuhan dan keselamatan partai di atas kepentingan lain,” lanjut putusan tersebut.
Keempat, semua jajaran pimpinan partai khususnya pihak-pihak yang tidak terlibat konflik harus bertanggung jawab dan menjadi mediator penyelamatan partai.
Kelima, majelis syariah, majelis petimbangan, majelis pakar, dan mahkamah partai akan terus mengawal dan membantu terbentuknya kepanitiaan muktamar bersama.
“Keenam, muktamar VIII sebaiknya diselenggarakan sebelum tanggal 20 Oktober 2014. Demikian beberapa putusan dan diamanatkan kepada semua pimpinan dan kader partai untuk mematuhinya,” pungkasnya.

Jakarta, Aktual.co – ‎Sidang permohonan praperadilan yang diajukan Aliansi 7 LSM yang tergabung dalam ‘Aliansi Anak Rantau Toba Samosir’ kembali digelar. Agendanya, pembacaan gugatan pemohon, terkait mangkraknya penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan basecamp dan access road pembangunan PLTA Asahan III. Kasus ini menetapkan tersangka Bupati Toba Samosir Pandapotan Kasmin Simanjuntak.

Dalam gugatan praperadilan itu pihak pemohon dari 7 LSM yang dikoordinatori Ungkap Marpaung itu mengugat Kapolri selaku Termohon I, Ketua KPK sebagai Termohon II, Ketua DPR Periode 2009-2014 sebagai Termohon III. Hadir mewakili pihak termohon yakni para kuasa hukum Ketua DPR, kuasa hukum KPK dan Kuasa Hukum Kapolri.

‎”Sudah hampir tiga tahun kami melakukan berbagai upaya untuk mendorong pihak kepolisian menangani perkara tersebut secara serius,” kata Ungkap dalam gugatan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/10).

‎Namun, kata dia faktanya, sampai detik ini, jangankan melimpahkan berkas perkaranya ke kejaksaan, menangkap tersangka Pandapotan Kasmin Simanjuntak pun mereka tidak mampu.

‎”Ada apa di balik semua itu? Padahal perkara itu sangat sederhana, tidak serumit yang dibayangkan orang. Kita menduga perkara ini sengaja dibuat rumit oleh pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara ini,” kata dia.

‎Dia pun meminta KPK untuk ambil alih kasus yang sudah ditangani Polda Sumatera Utara, sebab dinilai Polri sudah tak sangup.

‎”Kami meminta KPK bersikap aktif dengan mengambil alih penanganan kasus korupsi ini. Karena penegak hukum setempat tidak sangup. Padahal KPK sudah berperan sebagai supervisor pada kasus Bupati Kasmin ini,” papar dia.

‎Dia menjelaskan dalam kasus dugaan korupsi ini, Mabes Polri sudah gelar perkar di Bareskrim Mabes Polri. Begitu juga dengan KPK. Selain berperan sebagai supervisor dalam penanganan kasus itu, KPK pun sudah melakukan gelar perkara di markasnya, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta.

‎”Tapi, langkah-langkah itu seolah berlalu begitu saja, tanpa diiringi tindakan yang konkret,” papar dia.

‎Dia menduga lambatnya penanganan kasus ini ada indikasi upaya intervensi dari Marzuki Alie saat itu sebagai Ketua DPR Periode 2009-2014 dan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Johnny Allen Marbun.

‎Dalam persidangan itu selaku hakim tunggal Marisi Siregar dengan panitera penganti Jul Rizal. Langkah praperadilan itu untuk mengangkat kehormatan lembaga penegak hukum. “Sidang praperadilan ini kanforum formal untuk membicarakan segala hal seputar penegakan hukum. Kami memanfatkan jalur resmi yang diakui konstitusi,” tandasnya.

‎Usai persidangan pihak kuasa hukum termohon belum berani berkomentar, pihaknya akan menjawab gugatan itu pada persidangan Kamis 16 Oktober besok melalui jawaban tertulis dan dibacakan di muka persidangan.

‎”Besok saja kita jawab secara tertulis di persidangan,” kata salah satu pengacara termohon.

‎Sidang ini akan berlanjut selama sepekan sedang agenda pada hari Jumat Replik dari pemohon dan Senin pekan depan Duplik dari pihak termohon, sidang ini akan diputuskan berdasarkan undang-undang.

‎”Kamis minggu depan, diupayakan akan mengagendakan kesimpulan dan putusan. Besok jawaban para termohon. Hari Senin (20 Oktober) menghadirkan saksi,” tandas hakum Marisi.